Isnin, 17 Oktober 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Akhirnya... ASIRI Dukung "Unreg"!

Posted: 17 Oct 2011 12:38 PM PDT

Akhirnya... ASIRI Dukung "Unreg"!

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) akhirnya mendukung langkah pemerintah yang diambil Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), yakni dengan melakukan unregistration semua layanan pesan premiun pelanggan. Dukungan ini diberikan setelah ASIRI menerima penjelasan langsung dari BRTI mengenai langkah-langkah unregistrasi oleh seluruh operator hingga Selasa (18/10/2011) dini hari.

Prinsipnya kita bukan mau mencuri pulsa orang.

-- Gumilang Ramadhan

BRTI memberi penjelasan secara tertutup kepada ASIRI di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di komplek DPR, Senin (17/10/2011). Pimpinan BRTI yang hadir yakni Syukri Batubara selaku ketua, sementara pimpinan ASIRI diwakili Gumilang Ramadhan selaku wakil ketua.

Komisi I DPR mengundang BRTI untuk mendengarkan penjelasan langkah-langkah yang telah diambil BRTI terkait kasus penyedotan pulsa pelanggan melalui content provider. Salah satu langkah yang diambil adalah penghentian semua layanan pesan premium.

Pada awal rapat, ASIRI menolak langkah pemerintah itu. Rupanya, penolakan itu dilakukan lantaran salah penafsiran operator terhadap keputusan BRTI.

Gumilang mengatakan, semua operator menyebut kepada pihaknya akan menghentikan semua nada dering pelanggan. Setelah itu, lanjut Gumilang, operator mempersilakan ASIRI mencari kembali pelanggan. ASIRI lalu menolak lantaran tidak mudah mencari pelanggan baru. Saat ini, setidaknya ada 27 juta pelanggan nada dering.

"Kami keberatan karena industri kita akan mati," kata Gumilang.

Pihak BRTI kemudian meluruskan bahwa setelah operator melakukan penghentian registrasi, operator wajib mengirimkan pesan singkat kepada pelanggan yang berisi pemberitahuan layanan pesan premium telah dihentikan. Dalam pesan yang sama, pelanggan juga ditanyakan apakah ingin melanjutkan layanan. Jika pelanggan bersedia melanjutkan, maka pelanggan tidak dikenakan biaya sama sekali selama registrasi.

Menurut Gumilang, jika itu benar dilakukan, maka penurunan jumlah pelanggan nada dering akan terjadi, tetapi tidak signifikan.

"Prinsipnya kita bukan mau mencuri pulsa orang," pungkasnya.

Full content generated by Get Full RSS.

Isu Perbatasan Bukan Berita "Panas" di Malaysia

Posted: 17 Oct 2011 10:43 AM PDT

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Isu pergeseran patok perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, ternyata tidak terlalu menjadi pembicaraan atau diberitakan secara "panas" di Malaysia. Hal itu terungkap dalam diskusi saat kunjungan beberapa wartawan dari media cetak dan televisi dari Jakarta di kantor Balai Berita di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (17/10/2011).

Hadir sejumlah anggota redaksi yang berkantor di Balai Berita, antara lain Group Editor Berita Harian Datuk Mior Kamarul Shahid dan Executive Editor (News) Metro Othman Mamat. Hadir juga Public Relation International and Protocol Division pada United Malays National Organisation (UMNO), Abdul Hamid.

Datuk Mior Kamarul Shahid menjelaskan, isu pencaplokan wilayah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu memang beberapa kali diberitakan oleh media-media di Malaysia, termasuk di koran Berita Harian. Namun, wacana itu tidak berkembang menjadi isu yang besar, sebagaimana berlangsung di Jakarta. Masyarakat Malaysia menganggap, tidak ada pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia sebagaimana isu yang beredar di Jakarta.

"Kami tidak terburu-buru memberitakannya dan kami periksa dulu di wilayah perbatasan. Tidak ada penyerobotan wilayah di sana. Ini masalah yang sensitif," katanya.

Dalam Berita Harian edisi Senin (17/10/2011) malah sudah tidak ada lagi berita tentang isu perbatasan tersebut. Sebagian masyarakat di negeri itu meyakini, tidak ada masalah di perbatasan tersebut, dan isu itu hanya diembuskan untuk kepentingan politik tertentu.

Othman Mamat menegaskan, media di Malaysia berusaha untuk tidak memanas-manasi isu ini. Camar Bulan dan Tanjung Datu dianggap termasuk wilayah Indonesia, dan Malaysia tidak menyerobotnya.

Abdul Hamid dari UMNO mengungkapkan, sebenarnya media massa bisa mengambil peran dalam membina hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Media diharapkan tidak terjebak menyiarkan isu yang belum diperiksa dan dikonfirmasi. Bagaimanapun, kedua negara adalah tetangga dan serumpun sehingga perlu membangun hubungan baik. "Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mengembuskan isu," katanya.

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)