Rabu, 21 Disember 2011

Sindikasi international.okezone.com

Sindikasi international.okezone.com

AS Akan Gulingkan Rezim Suriah?

Posted: 21 Dec 2011 06:01 AM PST

WASHINGTON - Mantan pejabat Amerika Serikat (AS) meyakini, negaranya tidak hanya mendukung oposisi Suriah dari sisi persenjataan.

Mantan pejabat AS di era kepemimpinan Ronald Reagan, Paul Craig Roberts mengatakan, AS tak segan-segan untuk merubah Suriah menjadi negara hancur seperti Libya, Irak, atau Afghanistan. AS juga tidak sekedar mendukung para oposisi Suriah.

"AS berani untuk mendukung dan mempersenjatai oposisi Suriah. Mereka menggunakan "Arab Spring" seperti yang muncul di Libya untuk menggulingkan rezim Suriah," ujar Craig, seperti dikutip RT, Rabu (21/12/2011).

"Peristiwa ini bukanlah merupakan demonstrasi yang spontan dilakukan oleh warga. Di negara otoriter seperti Suriah, setiap oposisi tentunya tidak sanggup untuk memasok persenjataan tanpa bantuan negara besar," tambahnya.

Craig juga tampak menyoroti masalah kehadiran Rusia di perairan Suriah. Kehadiran kapal perang Negeri Beruang Merah di perairan Suriah konon kabarnya digunakan untuk menangkal segala rencana intervensi militer yang akan dilakukan Barat.

"Rusia memiliki basis angkatan laut di Suriah dan AS tidak suka akan keberadaan militer Rusia di Laut Mediterania. Setelah Suriah, AS akan menargetkan Iran, dan Lebanon," ujar Craig.(rhs)

Full content generated by Get Full RSS.

Sarkozy Acuhkan Telepon dari Presiden Turki

Posted: 21 Dec 2011 05:02 AM PST

PARIS - Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menolak untuk membicarakan undang-undang pembantaian Armenia dengan Presiden Turki Abdullah Gul lewat telepon.

Kasus undang-undang pembantaian Armenia yang akan disahkan oleh Prancis, tengah mendapat kecaman besar dari Turki. Presiden Gul sebelumnya meminta agar Prancis membicarakan kasus itu dengan Turki.

"Kami tidak mendapat balasan dari Sarkozy dalam dua hari terakhir ini. Sarkozy tidak berani berdialog dengan Presiden Gul," uajr salah satu sumber dari Turki, seperti dikutip Hurriyet, Rabu (21/12/2011).

Undang-undang itu dinilai Turki sebagai sebuah provokasi. Gul pun mengatakan, undang-undang tersebut akan mengesampingkan kebebasan berekspresi dan penelitian sejarah yang obyektif. Undang-undang itu juga akan merusak hubungan Turki dan Prancis.

Prancis tengah merancang undang-undang yang akan menghukum setiap orang yang menyangkal adanya peristiwa genosida Armenia. Banyak warga keturunan Armenia yang saat ini tinggal di Prancis, mereka pun mendesak agar Prancis mengesahkan undang-undang itu.

Peristiwa pembantaian Armenia konon kabarnya merupakan pembantaian pertama yang terjadi pada abad ke-20. Kekaisaran Ottoman Turki diduga melakukan pembersihan etnis terhadap warga Armenia.

Turki bahkan mengancam akan memulangkan Duta Besarnya di Prancis bila undang-undang itu disahkan. Turki juga amat sangat menolak untuk mengakui peristiwa itu.(rhs)

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)