Ahad, 24 Jun 2012

Republika Online

Republika Online

Australia Umumkan Sanksi Baru Suriah

Posted: 24 Jun 2012 11:17 PM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia mengumumkan sanksi baru terhadap Suriah, Senin (25/6). Negara benua kanguru tersebut akan membatasi atau melarang perdagangan lintas sektor.

Menteri Luar Negeri Bob Carr mendesak Rusia mengambil peran utama untuk memaksa rezim Suriah turun. Langkah baru ini akan mempengaruhi perdagangan minyak bumi, jasa keuangan, telekomunikasi dan logam mulia antara Australia dan Suriah. Belum lagi sanksi tambahan embargo senjata dan sanksi terhadap individu yang memiliki hubungan dengan pemimpin Suriah.

"Rezim Assad terus menunjukkan keengganan menegosiasikan gencatan senjata dan mengakhiri pertumpahan darah di Suriah. Sanksi-sanksi ini mencerminkan kecaman Australia terhadap rezim Assad dan upaya kami untuk terus membantu membawa Suriah ke meja perundingan," kata Carr dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa juga diperkirakan akan menambah sanksi baru terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad pada pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Luxembourg pada Senin. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, lebih dari 15 ribu orang, kebanyakan warga sipil, tewas di Suriah sejak pecahnya pemberontakan terhadap kekuasaan Assad pada Maret 2011.

Carr mengatakan Rusia yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB punya kewajiban menunjukkan kepemimpinan. Dengan kekerasan yang terus berlanjut, peran utama Rusia adalah satu-satunya solusi yang harus segera dilakukan.

Menurutnya, Rusia sebagai pendukung Suriah sejauh ini belum memunjukkan tanda-tanda untuk menekan Assad turun. Jika Rusia bersedia mempertimbangkannya kembali, akan memberikan reputasi yang baik bagi Rusia. Hal tersebut harus berada di bawah tanggung jawab Dewan Keamanan PBB.

Rusia sejauh ini menolak mendukung turunnya Assad. Negara itu telah bersumpah memblokir setiap upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan penggunaan kekuatan asing

Dahlan Iskan: KPK Sudah Periksa Korupsi di Merpati

Posted: 24 Jun 2012 11:15 PM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan kasus korupsi yang berada di tubuh PT Merpati Nusantara Persero sudah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang saya tahu, sudah diperiksa oleh KPK," kata Dahlan Iskan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, terkait penanganan temuan korupsi di maskapai penerbangan BUMN itu. Namun, Dahlan enggan menceritakan kasus dan mantan pejabat Merpati yang tengah diperiksa oleh KPK.

Juru bicara KPK Johan Budi menyatakan siap menyelidiki kasus korupsi yang membelit Merpati bila manajemen Merpati menyerahkan data korupsi yang dimilikinya. Memang, KPK pernah menerima laporan tentang dugaan korupsi Merpati pada tahun lalu, namun lembaga ini belum melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo mengklaim tingkat korupsi di perusahaannya mencapai 60 persen. Rudy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR-RI beberapa waktu lalu mengungkapkan ada beberapa prilaku buruk dalam perusahaan maskapai pelat merah sehingga membuat rugi Merpati sekitar Rp 3 miliar per hari. Bahkan, bahan bakar untuk pesawat terbang pun ikut dikorupsi. "Ini kulturnya tidak baik di sini, banyak sekali fitnah. Tingkat korupsi di perusahaan ini sangat tinggi mencapai 60 persen," ujarnya.

Ia juga siap melaporkan hasil temuan korupsi di internalnya kepada Kementerian BUMN. Keinginan menyampaikan laporan tersebut menyusul rencana Kementerian BUMN untuk melakukan audit investigasi. Merpati sudah bekerja sama dengan BPKP, BPK, dan KPK untuk membersihkan korupsi yang berada di tubuh Merpati. "Kalau Kementerian BUMN meminta, kami akan serahkan temuan tersebut," ungkapnya.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)