KOMPAS.com - Nasional |
| Koalisi Diminta Bersabar Tunggu Keputusan Presiden Posted: 07 Apr 2012 10:07 AM PDT Koalisi Partai Koalisi Diminta Bersabar Tunggu Keputusan Presiden Ilham Khoiri | Nasru Alam Aziz | Sabtu, 7 April 2012 | 23:42 WIB KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ilustrasi TERKAIT: JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah diharapkan bersabar menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kebaradaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. "Beri waktu bagi Presiden untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa dan negara. Dibutuhkan kehati-hatian agar tidak terjadi gesekan menjelang pergantian kekuasaan pada Pemilu 2014," kata Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Sabtu (7/4/2012) di Jakarta. Hinca mengungkapkan, ketegangan dalam koalisi merupakan dinamika politik yang biasa terjadi dalam demokrasi yang terbuka seperti sekarang. Ujung dari keputusan soal keberadaan PKS itu akan berdampak pada penataan ulang Kabinet Indonesia Bersatu II dan itu merupakan hak prerogatif Presiden. "Partai-partai anggota koalisi diharapkan mau bersabar dan memberi waktu kepada Presiden Yudhoyono untuk mengambil keputusan terbaik," katanya. Dia berharap, semua partai koalisi tetap memegang komitmen untuk mengawal pemerintahan di bawah kepemimpinan Yudhoyno hingga tahun 2014. Koalisi memang tidak berarti semua anggota partai seragam dalam semua hal. Namun, untuk kebijakan strategis yang diputuskan Presiden, semestinya semua partai anggota koalisi mendukung. Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat mendesak Presiden Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. PKS dianggap menyalahi kontrak akibat berseberangan dengan kebijakan koalisi saat sidang paripurna DPR tentang kenaikkan harga bahan bakar minyak, pekan lalu. |
| Kegaduhan Koalisi Tak Bermanfaat bagi Rakyat Posted: 07 Apr 2012 08:38 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com -- Perdebatan soal keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pendukung pemerintah saat ini telah menciptakan kegaduhan politik yang tidak produktif bagi masyarakat. Itu hanya memperlihatkan tarik-menarik kepentingan elite politik saja. "Kegaduhan soal koalisi itu tidak langsung bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi rakyat, seperti naiknya harga kebutuhan pokok atau kemiskinan," kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, Sabtu (7/4/2012) di Jakarta. Ari berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga pimpinan koalisi, segera mengakhiri kegaduhan soal koalisi itu. Presiden bisa segera mengambil keputusan dengan beberapa opsi dengan beberapa risikonya. Salah satu opsi, PKS dikeluarkan dari koalisi dan diganti tiga menterinya, yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial. Risikonya, kemungkinan bakal muncul perlawanan partai tersebut di DPR. Opsi lain, jatah tiga menteri dari PKS dikurangi, tetapi partai itu tetap berada dalam koalisi. Keberadaan PKS akan menjadi penyeimbang terhadap kemungkinan "kenakalan" Partai Golkar dalam koalisi. Bisa juga, semua menteri untuk PKS tidak dikurangi, tetapi suara partai itu tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tertentu di Sekretariat Gabungan (Setgab). "Saya menduga, Presiden Yudhoyono akan mengambil jalan moderat, seperti mengurangi jatah menteri untuk PKS. Atau jatah menteri tetap, tetapi tak melibatkan partai itu dalam pengambilan keputusan tertentu," kata Ari. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan