Khamis, 12 Julai 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

IPW: Pungli Polri Berjumlah Milyaran

Posted: 12 Jul 2012 01:44 PM PDT

IPW: Pungli Polri Berjumlah Milyaran

Penulis : Adri Prima | Jumat, 13 Juli 2012 | 03:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan adanya pungutan liar (pungli) pihak Polri terhadap beberapa perusahaan penyedia jasa pengamanan. IPW juga mendesak agar dilakukan audit kekayaan pejabat Polri yang mengurus izin perusahaan jasa pengamanan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Kamis (12/7/2012) melalui pers rilis. "Pungli tersebut totalnya mencapai Rp 682 milyar," jelas Neta, yang menambahkan, nilai tersebut merupakan hasil pengurusan perizinan selama satu tahun.

Saat ini ada 632 perusahaan Jasa Pengamanan. Menurut aturan, perusahaan tersebut harus mengantongi enam surat izin dari Polri untuk menjalankan usahanya.

Surat izin tersebut antara lain, izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berjasa, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan dan jasa pengadaan satwa. Izin tersebut berlaku selama enam bulan, dan harus diperpanjang untuk enam bulan ke depan.

Ia menjelaskan bahwa setiap satu surat izin perusahaan jasa pengamanan, dikenakan biaya Rp 7,5 juta di tingkat Polda dan Rp 7,5 juta di Mabes Polri. Neta menyayangkan tindakan pungli pihak Polri terhadap perusahaan penyedia jasa pengamanan.

"Perusahaan Jasa Pengamanan tersebut membantu Polri dalam mengamankan masyarakat, tidak sepatutnya Polri memberatkannya," lanjut Neta.

Editor :

Aloysius Gonsaga Angi Ebo

Ketua Komisi II: Golkar Ingin Pilpres 2014 Hanya Tiga Calon

Posted: 12 Jul 2012 11:53 AM PDT

Ketua Komisi II: Golkar Ingin Pilpres 2014 Hanya Tiga Calon

Penulis : Kiki Budi Hartawan | Jumat, 13 Juli 2012 | 00:25 WIB

SERAMBI/M ANSHAR

Ilustrasi Pemilu

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II yang juga politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, Partai Golkar ingin pemilihan Presiden 2014 nanti hanya diikuti dua atau tiga calon. Hal tersebut agar fraksi di parlemen tidak terlalu banyak dan proses pengambilan keputusan cepat.

"Agar ada korelasi partai politik (parpol) pemenang dan parpol yang kalah, pengambilan keputusan lebih cepat," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Gedung Parlemen DPR RI, Kamis (12/7/2012).

Menurut Agun, saat ini proses lobi cukup panjang dan sangat melelahkan. Citra parpol pun tak lebih baik dari sebelumnya. Fenomena saat ini adalah soal etika dan kepemimpinan.

Partai Golkar mengklaim telah membuat sistem yang tidak keliru, walau tak sempurna. Rakyatlah yang berdaulat menentukan pemimpinnya, baik di parlemen, DPRD, maupun bupati. Parpol tidak menentukan lagi.

"Jadi ada dua tahapan, yakni seleksi parpol dan election rakyat," paparnya.

Yang jadi masalah adalah saat parpol sembarangan mengusung calon yang tidak disertai etika. Itu bukan hanya salah parpol. Media pun memiliki andil. Media bisa memberikan pendidikan politik.

"Golkar sejak reformasi sampai saat ini belum mendapat kepercayaan masyarakat sehingga Golkar mengatur strategi di era demokrasi," papar Agun.

Di kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara, Margarito, menyarankan agar parpol memberikan ruang untuk konvensi. Soal menang atau kalah pasti ada. "Kita berharap presiden bukan jadi jongos asing dalam perebutan sumber daya alam," ungkap Margianto.

Editor :

Aloysius Gonsaga Angi Ebo
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)