Rabu, 3 Ogos 2011

Sindikasi news.okezone.com

Sindikasi news.okezone.com

Jeng Sri & Label Neolib

Posted: 03 Aug 2011 01:33 AM PDT

JAKARTA - Kemunculan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang mengusung nama Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai calon presiden tidaklah mengherankan. Partai sekaliber Demokrat pun kabarnya sudah lama melirik mantan Menteri Keuangan yang kini berkarier di Bank Dunia.

Kehadiran partai baru yang nama kependekannya sama dengan nama depan kandidat yang diusung, semakin menguatkan dugaan akan kembalinya SMI ke kancah politik nasional, meski dia belum mengamini pinangan tersebut. Tapi, sebelum melangkahkan kaku ke Bank Dunia, Sri pernah berujar," I'll be back".

Partai SRI yang baru didaftarkan ke Kemenkum HAM siang ini langsung diterpa isu tak sedap. Ada aroma aliran dana Amerika Serikat (AS) dalam pendirian partai itu. Tentu, Partai SRI menyangkal ada kepentingan asing yang menyokong kelahirannya. Ketua Bidang Komunikasi Publik Partai SRI Efika Rosemarie, juga menyangkal pencalonan Soal pencalonan Sri Mulyani sebagai capres merupakan titipan asing.

Memang sosok SMI sepertinya lekat dengan label asing khususnya AS, bukan karena semata-mata banyak menimba ilmu dan berkarier di negeri Paman Sam itu. Ahli moneter dan perbankan lulusan Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign ini dianggap sejumlah kalangan sebagai penganut pasar bebas yang telah merampas kedaulatan ekonomi Indonesia sehingga rakyat sengsara.

Tak heran jika lawan-lawan politiknya kerap menempelkan "pin antek asing" kepada mantan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) tersebut. SMI merupakan bagian kekuasaan kelompok neoliberal di Indonesia.

Neoliberalisme atau ekonomi neoliberal adalah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip. Pertama, memberi keleluasaan bagi tiap individu bersaing secara bebas sempurna di pasar. Kedua, mengakui kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Ketiga, pembentukan harga pasar secara tidak alami, tetapi hasil penertiban pasar yang dilakukan negara melalui peraturan perundangan (Giersch, 1961).

Karenanya, dapat dimungkinkan pula penunjukkan Bank Dunia atas diri SMI tidak lepas dari konflik ideologi ekonomi suatu bangsa. Bank Dunia punya kepentingan besar di Indonesia yang harus tetap diamankan. Bank Dunia berkepentingan menyelamatkan SMI dari jeratan perkara politik dan hukum di Indonesia. SMI yang sempat berkiprah di IMF bisa dikatakan kadernya karena dua lembaga donor internasional itu memiliki ideologi sama.

Dalam praktiknya, kebijakan SMI cukup terbuka terhadap pasar bebas dan investor asing, sehigga meminggirkan suara rakyat miskin. Kebijakan anggaran ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi BUMN, sangat merugikan rakyat dan hanya menguntungkan lapisan menengah atas. Pada akhirnya, kaum neoliberalis yang mendewakan mekanisme pasar secara sistematis menggeser peran negara dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Ekonom ECONIT Rizal Ramli menyindir kebijakan Wapres Boediono dan SMI saat masih menjabat sebagai menkeu menjadi salah satu penyebab banyaknya aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri melalui obligasi surat berharga syariah negara (SBSN). Alasannya, kedua tokoh tersebut adalah sosok yang dipercaya para investor asing karena kerap menerbitkan surat utang dengan tawaran yield yang tinggi. "Investor asing sayang banget sama SMI dan Boediono karena selalu menawarkan bunga tinggi. Pemerintah Indonesia jadi senang banget ngutang," ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Soerjadi menyatakan beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mendukung pencalonan SMI dengan iming-iming pendampingan TNI. Namun, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan hal itu tak perlu dibesar-besarkan karena anggota TNI yang sudah tidak aktif memang dibebaskan untuk masuk ke ranah politik.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah ada upaya dari pihak asing melalui diplomat mereka di Indonesia untuk mendekati TNI agar mendukung SMI sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Memang SMI hadir dalam sosok kontroversial. Ada yang mengecam lantaran punya catatan merah dalam skandal dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun yang merugikan keuangan negara hingga Rp5 triliun. Ternyata masih ada kelompok setia pendukung mantan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu. SMI adalah putri terbaik Indonesia yang mampu menduduki posisi bergengsi di Bank Dunia.

