Sindikasi news.okezone.com |
| Marzuki Percaya Anas Cs Bersih dari Korupsi Posted: 29 Jul 2011 01:46 AM PDT JAKARTA - Meski Muhammad Nazaruddin menyebut Anas Urbaningrum diduga terlibat perkara suap proyek wisma atlet SEA Games, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie tidak mempercayainya. Marzuki yakin koleganya itu tidak terlibat satu pun perkara korupsi. Menurut Marzuki tuduhan-tuduhan yang disampaikan Nazaruddin harus dibuktikan melalui proses hukum termasuk di pengadilan. "Saya percaya dengan Angie (Angelina Sondakh), bahwa dia tidak terlibat sama sekali, bahwa itu bohong dan sampai saat ini saya masih percaya. Anas juga saya percaya," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011). Mengenai adanya bukti pembicaraan membahas uang proyek antara Angelina dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang melalui BlackBerry Messenger (BBM), Marzuki menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. "Nanti itu kan ada proses pengadilan. Itu diputihkan dulu di pengadilan. BBM kan bisa dibuat namanya Angie, namanya Rosa juga. Saya berpikir positif sajalah," kata Ketua DPR ini. Menanggapi adanya usulan penonaktifan Anas sebagai Ketum Partai Demokrat, Marzuki enggan berkomentar. Dia meyakini partainya akan memutuskan yang terbaik dalam menangani polemik Nazaruddin. "Saya tidak mau memberikan statement dalam kaitan ini. Saya sampaikan sejak awal saya sampaikan saya masuk ke Demokrat karena Pak SBY. Jadi apapun keputusan Pak SBY, saya loyal 100 persen, seribu persen kalau perlu. Mau diapakan, mau diteruskan, silakan," pungkasnya. |
| Pram Tak Setuju KPK Dibubarkan Posted: 29 Jul 2011 01:35 AM PDT JAKARTA- Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah diuji. KPK dituntut mampu menuntaskan sejumlah kasus korupsi kakap yang melibatkan pejabat negara dan elit partai politik, salah satunya kasus M Nazaruddin. Di saat tugas berat itu, justru pecah kongsi terjadi di internal KPK lantaran beberapa pimpinan dan stafnya diduga meliliki hubungan dengan tersangka koruptor. Ujungnya, KPK membentuk Komisi Etik guna memeriksa mereka yang disebut-sebut Nazaruddin ikut terlibat. Kendati demikian, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, tidak setuju bila KPK dibubarkan karena sejumlah pimpinannya diduga terlibat deal-deal politik untuk mengamankan kasus. "Saya termasuk yang tidak setuju. KPK telah menjadi antibodi korupsi yang berlangsung secara sistemik dari waktu ke waktu. Kalau ada yang membubarkan KPK itu berarti untuk menghilangkan antibodi dan korupsi semakin lebih akut," ujar Pramono di Gedung DPR Jakarta, Jumat (29/7/2011). Menurut Pram, bila ada pimpinan KPK yang melakukan kesalahan, maka harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi yang bersangkutan bukan justru membubarkan institusinya. "Mereka yang harus bertanggung jawab bukan KPK-nya yang dibubarkan," tutur politikus PDIP ini. Seharusnya, kata Pram, KPK tidak memberi ruang untuk melakukan negosiasi politik dan tidak tebang pilih dalam setiap penuntasan kasus korupsi. Selain itu Pram juga tidak sepakat bila koruptor dimaafkan dan tidak diberi hukuman berat. "Tidak saya tidak setuju. Ya kalau begitu orang jadi berlomba-lomba menjadi koruptor. Hukum ditegakan sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. Seperti diketahui, KPK memutuskan untuk membentuk Komite Etik. Komite ini bertugas untuk memeriksa dan meminta keterangan kepada petinggi KPK yang disebut-sebut M Nazaruddin merekayasa kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang. |
| You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan