Rabu, 13 Mac 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Cegah Pasar Bebas, Kandidat Ketum Demokrat di Tangan SBY

Posted: 13 Mar 2013 09:53 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kader Partai Demokrat mendukung pemilihan aklamasi untuk mendapatkan ketua umum baru partai itu. Pemilihan akan dilakukan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. Proses seleksi diserahkan pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Supaya tak terjadi pasar bebas, money politics, dan hasilnya seperti sekarang. (Pemilihan) dengan aklamasi, tak apa-apa," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Gedung Kompleks Parlemen, Rabu (13/3/2013). Dia mengatakan pemilihan secara aklamasi sah-sah saja dilakukan.

Tapi, Sutan berharap kandidat yang diusung tetap berasal dari kader internal. "Jangan masukkan orang-orang nggak jelas," harap dia.

Dukungan terhadap mekanisme aklamasi juga diutarakan Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi. "Inginnya aklamasi saja supaya cepat keluar. Nanti Majelis Tinggi yang tampung calon dan menyodorkan ke peserta KLB," kata Achsanul.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok juga mengakui bahwa kandidat ketua umum yang akan bertarung dalam KLB hanya diketahui Ketua Majelis Tinggi. "Nama-nama itu (yang ada sekarang) hanya aspirasi saja. Jadi nanti kira-kira nama akan disodorkan pak SBY saat pemilihan. Sebelum itu, tidak akan ada nama yang bocor," ujar Mubarok saat dihubungi wartawan, Senin (11/3/2013).

Mubarok mengatakan mekanisme penentuan kandidat oleh Ketua Majelis Tinggi ini dilakukan lantaran yang akan digelar adalah KLB, berbeda dengan kongres lima tahunan Partai Demokrat. Calon Ketua Umum, ujar Mubarok, akan diseleksi oleh SBY.

Menurut Mubarok, SBY diperkirakan bakal memilih dua atau tiga kandidat untuk selanjutnya dipilih dalam forum. "Rekrutmen dalam KLB dipegang oleh SBY, nanti forum tinggal memilih nama-nama yang disodorkan. Untuk menghindari manuver, maka nama-nama tidak akan dibicarakan sampai pemilihan nanti," ujar dia.

Seperti diberitakan, Anas Urbaningrum berhenti dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupri proyek Hambalang. Posisi Ketua Umum Partai Demokrat kini masih kosong.

Rencananya, KLB akan dilakukan pada 30-31 Maret 2013, untuk menentukan Ketua Umum baru. Sejumlah nama beredar, mulai dari kader internal seperti Marzuki Alie, Hadi Utomo, Syarief Hasan, dan Toto Riyantom hingga kalangan eksternal seperti Djoko Suyanto, Pramono Edhie, dan Gita Wirjawan. Marzuki Alie bahkan menyatakan kesiapannya maju menjadi ketua umum, jika memang dihendaki kader Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Komisi X DPR Batalkan Kunker ke India

Posted: 13 Mar 2013 05:16 PM PDT

Komisi X DPR Batalkan Kunker ke India

Penulis : Sabrina Asril | Kamis, 14 Maret 2013 | 00:16 WIB

Kompas.com/SABRINA ASRIL

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Hermanto.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan studi banding ke India terkait penyusunan RUU Sistem Perbukuan Nasional. Keputusan ini menyusul pembatalan keberangkatan oleh banyak anggota komisi tersebut.

"Ke India kelihatannya akan ditinjau ulang karena banyak pimpinan yang mencabut (izin) anggotanya untuk berangkat. Jadi, ke India rasanya tidak dilakukan," ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013). Ia menyebutkan dua fraksi yang sudah memutuskan anggotanya tidak berangkat adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

"Jadi, untuk sementara, kami masih akan bahas lagi bagaimana kelanjutan pembahasan RUU Perbukuan," ucap Agus. Sebelumnya, Komisi X merencanakan studi banding ke tiga negara. Tujuan studi banding tersebut adalah ke India terkait RUU Sistem Perbukuan Nasional serta ke Turki dan Yunani terkait RUU Kebudayaan.

Untuk tim studi banding ke Yunani dan Turki, ujar Agus, akan tetap berangkat pada 17 Maret 2013 dan awal April 2013. "Kunjungan itu legal dan penting karena memang kunker diperlukan sebagai masukan dan hal pokok tentang UU Kebudayaan," kata dia. Menurut Agus, kunjungan tersebut diperlukan untuk melihat efektif atau tidaknya implementasi UU.

Agus menyadari banyak suara miring terhadap rencana studi banding ke luar negeri. Namun, Agus memastikan bahwa timnya akan terus memberikan informasi dari hasil kunjungan yang didapatnya. Dia menyebutkan ada alokasi Rp 1,5 miliar untuk membiaya studi banding ini. "Tapi, pada kenyataannya nanti, tidak semuanya habis karena kan banyak juga yang akhirnya tidak ikut," ucap politisi dari Partai Demokrat ini.

Editor :

Palupi Annisa Auliani
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)