Sindikasi news.okezone.com |
| PKB: Isu Keagamaan Tak Menjual Lagi Posted: 12 Jul 2012 12:46 AM PDT JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan perolehan suara dalam Pemilu 2014 sebesar 10 persen suara. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yakin target itu bisa dicapai. Keyakinan tersebut muncul jika berkaca pada hasil Pemilu 2009 lalu. Menurut Muhaimin, saat itu PKB dalam kondisi terpuruk mampu meraih lima persen suara. "Dalam kondisi yang stabil seperti sekarang, minimal 10 persen bisa di tangan," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2012). Dia juga mengatakan, parlementary treshold sebesar 3,5 persen tidak akan menjadi masalah buat PKB. Saat ini, tambahnya, PKB sedang menyiapkan sejumlah strategi riil agar dapat meraih 100 persen kursi di parlemen. "PKB saat ini tengah berusaha menjalankan sejumlah strategi untuk bisa memperoleh 100 kursi di DPR. Strategi itu akan dilakukan dengan tidak lagi mengedepankan isu keagamaan sebagai jualan politik," paparnya. Isu keagamaan dijelaskan Muhaimin saat ini tidak lagi menjual di masyarakat. "Kami lebih memilih mengedepankan isu pembangunan, lingkungan, dan perjuangan membela masyarakat yang terpinggirkan. Kita harus menggunakan isu yang sesuai aspiratif," pungkasnya. |
| Polri Tantang IPW Buktikan Soal Pungli Rp682 M Posted: 11 Jul 2012 11:46 PM PDT JAKARTA - Mabes Polri membantah tudingan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebut korps Bhayangkara itu menerima uang pungutan liar dari perusahaan jasa keamanan lebih dari Rp682 miliar per tahun. Kabag Penum Humas Polri, Kombes Pol Agusrianto, menantang IPW untuk membuktikan itu. "Kita berharap data dari IPW diberikan kepada kita. Kita perlu data dan fakta, sehingga tidak hanya menjadi fitnah," kata dia, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (12/7/2012). Meski tidak percaya dengan tudingan itu, Agusrianto berjanji akan menelusurinya jika memang IPW bisa memberikan data yang akurat. "Polri itu institusi tidak mungkin, melakukan hal tersebut," ungkapnya. Sebelumnya, IPW mendesak dilakukan audit terhadap kekayaan maupun rekening pejabat Polri yang menangani izin perusahaan-perusahaan jasa keamanan. Koordinator IPW, Neta S Pane, mengatakan, di Indonesia ada 632 perusahaan jasa pengamanan. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri yakni izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa. Neta mengatakan setiap satu surat izin perusahaan jasa pengamanan dipungli Rp7,5 juta di tingkat Polda dan Rp7,5 juta di tingkat Mabes Polri. Setiap enam bulan izin tersebut harus diperpanjang. "Dan satu paket izin itu untuk satu lokasi pengamanan. Jika memiliki tiga lokasi pengamanan, Polri mewajibkan perusahaan tersebut miliki tiga paket surat ijin," paparnya. |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan