ANTARA - Berita Terkini |
| Indonesia di World Horticultural Expo Floriade Belanda Posted: 05 Apr 2012 07:20 PM PDT  World Horticultural Expo Floriade, di kota Venlo, Belanda. (floriade.com) Berita Terkait Pembukaan paviliun Indonesia dilakukan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar didampingi Duta Besar RI Den Haag, Retno L.P. Marsudi, demikian keterangan dari KBRI Denhaag yang diterima ANTARA News London, Jumat. Hadir pula dalam acara pembukaan paviliun Indonesia antara lain, Walikota Venlo, CEO Floriade, dan undangan lainnya yang terdiri dari kalangan bisnis, pejabat pemerintahan dan undangan lainnya. Sehari sebelumnya, Ratu Belanda Beatrix melakukan pembukaan Expo yang diselenggarakan setiap 10 tahun ini diikuti oleh 35 negara dan menempati areal seluas 66 hektar. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran holtikultura dunia yang diadakan 10 tahun sekali itu dikoordinir oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan yang ke-3 kali, setelah sebelumnya Indonesia ikut serta pada 1992 dan 2002. Paviliun Indonesia dengan tema "Indonesia Spice Islands" menempati area seluas 1.000 m2 dengan menampilkan miniatur Borobudur, rumah adat Toraja, Kalimantan, Betawi, Sasak, Jawa Timur dan arsitektur Bali. Partisipasi Indonesia dikoordinir oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung berbagai pihak antara lain, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Propinsi Sulawesi Barat, Banda Aceh, Papua, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Pertamina, BRI, dan berbagai daerah lainnya. Selama berlangsungnya pameran, paviliun Indonesia tidak hanya digunakan untuk mempromosikan produk dan industri hortikultura Indonesia, namun juga perdagangan secara lebih luas, peluang investasi dan pariwisata. Beberapa acara pertemuan bisnis akan diselenggarakan selama berlangsungnya pameran tersebut. (ZG/S004) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah: turunkan harga kebutuhan pokok Posted: 05 Apr 2012 06:36 PM PDT Samarinda (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta pemerintah lebih fokus untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok yang sudah naik terlebih dulu meski harga bahan bakar minyak (BBM) tidak jadi naik pada 1 April. "Pemerintah harus lebih peka atas nasib rakyat miskin. Seharusnya, pascabatalnya kenaikan harga BBM, pemerintah melakukan langkah serius guna menurunkan ulang harga-harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik," kata Ketua Umum DPP IMM Ton Abdillah Has melalui surat elektronik yang diterima ANTARA, Jumat. IMM, ujar Ton Abdillah, tidak dapat membayangkan jika pada akhirnya pemerintah mengambil celah yang diberikan Undang-Undang APBN-P 2012 dengan menaikkan harga BBM beberapa bulan ke depan, sementara kenaikan harga barang akibat gonjang-ganjing kenaikan BBM sebulan belakangan ini tidak diatasi terlebih dahulu. Dampaknya, lanjut Ketua DPP IMM , pasti akan semakin `mencekik` rakyat. Apalagi, katanya, sempitnya lapangan pekerjaan, PHK yang terus mengancam, produktivitas petani yang menurun karena tak menentunya musim dan minimnya lahan garapan, serta ancaman resesi global yang menekan perekonomian nasional, akan semakin membebani rakyat. "Perlu kami tegaskan, massifnya penolakan rakyat atas rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu merupakan ekspresi `genuine`(murni atau asli,red) . Kerasnya penolakan mahasiswa di seantero nusantara adalah reaksi otentik tanpa campur tangan partai politik, apalagi partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah," ujarnya. DPP IMM, ujaqr Ton Abdillah Has, sangat menyayangkan sikap pemerintah dan partai politik pendukungnya yang malah mempertontonkan konflik politik yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib rakyat. "Sungguh tidak patut jika kegagalan menaikkan harga BBM bukannya diikuti dengan upaya serius pemerintah merapikan dampaknya pada kehidupan rakyat, tapi malah mempertontonkan pertikaian di antara parpol pendukung pemerintah," katanya. IMM menilai, ancaman terjadinya kenaikan harga tersebut masih bisa saja direalisasikan mengingat keputusan "bersayap" sidang paripurna DPR yang mensyaratkan kenaikan dapat terjadi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar 15 persen dalam waktu enam bulan. Di sisi lain, menurut DPP IMM, dampak langsung kepada rakyat sudah dirasakan lewat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang mendahului keputusan DPR dan pemerintah. "Kondisi ini dirasakan langsung rakyat miskin yang mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras, minyak goreng, cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini sayangnya luput dari perhatian serius pemerintah yang lebih sibuk melakukan evaluasi kegagalan di sidang paripurna DPR," kata Ton Abdillah Has. (A041/A011) Editor: B Kunto Wibisono COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Berita Terkini To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan