Ahad, 3 Mac 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Hatta Rajasa Minta, Konflik di Daerah Dicermati

Posted: 03 Mar 2013 10:19 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PAN untuk mencermati potensi konflik sosial di daerah masing-masing. Hatta meminta mereka menciptakan stabilitas di wilayah masing-masing agar pembangunan tidak terganggu.

"Hati-hati dalam menanganinya. Sekecil apapun konflik, pejabat harus hadir di depan menghadapi masalah," kata Hatta sesuai pertemuan dengan pejabat eksekutif asal PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/3/2013) tengah malam.

Rapat tertutup itu dihadiri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, kepala daerah yang berasal dari PAN, serta para pengurus DPP PAN. Rapat digelar hampir selama 4 jam.

Hatta mengatakan, dalam pertemuan tadi, dirinya meminta agar kepala daerah melakukan moratorium perizinan yang belum matang, apalagi rawan tumpang tindih. Dia memberi contoh satu daerah yang sudah memiliki izin berkebun, namun diberikan izin hutan tanaman industri dan izin mineral.

"Itu tumpang tindih. Sebaiknya dihadirkan dulu kementerian yang terkait sebelum diputuskan. Sekali diputuskan biasanya timbulkan konflik. Bayangkan, ada lebih dari 6.000 perizinan yang tumpang tindih yang rawan konflik. Saya minta pejabat dari PAN mengambil peran untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberian izin," ucap Hatta.

Selain itu, Hatta mengaku juga menginstruksikan kepada pejabat eksekutif PAN untuk mengutamakan kerja di pemerintahan, bukan kerja di partai menjelang pemilu 2014. Sebagai Ketum PAN maupun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta merasa perlu mengingatkan hal itu agar pembangunan hingga 2014 berjalan baik.

"Apalgi kita memasuki tahun politik, tahun yang penuh dinamika, penuh dengan hal-hal yang kalau tidak baik membuat distorsi di lapngan. Penting sekali pejabat publik untuk fokus kepada pelayanan publik, jangan terganggu isu politik. Dahulukan kepentingan masyarakat," pungkas Hatta.

Menko Polhukam Luruskan Pernyataan Presiden

Posted: 03 Mar 2013 07:59 AM PST

Menko Polhukam Luruskan Pernyataan Presiden

Minggu, 3 Maret 2013 | 22:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meluruskan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai laporan intelijen adanya rencana elite politik atau kelompok tertentu untuk menggoncang negara.

"Yang dimaksud Presiden adalah permasalahan hukum Saudara Anas Urbaningrum itu adalah murni masalah hukum yang sedang ditangani KPK," kata Djoko ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (3/3/2013).

Oleh karena itu, Djoko meminta pernyataan Presiden Yudhoyono tidak dibawa dan dikait-kaitkan dengan masalah dan urusan politik.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar tidak keluar dari jalur demokrasi. Ia meminta agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang. Hal itu disampaikan setelah ia menerima informasi terkait kondisi perpolitikan di Indonesia.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kepada kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah, tetapi kalau lebih dari itu, apalagi dengan sebuah rencana untuk membikin gonjang-ganjingnya negara kita untuk membikin pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden dalam keterangan pers di Halim Perdanakusumah Jakarta sebelum bertolak ke Jerman, Minggu.

Presiden mengatakan, seharusnya semua pihak menjaga stabilitas politik sepanjang tahun ini dan tahun 2014 agar pemilu 2014 bisa berjalan demokratis, aman, dan tertib. Jika negara terguncang, kata dia, tidak baik untuk kehidupan ke depan.

 

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)