Isnin, 19 September 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Pemerintah Dapat Sinyal Positif Parpol

Posted: 19 Sep 2011 12:29 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana perombakan kabinet Indonesia Bersatu II yang akan dilakukan pemerintah diakui mendapat sinyal positif dari partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.

Sinyal positif itu berupa keinginan partai politik agar terjadi akselarasi perubahan dalam tiga tahun mendatang sisa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Para elite partai politik memaklumi akan ihwal ini. Mereka juga paham bahwa sukses pemerintah ini juga menjadi sukses mereka," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Senin (19/9/2011) malam ini.

Daniel sendiri tak merinci, partai politik pendukung pemerintah mana yang memberikan sinyal positif. Sejauh ini, partai politik pendukung pemerintah adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tentang pos kementerian yang akan dirombak beserta calon penggantinya, Daniel menegaskan, percakapan soal itu masih sangat terbatas dan hanya beredar di lingkungan dalam pemerintahan, yaitu di tangan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Pada tahap ini, Presiden memang ingin menjauhkan proses itu dari gunjingan politik. Prosesnya sangat steril dan terisolasi dari kepentingan pragmatis kekuasaan yang sempit. Sebab, yang dipertaruhkan adalah tiga tahun yang masih tersisa," tambah Daniel.

Adapun mengenai keikutsertaan pimpinan partai politik anggota koalisi pemerintah membicarakan perombakan kabinet, lanjut Daniel, hal itu hingga saat ini belum ada.

"Nanti di saat yang lebih baik, baru (partai politik anggota koalisi pemerintah) akan diajak berbicara bersama pemerintah terkait rencana perombakan kabinet. Ini saatnya untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan partai politik," kata Daniel lagi.

Indonesia Bisa Dianulir dari Posisi Strategis di PBB

Posted: 19 Sep 2011 10:17 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak tuntasnya kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, bisa membuat posisi strategis Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianulir.

Indonesia sempat mengecap masa keemasan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia sehingga sejumlah posisi penting internasional, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dipimpin oleh Indonesia.

Namun, belum tertangkapnya pelaku utama pembunuhan Munir bisa membuat citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) tercoreng.

Menurut Penasihat Ahli Nasional International Center for Transitional Justice (ICTJ), Usman Hamid, di Jakarta, Senin (19/9/2011), Indonesia sebenarnya pernah mengalami masa keemasan dalam penegakan HAM sehingga dunia internasional pun percaya terhadap komitmen pemerintah.

Usman mencontohkan, kedatangan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Louise Arbour disambut langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Bahkan Duta Besar Indonesia di PBB periode 2004-2007, Makarim Wibisono, menurut Usman, sempat memberikan kesempatan kepada janda almarhum Munir, Suciwati, untuk berbicara di forum PBB.

"Kalau zaman Orde Baru mungkin yang seperti ini bakal ditutup-tutupi pemerintah," kata Usman.

Belum lagi, lanjut Usman, komitmen Indonesia dalam penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara dihargai oleh dunia internasional. Indonesia menurut Usman menjadi negara anggota ASEAN yang komitmen penegakan HAM-nya dianggap paling bagus oleh komunitas internasional.

Namun saat ini, komitmen Pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM di negeri ini dipertanyakan.

Usman yang hadir sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam Platform Dublin ke-6, pertemuan aktivis para pembela HAM terbesar di dunia, 14-16 September lalu di Irlandia menyoroti belum terselesaikannya kasus pembunuhan Munir.

Kasus pembunuhan Munir ini menurut Usman juga dibicarakan sebagai salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut.

"Padahal dulu Presiden Yudhoyono sempat berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir saat bertemu Ketua Komisi Tinggi HAM PBB. Akan tetapi, sampai saat ini pelaku utama pembunuhan Munir masih belum terungkap, dan pemerintah malah menyatakan kasus ini telah selesai," katanya.

Usman mengatakan, posisi strategis Indonesia di mata dunia internasional bisa hilang jika kemudian para pembela HAM dunia mempertanyakan tidak selesainya kasus pembunuhan Munir. "Dengan tekanan internasional, posisi-posisi strategis Indonesia di PBB bisa dianulir," katanya.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)