ANTARA - Peristiwa

---

Ekonomi Rendah Membuat Produk Bajakan Marak Posted: 22 Mar 2011 07:03 AM PDT Delapan tersangka penjual dvd bajakan menutupi muka dari para wartawan di depan ruang Kasubag Reskrim, Polwil, Malang, Jawa Timur, Senin (31/8). (ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO) Berita Terkait Video Yogyakarta (ANTARA News) - Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fadia Fitriyanti, Selasa, menyebutkan  bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia belum diterapkan dengan baik karena menghadapi berbagai kendala seperti kemiskinan sehingga diantaranya membuat marak kasus pembajakan. "Masyarakat belum ada kesiapan secara ekonomi untuk bisa menerima HAKI secara baik, sehingga marak muncul produk-produk bajakan yang harganya lebih murah dan terjangkau," katanya. Dalam diskusi buku karyanya berjudul "HAKI: Teori dan Praktik", Fadia juga menyebutkan tingginya rasa berkelompok membuat HAKI susah diterapkan. "Indonesia dikenal sebagai negara dengan dominasi asas kekeluargaan yang tinggi dan memiliki rasa kepemilikan komunal yang tinggi, sehingga mengakibatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) agak sulit berkembang di negara ini," katanya. Dia melanjutkan, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat mengakibatkan banyaknya karya intelektual dan industri dibajak demi menyesuaikan kantong masyarakat. Ia mengatakan secara hukum belum ada kodifikasi hukum tentang HAKI, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi yang akurat tentang hal itu. Menurut dia, HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual manusia. Hak itu dapat dinikmati secara ekonomis tanpa gangguan pihak lain, dan dapat menjadi aset bukan hanya bagi individu penciptanya, tetapi juga bagi negara. "HAKI merupakan aset bagi orang-orang kreatif untuk bisa hidup lebih baik secara ekonomi," katanya. B015/M008 Editor: Jafar M Sidik COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Selamatkan Dokumentasi Sastra HB Jassin Posted: 22 Mar 2011 06:53 AM PDT Sejumlah siswa SD memilih buku dari mobil baca bantuan dari Pusat Perpustakaan Nasional di halaman SDN Temas 2, Batu, Jawa Timur, Kamis (3/3). (ANTARA/Ari Bowo Sucipto) Berita Terkait Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Perpustakaan dan Pustakawan Indonesia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional atau Kementerian Pendidikan Nasional menyelamatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. "Kami meminta agar pihak terkait berkewajiban mengelola Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin sesuai dengan standar perpustakaan yang berlaku termasuk pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan standar perpustakaan," demikian siaran pers Koalisi Perpustakaan dan Pustakawan Indonesia, Selasa. Koalisi menolak Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin menjadi alat politik ormas atau partai tertentu untuk kepentingan politik. Selain itu juga meminta pustakawan atau program studi ilmu perpustakaan untuk membantu tenaga dan pikirannya agar menyelamatkan koleksi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional atau Kementerian Pendidikan Nasional tidak sanggup menyanggupi permintaan ini, maka mereka akan meminta Universitas Indonesia yang memiliki perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara untuk membantu menyelamatkan koleksi sastra itu. Sikap itu diambil menyusul berita di sebuah surat kabar yang memberitakan kondisi ribuan koleksi karya sastra di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin terancam rusak.(*) A025/Z002 Editor: Jafar M Sidik COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610