Jumaat, 14 Oktober 2011

Sindikasi welcomepage.okezone.com

Sindikasi welcomepage.okezone.com

Agung: Bolak Balik Tanya Reshuffle!

Posted: 14 Oct 2011 01:00 AM PDT

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono yang sekaligus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) menyatakan belum dipanggil oleh Presiden SBY terkait rencana perombakan kabinet.
 
Agung juga menyatakan belum mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu menteri yang akan direshuffle.
 
"Enggak tahu saya itu," ujar Agung sebelum rapat pleno DPP Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (14/10/2011).
 
Mantan Ketua DPR periode 2004-2009 itu pun juga mengaku bahwa sampai saat ini dirinya belum dipanggil oleh presiden SBY untuk membicarakan perihal reshuffle tersebut. "Engak tauh, belum pernah diajak," kata dia.
 
Saat ditanya apakah SBY akan melakukan perombakan kabinet, dia menyatakan adanya reshuffle yang diperkirakan terjadi pada tiga hari kedepan.
 
Agung pun enggan berkomentar banyak dengan beredarnya kabar bahwa dirinya bakal dicopot dan akan digantikan oleh koleganya sendiri di partai Golkar Cicip Sharif Sutardjo. "Pertanyaan bolak balik gitu aja," pungkasnya.
 
Cicip santer diberitakan akan menggantikan Agung Laksono sebagai Menkokesra. Namun, saat Agung Laksono tiba di Kantor DPP Golkar langsung disambut oleh Cicip Sharif Sutardjo dan keduanya pun langsung bersalaman. Pantauan di lapangan, Agung Laksono bahkan bercanda saat menyapa Cicip.
 
Rapat Pleno DPP Golkar dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan rapat tersebut juga dihadiri oleh para pengurus teras Golkar lainnya.

(lam)

Full content generated by Get Full RSS.

Penagihan Piutang Negara Harus Optimal!

Posted: 14 Oct 2011 12:49 AM PDT

JAKARTA - Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2010 menggambarkan posisi piutang negara sebesar Rp99,173 triliun, dimana  posisi tertinggi ada pada piutang pajak sebesar Rp70,94 triliun.

"Piutang negara adalah hak negara yang harus ditagih dan dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga hak negara diterima dan terpenuhi serta mampu meningkatkan kemakmuran rakyat," kata Wakil Pimpinan Komisi XI DPR Surahman Hidayat di Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Menurut Surahman, dengan diserahkannya draf RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah beberapa waktu yang lalu oleh pemerintah ke DPR serta akan dilakukan pembahasan hingga disahkan nanti, menjadi alat legitimasi yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan penagihan dan pengelolaan terhadap Piutang Negara dan Daerah yang belum tertagih dan sudah jatuh tempo.

Pemerintah, lanjutnya, harus melakukan langkah efektif agar semua piutang negara dapat tertagih dan dikelola secara baik. Sehingga pemerintah dapat menggunakan dana tersebut sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat.

"Kalau ada rencana pemerintah untuk melakukan penghapusan terhadap piutang negara yang tidak dapat tertagih, dapat dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi yang cukup terhadap keberadaan piutang negara tersebut,"ungkap Surahman. (Adam Prawira (Koran Sindo)/Koran SI/rhs)

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)