KOMPAS.com - Nasional |
| PBB: Belum Diputuskan Gabung dengan PPP Posted: 01 Apr 2011 02:34 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang BM Wibowo mengatakan, partainya belum memutuskan secara resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. PBB menunggu Rancangan Undang-Undang Pemilu rampung terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk meleburkan diri. Pernyataannya ini merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi yang menyebutkan rencana Partai Bulan Bintang (PBB) melebur ke PPP. "Kita akan tunggu Undang-undang Pemilu, apa nanti namanya konfederasi, atau bentuknya seperti apa, bergabung atau tidak akan dibicarakan setelah Undang-undang Pemilu selesai," katanya ketika dihubungi para wartawan, Jumat (1/4/2011). Menurut Wibowo, PBB tengah berkonsentrasi memenuhi persyaratan partai politik peserta Pemilu 2004 agar dapat lolos verifikasi badan hukum parpol di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kecamatan harus 50 persen perwakilannya, pengurus di Indonesia. Kita bergerak di provinsi sudah. Kalau kabupaten akan kita lakukan terus," ujarnya. Meski demikian, Wibowo membenarkan jika dikatakan PBB telah bertemu dengan sejumlah elite partai, termasuk PPP, membicarakan kemungkinan bermitra pada Pemilu 2014. "Itu hanya komunikasi informal. Namun, meski informal kita mengantisipasi pemilu mengenai parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Berapa persen (ambang batas parlemen), belum ketahuan, jadi kita tunggu," katanya. Wibowo juga mengatakan, partai-partai berideologi Islam seperti PBB, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKNU memang kemungkinan bergabung. Namun, untuk saat ini partai-partai tersebut, dinilai BM, masih sibuk mengurus administrasi peserta pemilu. "PPP, PBB sama-sama verifikasi. Kalau misalnya verifikasi lolos PPP, ya, kita akan coba komunikasikan termasuk dengan partai lain," kata Wibowo. Baca juga: PBB Makin Positif Melebur ke PPP Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by |
| Marzuki: Rakyat Tak Perlu Dilibatkan Posted: 01 Apr 2011 12:13 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai, survei publik untuk mengukur opini masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru DPR seperti yang akan dilakukan Fraksi Partai Demokrat bukan suatu langkah yang tepat. Menurut dia, rencana pembangunan gedung DPR tidak perlu melibatkan masyarakat. "Kalau ditanya masyarakat katanya perlu gedung baru atau tidak? Seratus persen jawabannya tidak. Kalau sistem surveinya (bertanya) perlu gedung baru atau tidak, semua akan jawab tidak," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011). Namun, kata Marzuki, jika metode pengumpulan opini masyarakat dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu duduk persoalan rencana pembangunan gedung, survei dapat dilakukan. "Tapi, kalau bagaimana kita mau memperbaiki DPR, kita jelaskan keperluannya, baru orang bilang, oh perlu gedung DPR," tutur Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat ini. Ia menuturkan, pimpinan DPR telah sepakat untuk mengegolkan rencana pembangunan gedung DPR. Melibatkan rakyat dalam diskusi terkait perlu tidaknya rencana pembangunan gedung DPR, kata Marzuki, hanya akan membuat masyarakat bertambah beban pikiran. "Ini cuma orang-orang elite yang paham yang bisa membahas ini. Rakyat biasa enggak bisa dibawa-bawa. Rakyat bisa pusing pikirannya," ujarnya. Marzuki juga mengatakan, pihaknya telah melibatkan institusi pendidikan seperti universitas-universitas dalam membahas rencana pembangunan gedung DPR yang menganggarkan Rp 1,138 triliun itu. "Yang begini orang yang pinter-pinter yang diajak bicara. Saya sudah undang Sebastian Salang dari Formappi, itu saya undang berkali-kali, tapi tidak datang," tuturnya seraya memperlihatkan buku rencana pembangunan DPR kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, partainya akan menggelar survei publik untuk mengukur sejauh mana penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung DPR. Partai Demokrat termasuk salah satu fraksi yang konsisten mendukung pembangunan gedung tersebut. Menurut Jafar, survei juga dapat menjadi cara membuktikan alasan fraksi yang menolak juga mengetahui skor penolakan atau menerima. Baca juga: Demokrat Akan Gelar Survei Publik Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan