Isnin, 23 April 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Masih Ada Persoalan Psikologis Pemisahan TNI-Polri

Posted: 23 Apr 2012 08:26 AM PDT

Masih Ada Persoalan Psikologis Pemisahan TNI-Polri

Gandang Sajarwo | Pepih Nugraha | Senin, 23 April 2012 | 20:40 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, beban psikologis di kalangan anggota TNI-Polri akibat pemisahan kedua institusi tersebut sejak belasan tahun lalu hingga kini belum selesai. Tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, insiden bentrokan sebagaimana yang terjadi di Gorontalo pada Minggu dini hari lalu atau di tempat lain pada waktu-waktu sebelumnya akan terus berulang.

"Bentrokan semacam itu sudah sering terjadi di berbagai tempat. Biasanya pemicunya juga sederhana. Saya kira ini adalah persoalan lama yang hingga kini belum selesai. Ini bagian dari efek keterlambatan negara menyelesaikan beban psikologi pasca-pemisahan TNI dan Polri," kata Mahfud MD, di acara Milad ke-31 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Asri Medical Center, Jalan HOS Cokroaminoto, Yogyakarta, Senin (23/4/2012).

Lebih lanjut Mahfud menuturkan, sudah saatnya Menko Polhukam bersama Panglima TNI dan Kapolri duduk bersama, untuk bersungguh-sungguh membicarakan dan mencari jalan keluar masalah terebut.

"Dulu pada zaman Orde Baru, Polri dianggap anak bawang di bawah TNI. Saat itu yang paling senior Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara, dan baru Polri. Semenjak reformasi dan ada pemisahan, Polri setara dengan TNI ," kata Mahfud.

Sejak pemisahan itu, menurut Mahfud, sering timbul konflik di antara TNI-Polri . " Mungkin kesetaraan itu secara psikologis belum bisa diterima di antara para anggota, yang lama merasa lebih senio, dan yang baru sudah merasa tidak ada senioritas lagi. Konflik TNI- Polri itu penyakit lama yang belum sembuh-sembuh," ujarnya.

LIPI Gelar Seminar tentang Perburuhan

Posted: 23 Apr 2012 07:54 AM PDT

May Day

LIPI Gelar Seminar tentang Perburuhan

Suhartono | Nasru Alam Aziz | Senin, 23 April 2012 | 21:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menyambut Hari Buruh, 1 Mei 2012, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) menggelar seminar bertema "Peluang dan Tantangan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi", Selasa (24/4/2012). Seminar diadakan mulai pukul 09.00 WIB di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta.

"Seminar ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi gagasan dan pemikiran tentang apa dan bagaimana sebenarnya upaya yang dapat ditempuh untuk mereposisi gerakan buruh di Indonesia, ke arah yang lebih kuat dan diperhitungkan dalam konteks penentuan kebijakan ketenagakerjaan," tutur peneliti kependudukan LIPI, Titik Pancoro, Senin (23/4/2012).

Menurut Titik, pembicara dalam seminar tersebut adalah sejumlah aktivis buruh, yaitu mantan Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban, Direktur Ekeskutif Trade Union Rights Centre (TURC) Surya Tjandra, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Pembicara lainnya adalah Directur ILO Office Jakarta Mr Peter Van Rooij, Dirjen KPHI dan Jamsos Kemenakertrans R Irianto Simbolon, dan Hari Nugroho dari Laboratorium Sosio Universitas Indonesia.

Titik berharap, seminar itu dapat menghimpun gagasan dan pemikiran tentang reposisi gerakan buruh di Indonesia yang lebih sesuai dengan tuntutan globalisasi, tetapi tetap bertumpu pada nilai-nilai dan amanat UUD 1945. Selain itu juga diharapkan terhimpun gagasan dan pemikiran tentang konsepsi gerakan buruh di Indonesia, yang dapat menyatukan kekuatan gerakan buruh untuk memperjuangkan kesejahteraaan buruh dan relasi kepentingan politik.

"Rekomendasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dengan perjuangan gerakan buruh di Indonesia pasca reformasi," tambah Titik.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)