ANTARA - Peristiwa |
| Jangan anggap enteng Marinir AS di Darwin Posted: 21 Nov 2011 07:08 AM PST Jakarta (ANTARA News) - Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai Pemerintah Indonesia jangan menganggap enteng rencana penempatan 2.500 pasukan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Menurut Hikmahanto dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Senin, hal itu karena kebijakan pemerintah AS kerap berubah-ubah bergantung pada partai yang memegang pemerintahan. Ia kemudian mencontohkan kasus Timor Timur. "Ketika Gerald Ford dari Partai Republik berkuasa, pemerintah AS seolah merestui Indonesia `masuk` ke Timor Timur. Namun ketika Partai Demokrat berkuasa justru Indonesia mendapat tekanan atas dasar penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di Timor Timur," katanya. Demikian pula, kata dia, ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden George W Bush yang berasal dari Partai Republik, terduga pelaku teroris Umar Patek dikejar bahkan dihargai penangkapannya dengan uang bagi siapa pun yang berhasil menangkapnya. Namun, lanjut dia, ketika Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat berkuasa, justru enggan mengekstradisi Umar Patek ketika tertangkap oleh otoritas Pakistan. Kebijakan yang berubah-ubah itu, menurut Hikmahanto, dapat dianalisis kecenderungannya dan harus menjadi acuan bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi penempatan pasukan marinir AS. Ia berharap pemerintah tetap kritis dan tidak meremehkan penempatan pasukan AS. Ia juga menyayangkan pernyataan yang mengatakan bahwa keberadaan pasukan AS tidak terkait dengan Papua. Pernyataan tersebut, dinilainya, terlalu dini dan kurang memperhatikan konstelasi kepentingan baik ekonomi dan politik AS di Indonesia. "Secara ekonomi, misalnya, pembelian 230 pesawat Boeing oleh Lion Air sedemikian penting hingga disaksikan oleh Presiden Obama. Kehadiran Obama untuk menunjukkan bahwa ia berhasil membuka lapangan kerja bagi rakyat AS. Ini jelas merupakan kepentingan AS," ujarnya. Oleh karenanya, lanjut dia, pemerintah harus selalu waspada dan kritis atas kebijakan penempatan pasukan AS di Australia utamanya bila melihat dinamika yang ada di Papua saat ini dan konsekuensinya di masa mendatang. (Tz.A017*G003) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS. |
| DPR minta Kemdagri beri pendampingan untuk Papua Posted: 21 Nov 2011 06:58 AM PST Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memberikan pendampingan dan pembinaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di Papua dan Papua Barat. Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, di Jakarta, Senin, dalam rapat kerja antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan jajaran Kemdagri, mengatakan pendampingan ini dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat Papua. Tidak hanya pendampingan, Komisi II juga meminta Kemdagri senantiasa melakukan pengawasan, dialog dan koordinasi guna mendorong peningkatan keamanan, kesejahteraan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta evaluasi alokasi dan penggunaan dana otonomi khusus. Dalam rapat kerja dengan Komisi II, Mendagri menyampaikan di Papua saat ini sedang terjadi gejolak sosial, politik dan keamanan. Gamawan mengatakan, pemerintah saat ini sedang mendalami dengan cermat akar permasalahan di Papua untuk menyusun arah kebijakan dan penyelesaian permasalahan di masa mendatang. Menurut Gamawan, saat ini telah dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, diantaranya dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, serta Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Pada lingkup Kemdagri, jelas Mendagri, dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dan menyusun kegiatan pengembangan kapasitas jajaran pemerintahan daerah. Selain itu juga dilakukan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi penyusunan legislasi, dan penguatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan. "Dalam waktu dekat, pada 9 Desember akan ditandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat," katanya di hadapan anggota DPR. Kerja sama ini berbentuk kesempatan yang diberikan Kemdagri menjadi tempat magang bagi pejabat dan pegawai negeri sipil dari kedua wilayah tersebut. Kemdagri siap memberikan pelatihan, bimbingan, asistensi, supervisi, dan penyiapan program pembangunan. Mendagri juga menyebutkan pada 2011 ini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertempat di Papua akan diresmikan. Sebanyak 176 putra-putri Papua dan wilayah Indonesia bagian Timur akan menerima pendidikan di institut tersebut. Menanggapi penjelasan Mendgari ini, anggota Komisi II DPR dari fraksi Golkar Agustina Basik meminta agar pemerintah memberikan pendampingan yang sebaik-baiknya bagi Papua dan Papua Barat. "Berikan pendampingan yang tulus sehingga menghadirkan persamaan hak dan kedudukan. Contoh dan teladan amat dibutuhkan disana," katanya. Sementara, Nurul Arifin yang juga berasal dari fraksi Golkar mengatakan hal yang sama bahwa Papua dan Papua Barat membutuhkan pendampingan dari pemerintah pusat, dan tidak sekedar mengucurkan dana otonomi khusus. "Dibutuhkan pendampingan dan ketegasan aparat hukum. Kalau dana otsus dikelola dengan baik maka pembangunan akan merata," katanya. Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full content generated by Get Full RSS. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan