Isnin, 10 Disember 2012

Republika Online

Republika Online


PPATK: Pengusaha Berperan dalam Korupsi Anggaran

Posted: 10 Dec 2012 10:51 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Agus Santoso, menjelaskan modus memainkan anggaran seringkali melibatkan pengusaha. 

Dalam hal ini, tuturnya, pengusaha akan berperan selaku wajib pajak, supplier barang atau jasa, dan sebagai calo atau broker yang mengatur APBN atau APBD. "Modus mark down dan mark up ini ya pastinya melibatkan pengusaha,"ujar Agus kepada Republika, Senin(11/12).

Sebagai penunjang penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, Agus menjelaskan terdapat fakta dari kasus-kasus korupsi bahwa keterlibatan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara dan pihak swasta. Akan tetapi, tuturnya, anggota DPR pun seringkali melakukan transaksi mencurigakan.

Agus menjelaskan sidang perkara korupsi dengan modus mark up anggaran menjadi contoh pengusaha, anggota DPR dan pejabat yang tersangkut kasus pengadaan barang/jasa dan pembangunan konstruksi. Menurutnya, para oknum tersebut merugikan negara karena  negara harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya.

Di sisi lain, ujarnya, para terdakwa sidang korupsi kasus perpajakan menjadi contoh pelaku mark down yang menjadikan penerimaan APBN kurang. 

Peneliti IPB: Jokowi Harus Pahami Kawasan Puncak

Posted: 10 Dec 2012 10:43 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Peneliti Tata Ruang Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ernan Rustian, mengatakan Gubernur Jakarta Joko 'Jokowi' Widodo perlu memahami persoalan tata ruang di kawasan Puncak.

"Jokowi jangan hanya 'blusukan' di Jakarta saja. Pemasalahan di Ciliwung tidak hanya ada di hilir tapi juga di hulu (Puncak)," kata Ernan saat ditemui dalam acara Seminar dan Ekspose Hasil-Hasil Kegiatan dan Penelitian P4W-LPPM IPB di IICC, Kota Bogor, Selasa.

Ernan mengatakan masalah di Puncak tidak sesempit masalah di Kabupaten Bogor. Karena, permasalahan di puncak bisa berdampak langsung pada DKI Jakarta.

Dia mengatakan Jakarta memiliki kepedulian dengan Puncak sehingga Gubernur Jokowi haru mau membantu masalah di hulu.

"Jokowi harus mau membantu masalah di hulu. Karena, masalah tidak hanya ada dihilir saja," katanya.

Ia mencotohkan persoalan sampah di Ciliwung. Orang yang membuang sampah itu tidak hanya masyarakat di hilir tapi juga di hulu.

"Tidak harus mencampuri tapi Pemerintah DKI Jakarta harus juga memahami persoalan di Puncak," katanya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan