ANTARA - Peristiwa |
| KPK : celah korupsi mulai dari perencanaan Posted: 31 Oct 2012 07:01 AM PDT  Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua.(ANTARA/Fanny Octavianus)
Berita Terkait "Celah untuk korupsi sudah ada mulai dari tahap perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pencegahan korupsi juga dimulai dari perencanaan," katanya di Bengkulu, Rabu. Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan materi dalam seminar pencegahan korupsi bertajuk "pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD". Untuk memberantas korupsi kata dia, KPK tidak hanya mengutamakan penindakan tapi juga mengoptimalkan kewenangan pencegahan dengan koordinasi dan supervisi. Dalam pencegahan korupsi, KPK bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di 33 provinsi, termasuk Bengkulu. Sasarannya kata dia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal seperti kantor pertanahan dan kantor imigrasi. Sedangkan ruang lingkup koordinasi dan supervisi tersebut yakni pelayanan publik antara lain rumah sakit, kantor perizinan terpadu, uji kendaraan bermotor, dan pelayanan publik instansi vertikal. "Ruang lingkup perencanaan dan penganggaran APBD akan kami supervisi DPRD, Bappeda dan Biro atau Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan," tambahnya. Sementara untuk ruang lingkup pengadaan barang dan jasa difokuskan pada tiga dinas yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga. Dalam seminar yang diikuti seluruh kepala dinas, instansi dan kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu itu, ia mengatakan gambaran umum hasil pengamatan pelayanan publik belum berjalan baik. Gambaran umum pelayanan publik yang sering ditemui yakni persyaratan dan prosedur yang panjang, berbelit-belit serta tidak transparan dalam proses pelayanan. "Jangka waktu tidak jelas, biaya yang mahal dan tidak jelas aturannya, lalu masih ada tindak diskriminatif sesuai dengan tingkat sosial pengguna jasa," katanya menjelaskan. Ia menyebutkan hal-hal di atas dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap, yang diberikan pengguna jasa kepada petugas. Sementara itu Kepala BPKP perwakilan Bengkulu Sudiro mengatakan optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah dapat mencegah korupsi, mulai dari perencanaan. "Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah perlu dilakukan dengan manajemen aset yang tertib dan peningkatan kualitas SDM keuangan," katanya. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Penderita thalassemia harus kurangi asupan zat besi Posted: 31 Oct 2012 06:56 AM PDT Jakarta (ANTARA News) - Penderita thalassemia yang sudah rutin menjalani transfusi darah, harus mengurangi beberapa jenis makanan tertentu untuk menjaga daya tahan tubuhnya. "Semua jenis makanan yang mengandung zat besi harus dikurangi dan hentikan sumplemen zat besi," ujar dr. Iswari Setyaningsih, Sp.A., Ph.D dari Eijkman Institute, usai seminar Thalassemia hari pertama di Jakarta, Rabu. Efek samping dari transfusi darah salah satunya adalah kelebihan zat besi, yang lalu akan ditumpuk di dalam jaringan-jaringan tubuh seperti hati, jantung, paru, otak, bahkan kulit. Penumpukkan ini, menurut Iswari akan mengganggu fungsi organ tubuh. "Oleh sebab itu, tubuh tidak terlalu memerlukan asupan zat besi. Sebagai gantinya, penderita thalassemia diberikan obat pengikat zat besi," jelas Iswari. Obat ini harus dikonsumsi secara teratur, seumur hidup, karena memiliki fungsi untuk mengatasi kelebihan zat besi di dalam tubuh. "Jangan lupa lakukan olahraga secara teratur dan pola makan yang sehat, supaya daya tahan tubuh tetap terjaga baik," ujar Iswari. Thalassemia adalah penyakit keturunan yang disebabkan karena kekurangan salah satu zat pembentuk hemoglobin, sehingga produksi hemoglobin berkurang. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan