ANTARA - Mancanegara |
| AS Imbau Keselamatan Bagi Pengungsi Myanmar Posted: 24 Jun 2011 06:26 PM PDT Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat Jumat menyerukan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak di daerah etnis minoritas Myanmar utara dan memperbarui imbauan untuk mengakhiri permusuhan. "Amerika Serikat prihatin terhadap kekerasan yang kini berlangsung di negara bagian Kachin utara (Myanmar) dan wilayah-wilayah lain di negara itu serta menyerukan untuk menghentikan permusuhan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Victoria Nuland. "Kami sangat prihatin dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia di daerah tersebut, termasuk laporan dari para korban, perkosaan, dan perpindahan ribuan warga setempat," katanya dalam sebuah pernyataan. Pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dan pemberontak dimulai dua pekan lalu di dekat proyek PLTA besar yang sedang dibangun di negara bagian Kachin untuk memasok listrik kepada China, dan sejak itu menyebar ke wilayah utara negara bagian Shan tetangganya. Para pemberontak Tentara Kemerdekaan Kachin mengatakan bahwa ribuan orang telah menyeberang ke China selama pertempuran. Pihaknya meminta mediasi dari Beijing, salah satu sekutu terdekat pemerintah yang didukung militer Myanmar. "Kami mendesak semua pihak yang berwenang untuk memastikan, sesuai dengan standar internasional, dukungan yang memadai, keamanan, dan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari konflik di utara," kata Nuland. "Kekerasan saat ini menggarisbawahi perlunya dialog inklusif antara pemerintah Myanmar dan oposisi serta kelompok etnis minoritas untuk memulai proses rekonsiliasi nasional yang sejati," katanya dalam sebuah pernyataan. Myanmar juga dikenal sebagai Burma. Pemerintah Presiden Barack Obama pada 2009 membuka dialog dengan Myanmar, menyimpulkan bahwa upaya untuk mengisolasi rezim tersebut telah gagal. Tetapi Amerika Serikat telah berulang kali menyuarakan kekecewaan terhadap lambatnya kemajuan Myanmar dalam demokrasi, hak asasi manusia dan keprihatinan utama lainnya. (AK/S008/K004) Editor: B Kunto Wibisono Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Tunisia Akui Pengadilan Kriminal Internasional Posted: 24 Jun 2011 06:20 PM PDT PBB (ANTARA News) - Tunisia pada Jumat menjadi negara Afrika pertama yang mengakui Pengadilan Kriminal Internasional, yang pertama dari beberapa konvensi internasional yang negara itu rencanakan tandatangani setelah revolusinya tahun ini. Duta besar Tunisia Ghazi Jomaa telah menyerahkan dokumen resmi itu di markas besar PBB, yang membuat negaranya penandatangan ke-116 Statuta Roma yang membentuk pengadilan internasional itu. Tunisia adalah anggota keempat Liga Arab yang mengakui pengadilan itu setelah Djibouti, Komoro dan Yordania. Keputusan negara itu merupakan "testamen pada perubahan besar yang dihasilkan oleh "Kebangkitan Arab", yang dimulai di Tunisia," kata Christian Wenaweser, pemimpin Majelis Pihak-pihak Negara Pengadilan Kriminal Internasional, yang juga duta besar Liechtenstein untuk PBB, lapor AFP. Pemimpin Tunisia Zine el Abidine ben Ali telah dijatuhkan dalam revolusi Januari lalu. Pekan depan Tunisia juga akan menandatangani beberapa perjanjian dan protokol internasional antara lain terhadap kekejaman, mengenai hak-hak sipil dan politik serta terhadap penghilangan paksa orang. (S008/M016/K004) Editor: B Kunto Wibisono Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan