KOMPAS.com - Nasional |
| Presiden Jangan Terus Berwacana Posted: 11 Jan 2011 03:25 PM PST Kepemimpinan Presiden Jangan Terus Berwacana Selasa, 11 Januari 2011 | 23:25 WIB  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono dalam sebuah kesempatanJAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, agar mengisi tahun 2011 ini dengan melakukan upaya nyata untuk kesejahteraan rakyat, bukan terus mengembangkan wacana yang tidak perlu di hadapan publik. "Presiden dan Wapres harus berbuat serius untuk rakyat yang sudah makin susah hidupnya. Jangan ngomong terus seolah-olah tidak ada apa-apa," kata Syahganda di Jakarta, Selasa (11/1/2011). Mantan aktivis Institut Teknologi Bandung era 80-an itu menilai, hingga 14 bulan memimpin pemerintahan, Presiden SBY dan Wapres Boediono hampir tidak melakukan pekerjaan yang hasilnya bisa dirasakan rakyat banyak. Di sisi lain Syahganda melihat, rakyat justru berjuang sendirian mengatasi melonjaknya harga pangan termasuk beras dan cabai. Rakyat bertahan menata hidup paskabencana, melindungi hak-haknya dalam menghadapi kekuatan preman berkedok pejabat publik dan politisi, serta berjuang tanpa henti mempertahankan hidup saat bekerja di luar negeri secara tidak patut. "Negara ini ada pemerintah tetapi seolah-olah tidak ada pemerintah. Rakyat seperti tidak peduli dengan Presiden atau Wapres," ujarnya. Penulis: Imam Prihadiyoko | Editor: Marcus Suprihadi Loading... Kirim Komentar Anda Kirim Komentar Anda |
| Menkumham: LP Tak Jamin Jadi Lebih Baik Posted: 11 Jan 2011 03:04 PM PST Lembaga Pemasyarakatan Menkumham: LP Tak Jamin Jadi Lebih Baik Selasa, 11 Januari 2011 | 23:04 WIB  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Hukum dan HAM Patrialis AkbarJAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengakui bahwa lembaga pemasyarakat yang ada saat ini belum dapat menjami pesakitan yang ditahan di sana menjadi lebih baik. Masih terdapat persoalan terkait LP seperti soal kelebihan kapasitas. "LP yang saya kelola saat ini belum ada jaminan memperbaiki orang jadi lebih baik walaupun upaya itu sudah kita lakukan," katanya dalam sambutannya di acara Sosialiasi "Hak Asasi Manusia (HAM) dan rencana aksi nasional HAM 2010-2014", Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (11/1/2011). Atas hal tersebut, kata Patrialis, dibutuhkan alternatif-alternatif dalam pengelolan LP yang harus dipikirkan sejak dini. "Kita harus membuat sistim itu. Kita memang harus berubah, kapan lagi kalau bukan sekarang?," katanya. Dia juga menyampaikan penyesalannya terkait kasus joki tahanan yang terungkap di Bojonegoro. Disesalkan karena masing-masing lembaga terkait dalam kasus tersebut tidak bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. "Masing-masing lembaga punya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Tapi di koran itu dikotakkan, semua kesalahan di kemenhukham, itu kan tidak fair," papar Patrialis. Selain itu, lanjut Patrialis, dalam praktek penegakkan hukum di lapangan, masih banyak ditemukan korban penegakan hukum tidak sempurna yang terpaksa mendekam di tahanan. Hal itu dikarenakan tiga hal. Pertama, penyalahan hak diskresi oleh penegak hukum di sejumlah tempat. Kedua, kriminalisasi kasus oleh penegak hukum. Ketiga, masih banyaknya putusan-putusan badan peradilan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Perkara besar, hukumannya malah rendah. Perkara kecil, malah tinggi. Artinya, paradigmanya belum sama (antar)penengak hukum ini," pungkas Patrialis. Penulis: Icha Rastika | Editor: Marcus Suprihadi Loading... Kirim Komentar Anda Kirim Komentar Anda |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan