ANTARA - Peristiwa |
| Akhiri Kontroversi Fatwa BBM Bersubsidi Posted: 02 Jul 2011 07:33 AM PDT  Din Syamsuddin. (ANTARA) Berita Terkait "Saya harap kontroversi ini segera selesai karena tidak ada keputusan atau pun fatwa haram dari MUI tentang orang kaya yang membeli BBM bersubsidi," ujarnya ketika ditemui di sela-sela kunjungannya di Surabaya, Sabtu. Menurut Din, persoalan ini hanyalah pendapat pribadi dari salah seorang ulama dan ia berharap agar ulama berhati-hati mengeluarkan fatwa dan harus dikaji lebih komprehensif lagi. "Di tubuh MUI sendiri belum ada pembahasan tentang persoalan ini. Jadi tidak perlu dilanjutkan karena hanya pendapat pribadi, bukan fatwa MUI," kata pria kelahiran Nusa Tenggara Barat tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak perlu mengerahkan kiai dan pemuka agama untuk menjustifikasi kenaikan harga BBM. Ia menilai permasalahan ini muncul karena pemerintah tidak mampu menyediakan BBM dan energi murah bagi masyarakat. "Kenaikan itu terkait sistem perminyakan dan energi nasional, dan inilah yang harus dibenahi," kata Din yang juga Wakil Ketua MUI Pusat tersebut. Melihat hal demikian, lanjut Din, Muhammadiyah mendesak pada pemerintah untuk merevisi UU Migas yang dinilai terlalu liberal dan menjadikan kandungan migas malah dijual ke asing. Akibatnya, justru BBM mahal di negeri yang sangat kaya raya ini. Ia juga berpendapat, dari pandangan agama, persoalan haram atau tidaknya BBM bersubsidi lebih diserahkan kepada pembeli dan masuk dalam ranah jual beli sesuai kemampuan. "Masak orang beli premium dianggap berdosa. Dari pandangan agama ini termasuk konsep jual beli bebas untuk memilih, meski dia orang kaya atau tidak," tutur Din. "Bahkan kalau perlu, pemerintah harusnya memperbanyak dan memproduksi premium-premium, bukannya malah mengharamkan orang yang membelinya," katanya menambahkan. (ANT-165/M026) Editor: Suryanto Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Ratusan Transmigran Kutai Timur Mengungsi Posted: 02 Jul 2011 07:23 AM PDT Samarinda (ANTARA News) - Ratusan transmigran dari Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, terpaksa mengungsi akibat mendapat intimidasi dari aparat desa setempat. "Kami terpaksa meninggalkan rumah dan lahan di Desa Kaliorang dan tinggal di aula kantor camat dan gedung SD 09 Kaliorang karena mendapat intimidasi dari perangkat desa setempat," ungkap Marsinu, Ketua Rombongan Transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah, dihubungi dari Samarinda, Sabtu. Selain dari Boyolali dan Semarang Jawa Tengah, transmigran di Desa Kaliorang juga kata Marsinu berasal dari Blitar, Malang, Bantul, Kulong Progo dan Gunung Kidul, Jawa Timur. "Kami datang ke sini bukan atas kemauan sendiri tetapi mengikuti program pemerintah melalui Kantor Tranmigrasi setempat. Namun ternyata kami mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan justru dari aparat desa setempat. Oknum aparat desa itu mengatakan, jika tidak mau diatur pulang saja kalian sebab tanah dan lahan yang kami tempati katanya milik mereka," kata Marsinu. Perlakukan tidak menyenangkan yang dilakukan perangkat Desa Kaliorang kata dia membuat transmigran asal Pulau Jawa itu meminta relokasi dan pemulangan ke daerah asal masing-masing. "Terdapat 90 KK transmigran yang ada di Desa Kaliorang dan sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) atau lebih 160 jiwa yang terpaksa mengungsi karena sudah tidak tahan diintimidasi. Bahkan ada warga yang sempat dianiya oleh orang suruhan aparat desa dan saat ini sudah dilaporakan ke pihak kepolisian," katanya. "Kami tidak mau lagi kembali ke Desa Kaliorang dan menuntut dipindahkan atau dikembalikan ke Pulau Jawa. Kami juga sudah menyampaikan masalah ini ke Kantor Transmigrasi asal kami sebab merekalah yang membawa kami ke sini," ungkap Marsinu. Tuntutan relokasi dan pemulangan itu juga lanjut Marsinu telah disampaikan ke pihak Kantor Transmigrasi Kutai Timur dan Provinsi Kaltim. "Pertemuan sudah pernah dilakukan baik dengan Kantor Transmigrasi Kutai Timur maupun Provinsi Kaltim namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan, pihak Kantor Transmigrasi Kaltim menyatakan tidak akan melakukan relokasi maupun pemulangan," katanya. "Jadi kami berharap pemerintah pusat segera turun tangan sebab kami meninggalkan kampung halaman karena mengikuti program pemerintah. Pada dasarnya, kami ingin tetap bertahan di Kabupaten Kutai Timur tapi bukan di Kecamatan Kaliorang," ungkap Marsinu. Selama tiga hari mengungsi lanjut Marsinu, warga transmigran tersebut belum mendapat bantuan dari pemerintah setempat. "Kami berharap ada perhatian dari pemerintah setempat sebab selama mengungsi kami belum menerima bantuan apapun," kata Marsinu. Sementara, Camat Kaliorang, Muhajir, tidak mengangkat telepn genggamnya saat akan dikonfirmasi terkait pengungsian transmigran dari Desa Kaliorang tersebut. (A053/S006) Editor: Suryanto Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan