Selasa, 4 Oktober 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Kredibilitas Menurun, "Reshuffle" Jadi Kesempatan Akhir

Posted: 04 Oct 2011 12:33 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com -- Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai reshuffle merupakan kesempatan terakhir bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya.

Jadi reshuffle ini kesempatan terakhir buat Presiden SBY. Jika dia gagal maka mungkin tingkat kepuasan akan lebih hancur lagi. Artinya bisa ada pembangkangan sipil

-- Syahganda Nainggolan

Hal tersebut diungkapkan Syahganda menyusul menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintahan SBY yang terus merosot tajam. "Itu tercermin dari beberapa hasil polling yang menunjukkan tingkat kepuasan publik hanya berkisar sekitar 30 hingga 40 persen. Jadi (reshuffle) ini kesempatan terakhir buat Presiden SBY. Jika dia gagal maka mungkin tingkat kepuasan akan lebih hancur lagi. Artinya bisa ada pembangkangan sipil," ujar Syahganda dalam diskusi bertajuk 'Reshuffle dan Masa Depan Pemerintahan SBY' di Hotel Haris, Jakarta, Selasa (4/10/2011).

Ditambahkan Syahganda, Presiden juga harus mengangkat calon-calon menteri yang memiliki kepemimpinan tinggi dan pro kepada rakyat.

Menurutnya, beberapa pos kementerian penting yang menangani bidang infrastruktur, logistik, telekomunikasi, dan keuangan lebih baik tidak ditempati oleh kader partai politik tetapi harus dipegang oleh professional yang independen.

"Tapi Presiden SBY masih bisa memberikan kesempatan kepada kader partai politik dengan mengusulkan nama-nama yang memenuhi kriteria mampu bekerja 24 jam dan disiplin, mau turun ke bawah, mengetahui segala kebijakannya," tambah Syahganda.

Sementara itu, pendapat tersebut juga diamini oleh Ibramsyah, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Menurut Ibramsyah, jika kepercayaan politik masyarakat semakin menurun, bisa saja pemerintahan SBY-Boediono tidak bertahan hingga 2014 mendatang.

"Sekarang saja sudah di bawah ambang batas kalau hasil survei menyatakan 37 persen itu. Ambang psikologis itu kan harusnya 50 persen plus satu. Dan kalau 37 persen itu kan sudah dibawa sekali, artinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai negara dan pemerintahan yang legitimate. Jadi kalau tidak segera dibenahi sangat mungkin pemerintahan SBY ini tidak sampai 2014," kata ibramsyah. 

Bambang: Gagasan Pembubaran KPK Tak Sungguh-sungguh

Posted: 04 Oct 2011 12:33 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi III dari F-PKS, mengenai gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan puncak kekecewaan terhadap kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

KPK, menurut Bambang, terkesan lamban dalam menangani kasus besar dan menyentuh sumbu kekuasaan. "Apa yang Fahri lakukan adalah suatu bentuk kekecewaan, tidak sungguh-sungguh dia mengatakan seperti itu kalau memang KPK itu memang kurang efektif dalam menjalankan tugasnya buat apa kita bela," ujar Bambang kepada wartawan di Hotel Haris, Jakarta, Selasa (4/10/2011).

Ditegaskan Bambang, KPK seharusnya dapat bekerja memberantas kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, berbagai kasus besar mengenai tindak pidana korupsi banyak mengalami kebuntuan dalam penangananan KPK.

"Sampai sekarang kasus Century tidak jelas. Nazaruddin tidak jelas. Mafia pajak juga tidak jelas. Ketidakjelasan ini karena melibatkan kekuasaan, orang-orang penting. Kalau kasus cere-cere, pasti cepat (direspon) seperti misalnya kasus Kemennakertrans. Cepat sekali mereka menentukan tersangka," terang Bambang.

Ketika ditanya, apakah kemunculan gagasan itu berkaitan dengan pemanggilan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh KPK, Bambang menampik hal tersebut.

DPR, lanjut Bambang, tidak akan pernah menghalang-halangi KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi sampai tingkat parlemen sekalipun. "Kalau memang Banggar itu terindikasi silakan saja diselesaikan secara hukum dan prosedur yang ada. Walaupun sejujurnya kita tidak tahu apa motif di balik pemanggilan itu, yang pasti ada miskomunikasi antara pimpinan KPK dengan DPR. Tapi inikan kemarin sudah cair dan selesai," tutur Bambang.

Dalam rapat konsultasi di DPR pada Senin (3/10/2011), Fahri sempat mengatakan bahwa ia yang mendesak agar KPK dibubarkan. Menurut dia, di negara demokrasi tidak ada lembaga yang superbody.

Dalam rapat yang bertujuan untuk membahas polemik pascapemeriksaan empat pimpinan Badan Anggaran DPR di KPK tersebut hadir pula pimpinan KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan pihaknya tidak terganggu dengan pernyataan Fahri tersebut. Bahkan, Busyro mempersilakan kepada Fraksi PKS untuk menempuh semua jalur yang diatur dalam undang-undang untuk membubarkan KPK.

Menurut Busyro, pihaknya hanya menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang. KPK, kata Busyro, akan bekerja sungguh-sungguh tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. "Namun jika misalnya serius, Pak Fahri mempunyai agenda pembubaran KPK, silakan saja lewat Fraksi PKS, dan seterusnya. Apa boleh buat kalau memang mau dibubarkan," kata Busyro.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)