Sabtu, 3 September 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

DPR Akan Kembalikan 8 Calon Pimpinan KPK ke Presiden

Posted: 02 Sep 2011 09:45 PM PDT

DPR Akan Kembalikan 8 Calon Pimpinan KPK ke Presiden

Heru Margianto | Sabtu, 3 September 2011 | 11:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI kemungkinan besar akan mengembalikan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan SBY-Boediono sejauh yang kami dengar sudah menyampaikan delapan calon pimpinan KPK ke pimpinan DPR. Namun, patut diketahui puiblik bahwa rapat pleno internal Komisi III jauh hari sebelumnya meminta 10 nama calon pimpinan KPK untuk menjalani proses fit and proper test di Komisi III. Faktanya pemerintah hanya menyampaikan delapan nama calon pimpinan KPK," kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, Sabtu (3/9/2011) di Jakarta.

Menurut politisi Partai Hanura ini, sesuai aturan, Komisi III bisa menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan Presiden itu.

"Rapat pleno Komisi III ini dilaksanakan saat proses seleksi pimpinan KPK masih dilakukan Tim Seleksi Pimpinan KPK dan itu sudah kami informasikan. Faktanya hanya delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan," ujar Syarifuddin.

Oleh karena itu, pekan depan Komisi III akan mengambil sikap apakah menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK itu. Menurutnya, delapan nama yang diajukan Presiden belum disetorkan pimpinan DPR RI ke Komisi III.

"Karena itu, fit and proper test di Komisi III belum dijadwalkan karena dari pimpinan DPR belum ada pemberitahuan dan delapan nama yang dikirim Presiden itu belum diberikan," kata Syarifuddin.

Seperti diberitakan, panitia seleksi pimpinan KPK telah memutuskan delapan nama calon pimpinan KPK yang akan diseleksi DPR untuk dipilih menjadi empat. Mereka akan mendampingi Ketua KPK Busyro Muqoddas. 

Berikut ini adalah delapan nama calon pimpinan KPK yang disusun berdasarkan peringkat:

1. Bambang Widjojanto

2. Yunus Husein

3. Abdulah Hehamahuwa

4. Handoyo Sudrajat

5. Abraham Samad

6. Zulkarnaen

7. Adnan Pandu Praja

8. Aryanto Sutadi

 

Patrialis Ogah Intervensi Proyek

Posted: 02 Sep 2011 09:45 PM PDT

Cegah Korupsi

Patrialis Tak Mau Intervensi Proyek

Suhartono | Marcus Suprihadi | Sabtu, 3 September 2011 | 11:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak mau bernasib seperti para menteri dan mantan menteri yang kini berurusan dengan kasus hukum dan korupsi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku tak mau berhubungan dengan para pengusaha dan ikut cawe-cawe soal proyek di kementeriannya.

"Semua urusan pengadaan barang dan jasa, apalagi untuk proyek-proyek di Kementerian Hukum dan HAM (Kemhuk dan HAM), sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhuk dan HAM serta kuasa anggaran lainnya, meskipun saya tetap ikut mengawasi. Namun, sama sekali saya tidak mau sampai dekat-dekat, apalagi mendekati pengusahanya," ucap Patrialis kepada Kompas, Jumat (2/9/2011) malam, saat dihubungi lewat telepon seluler.

Saat ini, sebagaimana diberitakan sejumlah media, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ikut disangkut-pautkan dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa dua pejabatnya di kementeriannya dalam proyek Dana Percepatan Infrastruktur Pembangunan Transmigrasi.

Sebelumnya, ada sejumlah menteri dan mantan menteri lainnya yang berurusan dengan masalah hukum dan korupsi.

"Kami mengikuti semua prosedur yang ada, apalagi kalau berurusan dengan Badan Anggaran DPR dan komisi-komisi lainnya di DPR, baik untuk program maupun proyek. Ada yang mengurusnya, dan bukan menteri," tambah dia.

Patrialis juga mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada Kuasa Anggaran di Kemhuk dan HAM untuk urusan anggaran program atau proyek.

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)