Khamis, 7 Mac 2013

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa

Presiden Yudhoyono-PM Orban gelar pertemuan bilateral

Posted: 07 Mar 2013 07:11 AM PST

Budapest (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Hongaria Victor Orban di Gedung Parlemen Hungaria, Orszaghaz, yang terletak di pusat Kota Budapest, Kamis pagi waktu setempat.

Keterangan di laman resmi Kantor PM Hongaria menyebutkan bahwa kantor perdana menteri berada dalam gedung yang sama dengan parlemen. Dalam menjalankan tugasnya perdana menteri dibantu oleh dua wakil, yakni Zsolt Semjn dan Tibor Navracsics. Kedua orang wakil itu bertugas mengkoordinasikan urusan kebijakan, gereja, dan masalah-masalah umum dan bertanggung jawab atas struktur administrasi publik dan efisiensi kerja.

Sesudah melakukan pertemuan di Gedung Parlemen, Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono melakukan peletakan karangan bunga di Heroes` Square atau Taman Makam Pahlawan Hongaria.

Presiden Yudhoyono beserta rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Jumat (8/3) pagi waktu setempat. Turut mendampingi Presiden dalam lawatan tersebut antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Budapest menurut catatan sejarah terbentuk dari tiga kota, yakni Buda, Pest, dan Obuda, yang bergabung pada tahun 1873 dan kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Hongaria dalam Kerajaan Ganda Austria-Hongaria. Kerajaan ini memiliki dua pusat pemerintahan, yakni Budapest untuk Hongaria dan Wina untuk Austria.

Namun 50 tahun kemudian, Kerajaan Hongaria dan Habsburg di Austria memisahkan diri.

Wilayah kota Buda berada di barat Sungai Danube, sedangkan Pest berada di timur. Kedua wilayah itu dihubungkan oleh Jembatan Rantai (Chain Bridge), jembatan gantung sepanjang 375 meter yang merentang di atas Sungai Danube, sungai terpanjang kedua di Eropa yang melintasi 10 negara di Eropa Tengah dan Timur. (G003/S024)

Loyalis Anas nilai Ketum Demokrat tak bisa PLT

Posted: 07 Mar 2013 06:58 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Muhammad Rahmad menegaskan, Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Partai Demokrat tak berwenang menunjuk pelaksana tugas (plt) Ketua Umum.

"Kalau itu dilakukan, maka itu ilegal dan inkonstitusional. Dan artinya, Partai Demokrat tidak lagi menjadi partai yang demokratis," kata Rahmad di Jakarta, Kamis.

Bahkan, kata dia, sesuai AD/ ART, ketua umum juga tidak bisa di PLT-kan.

"Ketua Umum hanya bisa diberhentikan dan diangkat oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa. Majelis Tinggi dan Dewan Pembina tidak berwenang menunjuk PLT Ketua Umum," ujarnya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebelumnya menyatakan, sesuai AD/ART PD, Majelis Tinggi dan Dewan Pembina PD bisa menunjuk PLT dan mendaftarkannya ke Kemenkumham guna kepentingan pendaftaran caleg sementara ke Komisi Pemilihan Umum.

Mengenai kalahnya calon usungan Partai Demokrat pada  Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, Rahmad menyebut para pengurus Demokrat harus bertanggungjawab.

"Hemat saya, para senior yang dulu mengusulkan agar Pak SBY segera mengambilalih penyelamatan partai harus bertanggung-jawab," kata Rahmad.

(Zul)

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)