ANTARA - Mancanegara |
Presiden Karzai Serukan Agar Taliban Menyerah Posted: 24 May 2011 07:22 PM PDT Kabul (ANTARA News) - Presiden Afghanistan Hamid Karzai sekali lagi menyerukan kepada para gerilyawan Taliban, Selasa untuk menyerah dan bergabung dalam proses perdamaian. "Sekali lagi saya serukan kepada semua rekan senegara kami yang jauh dari negara mereka sendiri, yang telah mengangkat senjata dan yang melancarkan kegiatan aksi perlawanan terhadap rakyat mereka sendiri, ada peluang bahwa orang-orang Afghanistan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke rumah mereka," kata Karzai. Hal itu disampaikan kepada wartawan dalam jumpa pers bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, di istananya di Kabul, yang dijaga ketat, sebagaimana dikutip dari Xinhua-0ANA. Dalam upaya untuk mengakhiri perang hampir 10 tahun dan pemberontakan yang dipimpin Taliban, Presiden Karzai membentuk Majelis Tinggi untuk Perdamaian beranggotakan 70 orang pada September 2010 untuk mempercepat rekonsiliasi nasional yang didukung pemerintah dengan Taliban dan gerilyawan-gerilyawan yang terkait. Namun, militan Taliban telah berulang kali menolak tawaran untuk pembicaraan tentang kehadiran pasukan asing di Afghanistan. "Pesan saya untuk musuh-musuh Afghanistan adalah jelas, jika anda melanjutkan jalur kekerasan anda tidak akan menemukan kemenangan, hanya kekalahan," kata Rasmussen dalam konferensi pers yang sama, dan menambahkan "Ikuti jalan damai." Menurut pejabat Afghanistan dan NATO, lebih dari 1.700 mantan gerilyawan telah bergabung dengan proses perdamaian dan reintegrasi sejak praktek dimulai tahun lalu. Sekretaris Jenderal NATO tiba di Kabul Selasa dalam kunjungan mendadak ke negara yang dilanda perang itu. Rasmussen mengatakan peralihan tanggung jawab keamanan dari lebih dari 140.000 pasukan Amerika dan NATO kepada pasukan Afghanistan adalah "telah berada pada jalur yang benar" dan kekuatan lokal akan mengambil alih keamanan tujuh daerah pada bulan Juli. Proses serah terima tanggung jawab keamanan akan dimulai Juli mendatang dan berlangsung sampai 2014. Editor: AA Ariwibowo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
Thailand Cabut UU Keamanan Darurat Posted: 24 May 2011 07:03 PM PDT Bangkok (ANTARA News) - Undang-undang keamanan dalam negeri (ISA) yang diberlakukan Februari lalu di ibu kota Bangkok, Thailand, dicabut Selasa kemarin, demikian Xinhua. Pusat Administrasi Ketentraman dan Ketertiban (CAPO), otoritas yang ditugasi menegakkan hukum, ditutup, kata wakil direktur CAPO, Jenderal Pongsapat Pongcharoen. Pongsapat mengatakan, situasi tidak mungkin memburuk dalam kurun waktu sampai pemilihan umum pada 3 Juli dan tidak ada alasan untuk terus menerapkan undang-undang khusus untuk mengatasi situasi itu. ISA dimaksudkan untuk mencegah pengunjuk rasa menyerbu atau menduduki gedung-gedung pemerintah dan memblokade jalan setelah Aturan Darurat yang keras untuk menghadapi unjuk rasa Baju Merah anti-pemerintah antara Maret dan Mei tahun lalu dicabut. ISA lebih longgar dibandingkan Dekrit Darurat yang memungkinkan pihak berwenang melarang setiap pertemuan publik, sensor laporan berita dan menahan setiap tersangka tanpa tuduhan selama 30 hari.(*) H-AK/S008 Editor: Jafar M Sidik Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan