Sindikasi news.okezone.com

---

Pembubaran Densus 88 Dinilai Berlebihan Posted: 06 Mar 2013 12:51 AM PST JAKARTA - Sejumlah ormas Islam mendesak pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri karena dianggap sering melakukan pelanggaran HAM berat saat memburu kelompok teroris. Akhir Februari lalu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama perwakilan ormas Islam mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan desakan itu. Din juga membawa rekaman video kekerasan yang diduga dilakukan anggota Densus 88. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto menilai desakan Din dan kawan-kawan cukup berlebihan. "Kalau hasil penyidikan bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah anggota Brimob ya harus dihukumlah. Kalau Densus 88, saya rasa harus ada evaluasi. Kalau sampai dibubarkan, it's too much lah," kata Djoko dalam diskusi yang bertema 'Perkembangan Keamanan di Indonesia' di MNC Plaza, Jakarta Rabu (6/3/2013). Djoko mengatakan, Satuan Densus 88 memiliki anggota yang lebih sedikit dibanding Satuan Brimob. Sebab, tugas mereka lebih memiliki spesialisasi untuk membuntuti para teroris. Menurut Djoko, tindakan yang dilakukan oleh terduga Densus 88 harus diukur seberapa jauh tindakan berlebihan yang dilakukan. Kriteria seperti apa yang dianggap berlebihan. "Apakah yang dilakukan standar operasional pelumpuhan seseorang atau memang tindakan yang melebihi SOP Daerah Operasi? Bukan saya membela Densus loh," pungkasnya.   Berita Selengkapnya Klik di Sini (ded)

PAN Yakin Hatta Rajasa Steril dari Dana Century Posted: 06 Mar 2013 12:45 AM PST JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) membantah kabar yang berkembang bahwa Ketua Umumnya Hatta Radjasa diduga menerima dana Century saat masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).   "Kalau Pak Hatta menerima dana saya ikut melaporkan itu. Saya yakin Pak Hatta enggak menerima dana itu," kata Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2013).   Meskipun menyatakan sama sekali tidak menerima aliran dana Century, namun Hatta diduga kuat mengetahui informasi yang banyak terkait dengan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun itu.   Pasalnya, Hatta pernah menjabat sebagai Mensesneg yang tentunya mengurusi surat-menyurat dari Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).   "Surat bukan kapasitas kita untuk menjawab. Di Sesneg itu ada sistem yang berjalan. Kalau perlu dilakukan audit tidak masalah, silahkan dilakukan audit di Setneg," ujar Tjatur. Berita Selengkapnya Klik di Sini (sus)

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610