KOMPAS.com - Nasional |
| Marzuki Usulkan Negara Batasi Biaya Kampanye Posted: 24 Aug 2011 06:07 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar negara membatasi biaya kampanye partai politik. Menurut Marzuki, besarnya biaya kampanye pada akhirnya melahirkan pencari keuntungan yang berujung pada tindak korupsi. "Jadi, kalau ada partai yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu didiskualifikasi. Jadi 40 partai itu dipasang merek sama, baliho sama, kalau ada mau pidati di televisi semua diberikan waktu yang sama, asas keadilannya kuat, tidak ada diskriminasi," ujar Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (24/8/2011). Marzuki menuturkan, usulan pembatasan biaya kampanye tersebut dapat meminimalkan tindak korupsi yang makin marak. Bahkan, jika perlu biaya pemilihan umum legislatif dan presiden pun diterapkan hal yang sama agar partai tidak berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye. "Walaupun pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik, tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi itu bisa menjadi solusi yang baik agar sistem di negara ini bisa lebih baik, dan terlepas dari kasus-kasus korupsi," jelasnya. Menurut Marzuki, di tengah isu korupsi yang semakin mengkhawatirkan saat ini, harus ada keberanian politis untuk mencegahnya isu tersebut agar tidak merebak. Sebagai Ketua DPR, Marzuki mengaku memiliki tanggung jawab moril untuk memikirkan cara mengatasasi berbagai kasus korupsi di negeri ini. "Setiap saya ngomong, saya tidak pernah merasa susah dengan statement saya. Kalau ada yang mau menghantam saya, ya silakan. Karena kita bangun negara ini tidak sendiri. Apa yg saya sampaikan didasarkan pada niat yang baik, hati nurani yang bekerja dan disampaikan dengan statement saya," tukasnya. |
| Posted: 24 Aug 2011 05:12 PM PDT Keterlibatan Politikus Demokrat SBY Minta Jangan Ditutupi Khaerudin | Agus Mulyadi | Kamis, 25 Agustus 2011 | 00:12 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kembali membantah ada intervensi dari pemerintah, dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Marzuki Alie, di Jakarta, Rabu (24/8/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah meminta agar kasus Nazaruddin dikorek sedalam-dalamnya. Bahkan jika ada keterlibatan politikus Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono meminta agar jangan ditutup-tutupi. "Itu clear, bahwa SBY tidak akan melakukan intervensi apapun. Itu boleh dicatat, siapa pun lembaga penegak hukum apa pun tidak ada intervensi apa-apa. Komitmen beliau sangat jelas, waktu itu di Mabes Polri, Pak SBY menyampaikan, tolong dibuka dan dikorek sedalam-dalamnya, siapa saja yang terlibat dalam Partai Demokrat jangan ditutup-tutupi," kata Marzuki. Marzuki mengatakan, ia selaku Ketua DPR juga selalu berkomunikasi dengan KPK untuk meyakinkan lembaga tersebut bahwa tidak ada intervensi apa pun dalam persoalan Nazaruddin. "Kami juga berkomunikasi untuk meyakinkan KPK tidak ada intervensi apapun, dalam rangka penegakan hukum dalam kaitan persoalan Nazaruddin. Wallahi (demi Tuhan), ini bulan puasa, kalau enggak batal puasa saya. Jadi clear itu," ujar Marzuki. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan