Republika Online |
| LKS SD 'Berbau' Porno Beredar di Batam Posted: 29 Sep 2012 11:16 PM PDT REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Lembar Kerja Siswa yang diperuntukan untuk siswa kelas V SD bermuatan pornografi beredar di Kota Batam Kepulauan Riau. "Saya sudah lihat bukunya, dan buku itu benar-benar tidak layak dibaca anak SD," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho di Batam, Ahad (30/9). Pada Bab tentang Alat Reproduksi di halaman 38, ditemukan banyak kata-kata yang sepatutnya tidak dipelajari pada siswa SD. "Beberapa kata-kata yang disebutkan, seperti alat kelamin pada pria dan wanita. Kemudian pada soal-soalanya juga banyak kalimat-kalimat yang terkesan jorok," kata Udin. Bahasa yang disusun sangat tidak etis, dan justru mengarah ke hal negatif. Tidak sekadar pendidikan seksual. Menurut Sihaloho, buku itu membuat siswa berfikir pragmatis. "Tidak merangsang otak siswa, tapi membuat siswa pragmatis," kata dia. Ia meminta Dinas Pendidikan mencabut izin penjualan LKS karena dianggap menjerumuskan siswa. "Tidak sepantasnya, siswa kelas V, disuguhi pendidikan seks dengan materi alat reproduksi," kata dia. Terpisah, orang tua siswa SD 013 Sagulung yang enggan disebutkan namanya menunjukkan LKS itu. Menurut dia, buku itu memang tidak layak dibaca anak SD. "Seperti tulisan ini, 'cucilah bagian luar alat kelaminmu. Khusus perempuan, setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang," kata dia bercerita. Selain itu, buku Ajar, Acuan Pengayaan, Penjasorkes, untuk Kelas V, Semester 1 itu juga memuat materi pembelajaran alat reproduksi laki-laki dan perempuan memuat pertanyaan-pertanyaan soal yang dianggap melenceng, seperti hubungan seksual boleh dilakukan setelah melaksanakan?". Menurut dia, bahasa dan materi buku itu belum layak diterima siswa kelas V. Ia mengatakan, pihak sekolah memang langsung menarik kembali buku itu, begitu tahu banyak orang tua yang protes. "Bukunya sudah ditarik, tapi kami harus membayar Rp 5 ribu untuk penggantian. Kami minta Dinas Pendidikan bertindak," kata dia. |
| Bamsoet: Data Seskab tak Pengaruhi Elektabilitas Golkar Posted: 29 Sep 2012 11:03 PM PDT REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengenai data yang dirilis Seskab Dipo Alam yang menunjukkan politikus Partai Golkar (PG)paling banyak terlibat kasus korupsi, Wakil Bendahara Umum PG Bambang Soesatyo mengaku tak khawatir akan memengaruhi elektabilitas pada Pemilu 2014 mendatang. "Golkar tidak khawatir atas manuver Dipo yang mengungkap data kasus hukum kepala daerah, yang mana menempatkan Golkar nomor satu dalam daftar tersebut akan berpengaruh pada elektabilitas partai Golkar pada 2014," ujarnya kepada Republika, Ahad (30/9). Sebab, menurutnya langkah Dipo yang merilis data tersebut tidak akan memengaruhi persepsi publik bahwa istana adalah episentrum korupsi. Apalagi, banyak publik juga menilai beberapa kasus besar seperti Century, Hambalang dan Wisma Atlet diduga melibatkan orang-orang penting yang dekat dengan istana. Sehingga, Bambang menilai jika langkah Dipo ini hanya tengah berupaya mencari muka pada Presiden dengan men-'judge' bahwa partai Presiden bukanlah juara korupsi. "Tesis itu pernah diungkap oleh Denny Indrayana sebelum dia diangkat menjadi staff khusus presiden dan persepsi itu tidak berubah hingga saat ini," jelas anggota Komisi III ini. Sementara, Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan bahwa partainya akan berinstropeksi atas apa yang terdapat data tersebut. Meskipun, dirinya menolak akan hal itu. "Semua orang juga tahu banyak pejabat negara seperti bupati/gubernur/anggota DPR/DPRD dari Partai Golkar karena memang Partai Golkar banyak menang. Kalau secara persentase Partai Golkar tetap juga yang terbesar ya saya mau ngomong bagaimana lagi? Paling-paling cuma bisa 'ngelus dada'. Segera diproses saja secara hukum," katanya. Meskipun demikian, dia mempertanyakan kepentingan Seskab merilis data tentang korupsi yang melibatkan kader parpol tersebut. Tapi, Golkar akan terbuka saja kalau hal semacam ini diumumkan secara periodik. "Mestinya pembeberan ini secara periodik setiap tahun dong. Jangan cuma pada saat angka Golkar tertinggi saja dibeberkan, tetapi pada saat parpol lain yang besar disembunyikan," ungkap Wakil Ketua MPR ini. Seperti yang diketahui, rilis Seskab menyatakan sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD. Pejabat negara dengan latar belakang parpol yang dimohonkan persetujuan pemeriksaannya adalah: 1. Golkar 64 orang (36,36 persen) |
| You are subscribed to email updates from Republika Online RSS Feed To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan