Isnin, 30 Januari 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Jimly: Tokoh Nasional Kita Beda Kata dan Perbuatan!

Posted: 30 Jan 2012 11:36 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Jimly Asshidiqie menilai positif pidato kebudayaan yang disampaikan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ia menilai, kepribadian tokoh oposisi negeri jiran itu bisa menjadi contoh bagi tokoh-tokoh pemerintahan dan politik Indonesia dalam hal menyatukan kata dan perbuatan.

Karena dia bicara hanya dengan pengetahuan, pengalaman, dan nuraninya. Ini contoh yang baik untuk kita karena tokoh kita yang banyak bicara dengan pengetahuannya, tidak dengan kepribadiannya.

-- Jimly Asshidiqie

"Bagus. Seperti biasa karena dia (Anwar) bicara hanya dengan pengetahuan, pengalaman, dan nuraninya. Ini contoh yang baik untuk kita karena tokoh kita yang banyak bicara dengan pengetahuannya, tidak dengan kepribadiannya," kata Jimly, menanggapi pidato Anwar Ibrahim di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (30/1/2012) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, banyak negarawan dan politisi Tanah Air yang bisa berbicara dengan indah, tetapi tidak keluar dari nurani dan kepribadian. Ucapan "indah" mereka juga kerap tidak berpijak dari pengalaman pribadi. Alhasil, yang terlihat adalah kata-kata manis tanpa perbuatan dan keteladanan sepadan.

"Ini sebagai contoh agar tokoh kita seperti itu karena dia (Anwar) bicara lengkap dengan pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan, serta bicara dengan dirinya," lanjut Jimly.

Ia juga tidak menilai negatif paparan Anwar mengenai korupsi di Indonesia. Jimly justru berpandangan, Anwar banyak menarik pembelajaran dari perkembangan sosial-politik Indonesia. Anwar ingin mengusung gagasan reformasi dan nilai-nilai demokratis yang telah berkembang di Indonesia.

"Dia menjadikan Indonesia sebagai model yang dijadikan contoh inpirasi untuk membangkitkan semangat rakyat Melayu untuk berubah dengan keyakinan baru. Jadi, transformasi politik Indonesia menjadi contoh penting untuk perubahan dunia awal abad ini, benar itu. Tadi itu bukan kritik untuk Indonesia, tapi kebetulan saja, ada yang mirip-mirip dan cocok sama kita," tanggap Jimly.

Dalam pidato kebudayaannya, Anwar Ibrahim menyinggung soal tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Salah satu akar masalah yang diulas Anwar terkait rendahnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan budaya KKN bertumbuh luas.

Adapun kehadiran Anwar Ibrahim di TIM adalah untuk memberikan Pidato Kebudayaan yang bertemakan "Kepemimpinan dalam Dinamika Perubahan Ekonomi Politik". Selain di Jakarta, ia juga akan memenuhi undangan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Full content generated by Get Full RSS.

Pemerintah "Melempem", Konflik Lahan Kian Marak

Posted: 30 Jan 2012 09:31 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai, konflik-konflik lahan pada 2012 ini akan semakin banyak jika pemerintah tidak tegas menghadapi berbagai demonstrasi mengatasnamakan sekelompok rakyat. Ketidaktegasan dalam penyelesaian konflik lahan akan berujung pada kasus konflik lahan yang semakin marak.

Pemerintah seharusnya lebih tegas dan tidak takut dengan para pendemo. Jangan karena demo sedikit saja, pemerintah langsung berhentikan izin usaha.

-- Nana Suparna

"Pemerintah seharusnya lebih tegas dan tidak takut dengan para pendemo. Jangan karena demo sedikit saja, pemerintah langsung berhentikan izin usaha," kata Ketua Umum APHI bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), Nana Suparna, di Jakarta, Senin (30/1/2012), pada diskusi terbatas bertema Ketidakpastian Kawasan Hutan Berdampak Pada Perambahan Liar dan Maraknya Praktik Kekerasan Yang Merusak Iklim Investasi.

Nana mencontohkan, tak sedikit korban dari masyarakat akibat konflik lahan, seperti kasus di Mesuji, Lampung, dan Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau, ataupun di Bima. Yang disesalkan, lanjut dia, ada pekerja di Pulau Padang tewas, namun tidak ada penegakan hukum di sana.

"Sampai sekarang juga belum ditangkap pelaku pembunuhan tersebut. Ini bisa berakibat daerah lain yang berpotensi konflik ikut-ikutan dengan kasus serupa," katanya.

Apalagi, kata Nana, juga terungkap banyaknya kegiatan pembalakan liar di kawasan kubah gambut hutan lindung Pulau Padang. Namun, sampai saat ini juga tidak pernah muncul ke permukaan dan tidak pernah diselesaikan secara hukum.

"Sementara yang jelas-jelas sudah berizin diberhentikan operasionalnya. Ini kan sama saja pemerintah takut dengan para pendemo," katanya.

Dia mengatakan, kasus berkepanjangan konflik lahan di Pulau Padang Kabupaten Meranti, Riau, dikhawatirkan menjadi preseden dalam investasi sektor kehutanan. Padahal, potensi investasi di sektor ini terutama pada hutan tanaman industri (HTI) sangat besar.

"HTI jadi pasokan bahan baku utama keberlangsungan industri pulp dan kertas nasional yang bisa jadi pemimpin pasar dunia dalam hitungan tahun," kata Nana.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengatakan masalah konflik lahan merupakan gangguan dalam perkembangan suatu industri.

"Iklim usahanya sih stabil, tapi jika menuju besar itu pasti cuaca ada gangguannya dan tidak mulus terus," katanya.

Meskipun begitu, Hadi meminta pengusaha tak perlu takut dalam berusaha di sektor kehutanan. Selama ada hukum dan Undang-Undang, maka ketidakpastian di kawasan hutan bisa diminimalisir.

"Selama ada kedua hal itu jangan takut, tenang saja," katanya.

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)