Sindikasi news.okezone.com |
| PKS Optimistis Mampu Menambah Kursi di DPR Posted: 03 Sep 2012 01:04 AM PDT JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin mampu menambah kursi DPR dan DPRD di seluruh Indonesia pada Pemilu 2014 mendatang. Infrastruktur yang lebih merata dan bertambahnya tokoh-tokoh di tingkat lokal menjadi alasan partai bulan sabit kembar ini. "PKS yakin akan kemampuan mesin partai mendulang suara lebih banyak dari perolehan Pemilu tahun 2009 sebesar 7,3 persen," ucap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilikada (BP3) PKS Syahfan Badri Sampurno di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2012). Kata Syahfan, PKS berhasil memenuhi jumlah kepengurusan di seluruh provinsi, 85 persen pengurus Kota/Kabupaten dari jumlah 497 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, dan 60 persen pengurus di tingkat kecamatan dari 6000-an kecamatan di seluruh Indonesia. "Kondisi ini lebih baik dari Pemilu tahun 2009 lalu dimana waktu itu PKS baru bisa memenuhi 80 persen di tingkat II dan 50 persen di tingkat kecamatan," tambahnya. Syahfan menambahkan, logika pertambahan struktur sejalan dengan pertambahan suara dan kursi di DPR adalah pengalaman PKS yang terjadi dari tiga Pemilu terdahulu. "Jadi, kami akan berusaha keras memberdayakan struktur untuk menyosialisasikan visi-misi partai, pencapaian dan prestasi partai, serta kontribusi sosial partai kepada masyarakat," tutup pria yang juga anggota Komisi V DPR RI itu. Jika struktur bekerja dengan baik, PKS yakin target tiga besar akan bisa dicapai pada Pemilu tahun 2014 mendatang. (ded) |
| KPK Didesak Tindaklanjuti Laporan PPATK Soal Korupsi Pemprov DKI Posted: 03 Sep 2012 12:55 AM PDT JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Koordinator Komisi Pemantau Korupsi Taufik Akbar mengatakan, dugaan korupsi itu terjadi berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemerintah provinsi terkorup. "46 persen persentasi korupsi DKI itu bukti penyelewengan sistematis dari Fauzi Bowo," ujar dia di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2012). Selain itu, Taufik juga mempertanyakan informasi dugaan korupsi Foke yang telah dilaporkan Wakil Gubernur Jakarta, Prijanto, pada 24 Februari lalu. Menurut Taufik, tulisan Prijanto itu dapat dijadikan bukti awal memeriksa Fauzi Bowo dalam menyalahgunakan jabatan. "Laporan itu sejak Februari, namun hingga kini belum ada satupun pejabat DKI yang diperiksa KPK," ungkapnya. Padahal, kata Taufik, dalam laporan itu telah terjadi praktik mafia anggaran dalam pembebasan tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, senilai Rp10 miliar. Taufik menduga salah satu isi laporan transaksi mencurigakan PPATK berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut. "Kami cukup kecewa dengan kinerja KPK. Sebab, laporan itu sudah masuk sejak awal tahun lalu. Kita minta laporan itu ditangani serius," pungkasnya. |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan