Rabu, 13 Februari 2013

KOMPAS.com - Regional

KOMPAS.com - Regional

Dukungan untuk SBY adalah Keharusan

Posted: 13 Feb 2013 08:18 AM PST

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Semua Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang (DPD dan DPC) Partai Demokrat di seluruh Indonesia harus menerima keputusan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil alih wewenang Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Pasalnya, ke-33 DPD se-Indonesia sudah menandatangani Pakta Intergritas, kata Ketua DPC Pamekasan, Hermanto, Rabu (13/2/2013). "Karena situasinya harus diselamatkan, sudah tepat langkah SBY melakukan hal itu," ujar Hermanto.

Hermanto menegaskan, pengambilalihan wewenang itu tidak berarti memangkas tugas-tugas Ketua Umum Anas Urbaningrum. Sebab, kewenangan Anas, seperti menandatangani surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hadir di daerah untuk melantik pengurus, tetap berjalan.

Namun Hermanto menilai dampak keputusan SBY tersebut masih perlu dipantau. "Sementara waktu kami positif thinking dulu, karena kami belum mendapatkan arahan dari Ketua DPD Jawa Timur," terangnya.

Jika keputusan itu memang kurang efektif, papar Hermanto, DPC PD Pamekasan bersama 37 DPC di Jawa Timur, harus melakukan upaya-upaya khusus, tentunya dengan kesepahaman bersama.

Namun Hermanto menolak menjelaskan "upaya khusus" yang dimaksud. "Tunggu saja seperti apa. Kami tidak mau banyak komentar dulu," katanya.

Sebagai kader Partai Demokrat, dia tetap akan berfokus untuk membenahi partai di tengah kondisi seperti sekarang ini. "Kita tetap akan sosialisasi partai ke bawah. Program dan kegiatan harus tetap dijalankan untuk meraih simpati masyarakat," ungkap Hermanto.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik: KEMELUT DEMOKRAT

SBY-Anas "Duet Maut" Partai Demokrat

Posted: 13 Feb 2013 08:16 AM PST

KENDARI, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang SA menyatakan mendukung langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono untuk mengambil alih partai. Sikap tersebut dilakukan setelah menghadiri pertemuan para ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas dengan ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, Endang mengakui, Ketua Majelis Tinggi memiliki kewenangan pengelolaan eksekutif partai dan Anas Urbaningrum yang juga wakil ketua Majelis Tinggi tetap sebagai ketua umum di Partai Demokrat.

"Awalnya saya bingung dan heran seperti apa, tetapi setelah mengikuti rapat di Cikeas dan dijelaskan oleh pak SBY dengan utuh dan lengkap. Jadi kewenangan pengelolaan eksekutif partai diambilalih oleh Majelis Tinggi, bukan oleh SBY, dan Anas tetap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," terang Endang ditemui di Sekretariat DPD 1 Demokrat Sultra, Jalan Sao-Sao Kendari, Rabu (13/2/2013).

Endang yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra mengatakan, kewenangan pengelolaan eksekutif partai oleh SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi, dan Anas, Ketua Umum Partai Demokrat, dinilai semakin memperkuat posisi Partai Demokrat.

"Pak SBY itu memastikan pengambilalihan pelaksanaan eksekutif oleh Ketua Majelis Tinggi untuk memajukan partai. Jadi SBY dan Anas merupakan duet maut ini dan insya Allah akan mengembalikan elektabilitas partai," tegas Endang.

Kendati diakuinya pengambilalihan kewenangan memang tidak ada dalam AD/ART partai, namun hal itu merupakan ijtihad yang baik, untuk memastikan partai berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya juga merasa dengan keikutsertaan Ketua Majelis Tinggi mengelola eksekutif partai, menambah suplemen baru.

Anas sebagai ketua Umum tetap dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi partai. Pasalnya, pelantikan pengurus DPD dan DPC serta surat menyurat tetap dilakukan oleh Anas Urbaningrum.

"Jadi tidak benar "penonaktifan" Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat, apalagi diamputasi seperti yang berkembang di publik," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (8/2/2013) malam, SBY mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. SBY juga meminta agar Anas fokus pada kasus hukum yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Anas Urbaningrum menilai, tak tepat kata "nonaktif" digunakan untuk menggambarkan kondisinya saat ini. "Bukan dinonaktifkan sebagai ketua umum, tidak ada penonaktifan," ujar Anas di kediamannya, di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Sabtu pagi.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kemelut Demokrat

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)