Selasa, 9 Julai 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

JK: Pengumpulan Dana Masjid Jangan Sampai Ganggu Lalu Lintas

Posted: 09 Jul 2013 09:36 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengakui bahwa banyak masjid di Indonesia dibangun dengan uang sumbangan yang bersifat sukarela dan gotong royong. Meski begitu, ia berharap pengumpulan dana pembangunan masjid tidak lagi dilakukan di jalan raya.

"Lebih baik cara pengumpulan dana pembangunan masjid dengan membuat proposal untuk meminta sumbangan. Jangan mengumpulkannya menganggu lalu lintas," kata Jusuf Kalla di Sekretariat DMI, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Jusuf Kalla menuturkan, saat ini pihaknya sedang menyusun pedoman agar tidak ada lagi pengumpulan dana untuk pembangunan masjid di jalan. Dia pun berharap dengan adanya pedoman tersebut tidak ada lagi pengumpulan dana untuk pembangunan masjid di jalan.

"Sekarang lagi bikin pedoman seperti itu agar tidak meminta sumbangan (untuk pembangun masjid) di jalan," ujarnya.

Editor : Tjatur Wiharyo

BPK Akan Audit Kelambanan Arus Barang Impor di Pelabuhan

Posted: 09 Jul 2013 09:10 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo segera melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kinerja pelabuhan, khususnya menyangkut dwelling time barang-barang impor. Sebab, total waktu untuk pengeluaran barang impor dari pelabuhan, belakangan ini terus mengalami keterlambatan proses. Bahkan, barang yang diimpor sejak setahun lamanya, hingga kini belum juga keluar dari pelabuhan.

"Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) segera dilakukan BPK untuk melihat masalahnya secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pengeluaran barang impor tersebut. Dalam satu semester terakhir ini, keterlambatannya semakin menjadi-jadi," tandas Hadi saat dihubungi di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (9/7/2013) malam.

Menurut Hadi, masalah lamanya dwelling time adalah masalah klasik yang selama bertahun-tahun gagal diperpendek waktunya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Oleh sebab itu, kami berharap, hasil audit BPK nantinya dapat memberikan rekomendasi dan kesimpulan yang jitu untuk memberesi pelabuhan. Bagaimana kita mau bersaing jika proses impor barang begitu lama," lanjutnya.

Sebelumnya, persoalan kelambanan bongkar barang impor di pelabuhan banyak menjadi sorotan sebagian masyarakat. Terutama, setelah adanya perusahaan yang setahun tak dapat mengeluarkan barang impornya meskipun pengadilan sudah memenangkannya.

Editor : Hindra Liauw

Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)