Selanjutnya, adanya  pendukung SMI setidaknya dengan peluncuran situs propaganda Srimulyani.net di Hotel Nikko Jakarta, 30 September 2010, yang dikelola Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Duduk di jajaran dewan penasehat Srimulyani.net sejumlah tokoh Soska dan Kapitalis liberal seperti  A. Rahman Tolleng, Clara Joewono, Dana Iswara, Gadis Arivia, Siti Musdah Mulia, Todung Mulya Lubis dan Wimar Witoelar. Sementara di jajaran redaksi terdapat nama  mantan jurnalis SCTV Rosiana Silalahi dan putri Gus Dur, Yenny Wahid. Srimulyani.net berkantor di Jalan J. Latuharhary No. 16 Menteng, Jakarta Pusat. Mottonya, "Merawat  Republik, Memastikan Keadilan".

Setelah meluncurkan situs Srimulyani.net, pada 14 Februari 2011 dideklarasikan Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-K). Penggagas gerakan ini di antaranya A Rahman Tolleng, Arbi Sanit, Adzanta Bilhaq, Sri Indahwati, Lynda Ibrahim, Sondaryani Vagher, Sony Tan, serta Wimar Witoelar.

Kemudian pada 2 Mei 2011 didirikanlah Partai SRI didirikan di Jakarta. Dalam susunan kepengurusannya partai SRI antara lain, Sekretaris Nasional oleh Yoshi Erlina, Susy Rizky Wiyantini sebagai bendahara. Kemudian, sejumlah tokoh yang masuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan antara lain, A. Rahman Tolleng, Arbi Sanit, Fikri Jufri, Rocky Gerung, dan Dana Iswara. Partai SRI didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, hari ini.

(ram)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.

Dewan Minta Demokrat Evaluasi Marzuki Alie

Posted: 03 Aug 2011 01:27 AM PDT

JAKARTA- Pernyataan kontroversi yang kerap dilontarkan Marzuki Ali terus menjadi pembicaraan hangat di DPR. Evaluasi kepemimpinan Marzuki sebagai Ketua DPR pun harus segera dilakukan.

Malik Haramain, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengatakan setidaknya ada dua hal yang mendesak dievaluasi terkait kepemimpinan Marzuki Alie di DPR.

Yaitu efektivitas kepemimpinan yang menyangkut produktivitas rendah, dan buruknya upaya perbaikan citra DPR di hadapan masyarakat, serta evaluasi pernyataan-pernyataan Marzuki yang kerap mengundang kontroversi.

"Hampir mayoritas pernyataannya memiliki substansi yang menurut kita sering kontradiktif dengan upaya perbaikan atau reformasi. Oleh karenanya, seluruh fraksi saya kira seharusnya melakukan evaluasi itu," ujar Malik di Jakarta, Rabu (3/8/2011).

Dia melanjutkan hasil evaluasi tersebut harus disampaikan ke seluruh pimpinan DPR.

"Harus ada rekomendasi, apakah Marzuki Alie masih perlu dipertahankan, atau kita minta partainya meninjau ulang posisi Marzuki Alie sebagai ketua DPR," tandas Malik.

Hal senada diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendy Simbolon. Partai Demokrat, khususnya Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera mencopot Marzuki dari jabatannya.

 "Dari dulu seharusnya dia dicopot. Salah yang memilih juga sih, masa tak ada jam terbang tiba-tiba jadi ketua DPR? Ini sama saja berspekulasi yang memilihnya," tegas Effendi.

Effendi mengatakan pengajuan nama Marzuki Alie sebagai calon ketua DPR dari Partai Demokrat adalah blunder, sudah bermasalah, dan tanpa pertimbangan kualitas yang jelas sejak awal.

Partai Demokrat seharusnya menunjuk seorang pimpinan DPR yang minimal memiliki pengalaman sebagai anggota untuk satu atau dua periode masa jabatan. Sementara Marzuki sama sekali tak memiliki pengalaman sebagai anggota DPR.

Partai Demokrat seharusnya sadar sejak awal bahwa jabatan Ketua DPR adalah jabatan penyelenggara negara dengan ukuran kualitas yang jelas, bukanlah urusan perusahaan keluarga yang bisa sesuka hatinya diputuskan, ujar Effendi.

"Kalau statemen dia kontroversial, ya wajar karena jam terbangnya tidak ada. Seharusnya ada ukuran yang jelas dan meyakinkan. Karena tak ada, akhirnya Marzuki berlagak seperti orang ngomong di pasar saja. Yang malu jadinya seluruh anggota DPR dan lembaga," ungkapnya.
(kem)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)