ANTARA - Mancanegara |
| Menhan AS: Obama Tak Langgar Hukum Soal Konflik Libya Posted: 19 Jun 2011 07:55 PM PDT  Menteri Pertahanan AS Robert Gates. (ANTARA/REUTERS/Kazuhiro Nogi) Berita Terkait Gates juga mengatakan pemangkasan dana bagi operasi tersebut akan "menjadi kekeliruan". Ketika berbicara dalam acara "Fox News Sunday", Gates mengatakan ia bekerja sama dengan Kepala Staf Keamanan Nasional tak lama setelah War Powers Act disahkan pada 1973, dan "saya percaya Presiden Obama telah mematuhi hukum, sejalan dengan cara semua pendahulunya. Saya kira ia tak melanggar dasar baru di sini". Gates mengatakan dari sudut pandang AS, anggota militer AS "terlibat dalam operasi kinetik terbatas. Jika saya berada pada posisi (pemimpin Libya Muamar) Gaddafi, saya kira saya akan berfikir saya sedang perang". Menurut undang-undang dasar AS, Kongres memiliki hak untuk mengumumkan perang. War Powers Act 1973 melarang Angkatan Bersenjata AS terlibat dalam aksi militer lebih dari 60 hari, dengan masa penarikan 30 hari, tanpa pengesahan penggunaan kekuatan militer atau pernyataan perang. Anggota Kongres telah menuntut pemerintah meminta persetujuan bagi berlanjutnya keterlibatan dalam konflik sebab masa 90 hari bagi militer AS untuk ikut dalam misi Libya berakhir pada Ahad (19/6), atau mereka akan memotong dana bagi misi tersebut. Gates memperingatkan bahwa pemotongan dana bukan tindakan yang benar, dan mengatakan, `Kita telah melewati ini pada sejumlah keadaan ... saat Kongres mengancam akan menghentikan dana di Irak dan pada beberapa keadaan dan seterusnya," katanya. "Jujur saja, saya kira pemotongan dana di tengah operasi militer ketika banyak orang terlibat selalu menjadi kekeliruan." Gedung Putih pekan lalu mengesampingkan tenggat 90 hari, dan menyatakan Amerika mematuhi War Powers Act, sehingga tak memerlukan lampu hijau dari Kongres. Editor: AA Ariwibowo Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| Presiden Suriah Sampaikan Pidato Nasional di TV Posted: 19 Jun 2011 07:10 PM PDT  Ilustrasi - Demo terhadap Presiden Suriah Bashar al Assad (FOTO ANTARA/REUTERS/Wael Hmedan) Berita Terkait Video Lebih dari 1.300 orang telah tewas dan lebih dari 10.000 lainnya ditangkap oleh pasukan keamanan Suriah sejak pemberontakan terhadap kekuasaan 40 tahun keluarga Assad di Suriah pecah tiga bulan lalu. Ribuan orang telah menyeberang ke Turki untuk menghindari kekerasan, dan kamp-kamp pengungsi besar didirikan di perbatasan dengan Suriah. "Presiden Bashar al-Assad besok siang membahas situasi bangsa pada saat ini di Suriah," kata SANA pada Ahad. Pidato itu akan menjadi ketiga kalinya sejak pemberontakan meletus pada Maret. Washington tidak secara resmi meminta Assad, yang telah memerintah Suriah selama lebih dari satu dekade, untuk mundur seperti yang terjadi dengan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan pemimpin Libya Kolonel Muammar Gaddafi. Namun, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi terhadap Assad dan banyak anggota keluarganya. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan Jumat bahwa Amerika Serikat sedang berusaha membujuk Rusia untuk bekerja sama mengenai resolusi tentang Suriah dengan pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. Rusia telah menentang resolusi mengecam kekerasan di Suriah dan mendesak solusi diplomatik untuk krisis tersebut, sementara Prancis, Inggris dan Jerman telah mendorong resolusi yang akan disahkan oleh Dewan Keamanan guna mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. (T.H-AK/C/H-AK/S004) (*) Editor: Ella Syafputri Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan