Isnin, 29 April 2013

ANTARA - Mancanegara

ANTARA - Mancanegara

Tak bisa dipastikan Suriah pakai senjata kimia

Posted: 29 Apr 2013 08:32 PM PDT

Paris (ANTARA News) - "Prancis masih merasa belum pasti mengenai kemungkinan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dalam perang saudara di negeri itu dan berusaha mencari bukti lebih banyak," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, Senin (29/4).

"Kami tak memiliki kepastian bahwa rejim Suriah telah menggunakan senjata kimia. Ada petunjuk yang diberikan pemerintah Inggris, serta Amerika. Kami cuma mau memeriksa itu," kata Fabius, kepada media setempat, Europe 1.

"Kami meminta sekretaris jenderal PBB memerintahkan penyelidikan, tapi Suriah menolak menerima penyelidik di wilayahnya ... Jadi, kami akan mengembangkan cara kami sendiri dalam serangkaian penyelidikan ...," ia menambahkan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan campur tangan militer di Suriah segera setelah penggunaan senjata kimia terbukti, Fabius menjawab, "Jika (dugaan) itu benar, banyak hal akan berubah. Kami akan secara aktif memikirkan itu."

Pekan sebelumnya, Amerika Serikat menyatakan Washington "mencurigai pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia pada skala kecil dalam konfliknya dengan pasukan oposisi".

Protes anti-pemerintah, yang tak pernah terjadi sebelumnya, meletus di Suriah lebih dari dua tahun lalu dan menjerumuskan negara Arab tersebut ke dalam konflik berkepanjangan yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang.

(C003)

Iran: HAM adalah standar ganda AS

Posted: 29 Apr 2013 07:13 PM PDT

Teheran (ANTARA News) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast, Senin, mengecam apa yang ia sebut pendekatan standar ganda yang dipolitisasi Amerika Serikat (AS) mengenai masalah hak asasi manusia, demikian laporan Press TV.

Awal April, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan tahunannya mengenai hak asasi manusia. Di dalam laporan itu, AS menuduh beberapa negara seperti Iran "menindas kegiatan hak asasi manusia".

"AS adalah salah satu pelanggar prinsip paling dasar hak asasi manusia dan hukum internasional," kata Mehmanparast sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia bereaksi atas laporan itu dengan menyinggung didirikannya pusat pehananan tidak sah dan lintas-wilayah di Penjara Guantanamo, dan pembunuhan warga sipil di Irak, Afghanistan serta Pakistan.

"Akan lebih baik buat Pemerintah AS untuk bertanggung-jawab atas penampilan hak asasi manusianya dan bukan melanjutkan prilaku yang keliru dan berulang-ulang dengan menuduh negara lain," kata Mehmanparast sebagaimana dikutip Press TV.

"Pendekatan yang dipolitisasi dan pengesahan standar ganda oleh Amerika Serikat mengenai hak asasi manusia di dunia bukan masalah baru dan telah berubah menjadi tradisi politik buat negeri itu," katanya.

(C003)
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)