Isnin, 12 November 2012

ANTARA - Peristiwa

ANTARA - Peristiwa


Pemerintah didesak kirim nota protes kepada Malaysia

Posted: 12 Nov 2012 07:28 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Senin, mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas terkait kasus pemerkosaan TKI di Malaysia.

Dalam pernyataan tertulisnya, Komnas Perempuan meminta Kementerian Luar Negeri untuk membuat nota protes dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Malaysia--mengingat perkosaan adalah kejahatan kemanusiaan dan pelaku diduga keras aparat dari Kepolisian Malaysia.

"Kami juga mendorong penguatan diplomasi antar-pemerintah dan antar-lembaga HAM di Indonesia dan Malaysia agar penegakan HAM tidak terkotak-kotak," kata Sri Nurherwati, Komisioner, Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Komnas Perempuan, kepada Antara, Senin petang.

Menurut Sri, saat ini pihaknya tengah mengupayakan agar terjalin pemantauan bersama antara Komnas Perempuan dan lembaga setimpal di Malaysia--Suruhanjaya Hak Asasi Manusia--terhadap perlakuan buruh migran Indonesia di Malaysia.

"Kami telah mengirim surat mengajak Suruhanjaya HAm turut memantau situasi buruh migran di sana. Ini penting untuk dilakukan karena pada prinsipnya penegakan HAM itu berlaku bagi semua manusia, termasuk buruh migran," ujar dia.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, seorang buruh migran Indonesia di Malaysia yang berinisial S telah diperkosa oleh tiga anggota Polisi Malaysia di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Bila merujuk kepada data dari BNP2TKI, sepanjang tahun 2011 terdapat 2.209 pelecehan atau kekerasan seksual dan 535 orang perempuan pekerja migran Indonesia kembali ke Tanah Air dalam kondisi hamil.

Menurut Sri, kerapnya peristiwa tindak kejahatan atau pelecehan terhadap buruh migran Indonesia di negara tujuan bekerja menunjukkan lemahnya sistem perlidungan bagi mereka di negeri asing.

"Sistem perlidungan terhadap buruh migran kita lemah di semua lini. Mulai dari sebelum berangkat, ketika berada di negara tujuan, dan pada saat mereka kembali ke Indonesia. Ini harus dibenahi oleh pemerintah," ujar dia.
(ANTARA)

DKi segera lengkapi fasilitas Rusun

Posted: 12 Nov 2012 07:20 AM PST

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. (FOTO ANTARA/Ismar Patrizki)

Sebelum memerintahkan warga untuk mengisi rusun-rusun tersebut, kami akan melengkapi fasilitasnya lebih dulu, sehingga mereka (warga) berminat untuk tinggal di sana,"

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan segera membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial di sekitar lokasi-lokasi rumah susun sebelum dihuni oleh warga.

"Sebelum memerintahkan warga untuk mengisi rusun-rusun tersebut, kami akan melengkapi fasilitasnya lebih dulu, sehingga mereka (warga) berminat untuk tinggal di sana," kata Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Senin.

Fasilitas yang dimaksud, ujarnya, antara lain sarana transportasi, sanitasi, pasar dan Puskesmas.

Menurut dia, masih terdapat sekitar 30 blok rusun kosong yang tersebar di wilayah DKI.

"Tahun depan, kami pastikan semua rusun terisi penuh. Maka dari itu, sekarang sedang kami bahas masalah pengelolaannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan Pemprov DKI berencana memberikan rusun-rusun kosong tersebut kepada warga Jakarta yang sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal.

"Jadi, bagi warga yang ingin tinggal di rusun tersebut dapat mendaftarkan diri ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, dan petugas akan mendatanya," tambah Jokowi.

Saat ini, Pemprov DKI telah memperbaiki tiga rusun yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara, sehingga sudah siap untuk dihuni.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah menyediakan fasilitas bus dan ambulans bagi warga sekitar.

Jokowi menuturkan kurangnya minat warga DKI untuk tinggal di rusun disebabkan minimnya fasilitas pendukung yang ada di sekitar hunian tersebut, terutama sarana akses transportasi yang mengakibatkan warga sulit bepergian. 


(R027/I007)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Tiada ulasan:

Catat Ulasan