ANTARA - Peristiwa |
| Empat Fraksi Tolak Mobil Mewah Posted: 27 Jun 2011 07:44 AM PDT  Ilustrasi (istimewa) Kita akan menolak rencana pembelian itu dalam penyampaian pandangan fraksi.... pembelian kendaraan tersebut terlalu berlebihan... Rp14 miliar... Berita Terkait Jambi (ANTARA News) Empat Fraksi DPRD Provinsi Jambi menyatakan sikap menolak rencana pengajuan pembelian mobil mewah untuk kendaraan penyambutan tamu, dengan alasan harga sewa lebih efektif ketimbang membeli. Jika sebelumnya, Fraksi Gerakan keadilan yang menolak, kini giliran fraksi PAN, PDI dan Fraksi Hijau. Perwakilan Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, di Jambi, Senin, Alam Sukisman, menyatakan, fraksinya menolak rencana pembelian kendaraan dinas itu karena dinilai tidak tepat. "Melihat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, pembelian mobil itu tidak tepat. Kita akan menolak rencana pembelian itu dalam penyampaian pandangan fraksi pada KUA PPAS APBDP 2011," katanya. Menurut dia, pembelian kendaraan tersebut terlalu berlebihan. Pihaknya mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk berhati-hati dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Harusnya, pengajuan itu diseleksi dulu sebelum diajukan ke DPRD. Jika beralasan untuk mobil antar-jemput, katanya, lebih baik menyewa saja. "Alasan untuk penyambutan tamu Hari Pers Nasional (HPN) dan Perkemahan Putri Tingkat Nasional 2012 tidaklah tepat. Karena yang diajukan empat mobil mewah, sedangkan sisa menterinya apakah menyewa?," katanya. "Kalau menyewa, kenapa tidak sekalian saja. Lagian berapa banyak dalam satu tahun Menteri yang datang ke Jambi. Kalau menyewa kita hanya bayar sewa rental, kalau beli kita harus merawat, beli bensin dan lain-lain. Hitung-hitungannya, lebih murah merental dari pada membeli," katanya. Sementara itu, anggoata Fraksi Hijau, Hasan Ibrahim mengatakan pihaknya juga tidak setuju dengan pengajuan pembelian kendaraan pool penjemputan tamu yang diajukan Biro Umum Setda Provinsi Jambi. Alasan dia, pengajuan tersebut tidak tepat moment. Dalam anggaran biaya tambahan ajuan anggaran hanya untuk menambah kekurangan bukan untuk mengeluarkan pengeluaran yang terbilang besar. "Itu tidak masuk dalam konteks anggaran tambahan, kalau mau silahkan ajukan pada ABPD murni," katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Chumaidi Zaidi, tegas menyatakan fraksinya tidak sependapat dengan pembelian kendaraan tersebut. Kata dia, tidak efektif kalau hanya sekedar menyambut tamu, lebih baik menyewa saja. Menurut dia lagi, pihaknya juga tidak sependapat dengan ajuan dari Biro Umum Setda Provinsi Jambi yang mengajukan Rp14 miliar untuk pembelian tersebut. Pasalnya, dalam ajuan itu ada juga diperuntukan untuk kendaraan dinas staf ahli, yakni jenis Pajero. "Staf ahli kok pakai Pajero. Itu tidak tepat aturan," katanya. Dalam Permendagri nomor 11 tahun 2007 diatur jenis-jenis kendaraan operasional atau dinas jabatan. Untuk tingkat Eselon II hanya diperbolehkan membeli kendaraan jenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas 2000. Sebelumnya, fraksi gerakan keadilan melalui Supriyanto dan Syahbandar juga menyatakan hal serupa. Menurut mereka pembelian tersebut tidak tepat dikarenakan masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting. Apalagi, kata Supriyanto, menyewa lebih hemat dibandingkan membeli. Dalam satu tahun diperkirakan maksimal kedatangan sekelas menteri hanya 30 kali. Jika dihitung biaya sewa sejinis Alphard dalam satu hari sebenyak Rp4,5 juta. Artinya hanya dibutuhkan sekitar Rp135 juta persipan untuk satu tahun. Dalam lima tahun hanya butuh Rp675 juta. Dibandingkan membeli, harga untuk mobil berkisar antara Rp688 juta sampai Rp1,3 miliar belum lagi ditambah perawatan dan bensin serta lain-lainnya. Editor: Ade Marboen Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Indonesia Perketat Pengawasan Narkoba Di Perbatasan Posted: 27 Jun 2011 07:36 AM PDT  Provinsi NTT (ANTARANews/Handry Musa) memerintahkan aparat kepolisian kami memperketat pengawasan di pintu perbatasan bersama aparat keamanan Indonesia... Berita Terkait Video Konsul Timor Leste untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Feliciano da Costa, di Kupang, Senin, mengatakan, tindakan perketatan pengawasan itu sesuai naskah kesepahaman bersama kepolisian kedua negara yang telah ditandatangani di Jakarta pada tahun lalu. "Kedua belah pihak memilih Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2011 sebagai tonggak awal untuk mewujudkan kerjasama Kepolisian Indonesia dan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika," katanya. Pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2011, Presiden Susilo Yudhoyono menginstruksikan Badan Narkotika Nasional (BNN) memimpin pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika 2011-2015. Menurut Kepala Negara, selain BNN, juga telah diinstruksikan seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung tekad BNN mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika pada 2015. Karena apabila seluruh pihak memberikan komitmen dan kerja keras bersama maka Indonesia akan berhasil untuk menghentikan dan mencegah kejahatan narkotika. Menurut da Costa, mereka mengetahui instruksi Yudhoyono itu dari media massa maya dan membneri apresiasi penuh. "Sehingga kami langsung memerintahkan aparat kepolisian kami memperketat pengawasan di pintu perbatasan bersama aparat keamanan Indonesia," katanya. Ia mengatakan, sebelumnya saat Komandan Polisi Timor Leste, Comissario Polisia Longuinhos Monteiro, bersama rombongan berkunjung di Kupang, telah ada komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap penyelundupan narkotik dan perdagangan manusia. Karena itu, pada kesempatan kunjungan ini pihak PNTL menjajaki peluang kerjasama di bidang reskrim, intelkam, samapta dan pelatihan penanggulang teroris atau antiteror, pemberantasan narkotika dan persoalan kriminalitas lainnya. Editor: Ade Marboen Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan