Jumaat, 16 Disember 2011

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Tak Lolos Verifikasi, Partai SRI Ikhlas Menerima

Posted: 16 Dec 2011 07:58 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Serikat Independen ikhlas menerima hasil verifikasi Badan Hukum Partai Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Partai yang mengusung mantan Menteri Perekonomian Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden itu dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat kualifikasi verifikasi yang diikuti 14 parpol.

"Kita terima saja hasil ini sebagai fakta yang ada. Kita tidak kecewa, kami anggap ini biasa saja, sebagai hasil dari jalan kita untuk menempuh jalan sulit itu," ujar Ketua Umum Partai Serikat Independen (Partai SRI) Daminaus Taufan kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2011) di Jakarta.

Taufan menuturkan, sejak awal Partai SRI memang menyadari bahwa tidak mudah untuk lolos verifikasi tersebut. Ini menjadi tantangan bagi setiap pengurus di partainya. "Jadi kita memang sengaja memilih jalan terjal ini. Ini kita jadikan tantangan dari awal. Karena itulah, ketika hasilnya sudah keluar seperti ini, kita tidak akan berkecil hati," kata Taufan.

Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, dari 14 parpol baru yang mendaftar untuk mendapat status hukum di kementeriannya, hanya Partai Nasdem yang lolos. Adapun 13 parpol baru lainnya, termasuk Partai SRI dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), tidak memenuhi syarat kualifikasi dan tidak mendapat status badan hukum.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan, kedua partai itu tidak seratus persen melengkapi persyaratan meskipun telah diberi kesempatan melengkapi persyaratan administrasi hingga 25 November 2011. Denny juga mengatakan, partai baru yang merasa keberatan dengan hasil verifikasi ini dapat menempuh langkah hukum.

Taufan mengatakan, Partai SRI tidak akan menempuh jalur hukum untuk melawan keputusan tersebut. Menurut Taufan, Partai SRI saat ini sudah menyiapkan rencana lain jika memang tidak lolos dari verifikasi tersebut.

"Kami tidak akan mengambil jalan itu (langkah hukum) karena bagi kami secara subtansi perjuangan politik kita bukanlah semata-mata bisa ditempuh melalui pengadilan saja, tetapi intinya harus bermuara kepada rakyat," ujar Taufan yang tidak bersedia menerangkan rencana baru yang akan dijalankan oleh partainya.

Partai SRI didirikan di Jakarta pada 2 Mei 2011 oleh sejumlah orang yang bersimpati kepada Sri Mulyani Indrawati. Susunan kepengurusan Partai SRI meliputi Ketua Umum D Taufan, Sekretaris Nasional Yoshi Erlina, dan Bendahara Susy Rizky Wiyantini. Sejumlah tokoh masuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan, di antaranya Arbi Sanit, Rocky Gerung, A Rahman Tolleng, Fikri Jufri, dan Dana Iswara.

Full content generated by Get Full RSS.

PKBN Menilai Ada Kejanggalan

Posted: 16 Dec 2011 06:53 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) besutan Yenny Wahid merasa ditipu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak meloloskan partai itu dalam proses verifikasi badan hukum partai politik calon peserta Pemilu 2014. Yenny menilai, ada sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi tersebut.

"Ini ada kerancuan standar, kita ditipu. Kami betul-betul merasa ditipu. Sengaja diarahkan agar kita gagal," kata Yenny kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2011) malam. Hal-hal yang menjadi kejanggalan itu disampaikan Yenny ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin melalui pesan singkat sebelum ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, kejanggalan pertama terkait dengan hilangnya dokumen PKBN di Kemenkumham. "Dokumen kami banyak yang hilang. Untungnya kami punya fotokopi berkas, sudah kami masukkan, hilang, seperti surat libtang, provinisi, kecamatan dari banyak daerah," ungkap Yenny.

Selain itu, dokumen-dokumen rahasia PKBN seperti akta notaris, katanya, diketahui beredar di tangan pihak-pihak yang tidak berhak. Namun Yenny enggan mengungkap siapa pihak tidak berhak yang dimaksudnya itu. Yenny menilai adanya indikasi kalau hasil verifikasi badan hukum yang diputuskan Kemenkumham ini merupakan pesanan pihak tertentu.

Kecurigaan tersebut muncul karena pihak Yenny menemukan surat internal Kemenkumham yang berisi keputusan verifikasi itu beredar beberapa hari sebelum diumumkan hari ini. "Terus dokumen internal Kumham yang isinya keputusan verifikasi ini, menyatakan kami gak lolos beberapa hari lalu, beredar, ini indikasi kalau keputusan itu pesanan," ucap putri (alm) mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Kejanggalan lainnya, kata Yenny, terkait standar verifikasi yang rancu. Kementerian Hukum dan HAM menggunakan data jumlah kecamatan dan kabupaten yang berbeda dengan para peserta verifikasi. Data yang digunakan Kemenkumham, kata Yenny, merupakan data lama.

"Kemenkumham gunakan data yang tidak ter-update, data 2008," tambahnya. Sementara PKBN menggunakan data terbaru kecamatan dan kabupaten pascapemekaran. Perbedaan data tersebut menyebabkan perbedaan jumlah kepengurusan partai di kabupaten atau kecamatan yang harus dibangun sebagai syarat badan hukum.

Seperti diketahui, untuk menjadi badan hukum, setiap partai politik harus membangun kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di tiap provinsi, dan 50 persen kepengurusan tingkat kecamatan di Kabupaten/Kota.

"Misalnya, karena pemekaran, kabupaten ada 12 kecamatan. Syarat kepengurusan partai di kabupaten, 50 persen kecamatan, artinya 6 kecamatan, tahu-tahu sekarang sudah berubah karena pemekaran, beberapa kecamatan ikut daerah lainnya jadinya yang tadinya 12 total kecamatan jadi 8. Artinya 50 persennya dari 8 itu 4 kecamatan, tapi Depkumham pakai data 2008 yang 6 kecamatan," papar Yenny.

Hal lainnya yang dinilai menipu, lanjut Yenny, adalah soal pembulatan jumlah kabupaten. Sebelumnya PKBN mendapat informasi bahwa pembulatan kabupaten yang dipakai adalah pembulatan ke bawah, bukan ke atas.

"Kalau kabupatennya ada 9, 50 persennya kan 4,5. Nah itu ada pembulatan. Kalo ke bawah jadi 4, ke atas jadi lima, awalnya katanya pembulatan ke bawah," katanya. Namun, kemarin PKBN diinformasikan kalau pembulatan yang digunakan adalah pembulatan ke atas. "Ini kan kita ditipu banget," tegas Yenny.

Perubahan tiba-tiba juga terjadi dalam aturan pengiriman dokumen. Sebelumnya PKBN mengaku diperbolehkan mengirimkan dokumen asli melalui faksimile atau surat elektronik. Namun beberapa hari yang lalu, ketentuan itu diralat. "Kan ada daerah yang jauh seperti Papua, katanya boleh dikirim pakai email, fax, dijawab boleh, tapi diakhir-akhir diberitahu gak boleh, 14 November boleh, 25 Nov ditutup proses melengkapinya. Kita sudah lega karena boleh, tapi tahu-tahu kemarin dikasih tahu gak boleh. Baru kemarin dikasih tahu," tandas Yenny.

Seperti diberitakan, Kementerian Hukum dan HAM hari ini mengumumkan bahwa partai baru yang lolos verifikasi badan hukum hanyalah Partai Nasdem. Artinya, PKBN dan Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) dinyatakan tidak lolos sehingga gagal melangkah ke Pemilu 2014.

Full content generated by Get Full RSS.
Dicatat oleh di

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Langgan: Catat Ulasan (Atom)