Sabtu, 20 April 2013

Republika Online

Republika Online

Pinjaman DP Perumahan Jamsostek Melebihi Target

Posted: 20 Apr 2013 11:20 PM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — PT Jamsostek (Persero) Bandung I, hingga Maret 2013 sudah menyalurkan dan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) serta renovasi rumah, jauh melebihi target.

Menurut Kepala Kantor PT Jamsostek Bandung I H M Yamin Pahlevi, penyaluran PUMP tahun ini kemungkinan besar mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hingga, Maret 2013 realisasi penyerapan sudah mencapai Rp 4,415 miliar.

"Target PUMP kami tahun ini Rp 3,3 miliar sekarang sudah 138,56 persen, artinya terlampaui jauh," ujar Yamin, Ahad (21/4).

Yamin mengatakan, penyaluran dana PUMP sebesar Rp 4,415 miliar. Yakni, mencakup 220 unit perumahan yang diminati peserta Jamsostek. Dari segi cakupan, artinya Jamsostek sudah bisa melebihi target awal PUMP yang direncanakan hanya membiayai 80 unit rumah.

"Namun, realisasi unit target juga mengalami kenaikan sampai 345,45 persen," kata Yamin.

Yamin menilai serapan PUMP 2013 akan jauh lebih besar dibanding 2012 lalu yang merealisasikan penyaluran sebesar Rp4,870 miliar atau mencapai angka 125 persen dari target yang ditetapkan.

Yamin optimisme target yang ditetapkan bisa terlampaui jauh karena ditopang sosialisasi yang gencar dilakukan Jamsostek Bandung I terhadap peserta. Penyaluran dana PUMP tersebut, hingga saat ini masih berjalan. '"Jadi, kami perkirakan jumlahnya akan lebih banyak," kata Yamin.

Sejak program ini digulirkan pada 2006 lalu, hingga Maret 2013 ini Jamsostek Bandung I sudah berhasil menyalurkan PUMP sebesar Rp 23,128 miliar atau setara dengan 1.841 unit rumah. Kalau digabung dengan penyaluran program renovasi rumah, angka yang disalurkan mencapai Rp 234,547 miliar.

"Renovasi rumah total yang sudah kami salurkan mencapai Rp 419,3 juta," katanya.

Dikatakan Yamin, kebanyakan para peserta Jamsostek mengambil perumahan di sekitar Kota Bandung seperti Rancaekek, Banjaran yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Namun, kata dia, pengajuan PUMP lebih banyak berasal dari Kota Bandung.  Plafon dana untuk peserta yang mengjukan UPMP di Kota Bandung, mencapai Rp 20 juta-Rp 30 juta. "Kalau yang (plafon) Rp 50 juta memang jarang," katanya.

Menurut Yamin, peserta PT Jamsostek, terbilang antusias mengambil PUPM tahun ini. Karena, diperkirakan kebutuhan rumah akan terus tumbuh. Apalagi, sekarang Hal semakin sulit mencari hunian terjangkau di Kota Bandung.

Oleh sebab itu, kata dia, Jamsostek terus memberikan kemudahan pada para peserta untuk mendapat PUMP. Sepanjang anggarannya ada, biaya administrasi akan dibantu dengan cuma-cuma. "Kami menyediakan Rp 500 ribu untuk biaya administrasi," katanya.

Jelang Pemilu, Laporan Pengaduan Masyarakat ke KPK Membludak

Posted: 20 Apr 2013 11:13 PM PDT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Pemilu 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat eksekutif maupun legislatif. Para pejabat tersebut mencari uang untuk biaya pemilu dari APBN maupun APBD.

"Pengadulan melimpah karena banyak yang cari duit. Saya cek trend-nya ternyata para pejabat itu memang mencari biaya pemilu dengan korupsi keuangan negara ataupun suap di bagian perizinan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Ahad (21/4).

Karena banyak mendapat laporan itu, KPK sekarang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Contoh terakhir, KPK melakukan OTT di Bogor dan menetapkan tersangka untuk sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor karena terindikasi suap terkait perizinan.

Menurut Bambang, laporan masyarakat terkait korupsi itu lebih banyak di daerah ketimbang di pusat. Yaitu, di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Namun, di level pusat juga marak.

Salah satunya adalah di Kementerian Agama. Potensi-potensi korupsi di kementerian ini, terutama soal biaya penyelenggaraan ibadah haji, sangat rawan. Sehingga, membuat KPK harus lebih ketat melakukan pengawasan di sini.

KPK pun membuat rekomendasi kepada Kementerian Agama terkait dengan bunga tabungan jamaah haji untuk dialihkan ke bank-bank yang lebih berkompeten.

Bambang melanjutkan, para pelaku dugaan  korupsi di pemerintahan daerah maupun pusat menjelang pemilu ini dilakukan baik eksekutif maupun legislatif. KPK belum melakukan penelitian lebih jauh apakah korupsi ini dilakukan secara individu atau melibatkan partai asal pejabat eksekutif maupun legislatif tersebut.

Bambang memprediksi, jika sistem pemilu dilakukan dengan cara nomor urut maka si pelaku akan menyumbangkan hasil korupsinya ke partai yang mendukungnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengamankan partainya supaya menempatkan dia di posisi teratas nomor urut.

Namun, jika sistem pemilu berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka si pelaku cenderung menggunakan hasil korupsinya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu dilakukannya untuk biaya kegiatan politiknya sendiri.

Terkait banyaknya laporan tersebut, Bambang mengaku pihaknya belum bisa merespon semuanya. Hal tersebut lantaran kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang terbatas. "Kapasitas terbatas. Tapi sesekali kita kirim tim untuk menguji laporan itu. Informasi yang masuk harus direspon," katanya.

Bambang membantah kegiatan operasi tangkap tangan dengan modus suap yang dilakukan oleh pejabat eksekutif dan legislatif ini merupakan pengalihan isu dari kasus-kasus besar yang ditangani oleh KPK. Menurutnya , jika ada laporan dari masyarakat dan bukti-bukti awalnya kuat, maka KPK harus meresponnya. "Kita gak mungkin mengada-ngada melakukan OTT," kata Bambang.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)