ANTARA - Mancanegara |
| Perjanjian Pertahanan AS-Bahrain Diperbarui Posted: 05 Aug 2011 07:41 PM PDT  Ilustrasi pesawat tempur.(FOTO ANTARA/REUTERS/US Navy/Mass Communication Specialist Seaman Jared M. King/Handout) Pada awal 2002, pemerintah mantan presiden AS George W. Bush dan rezim Bahrain menandatangani perpanjangan kesepakatan diam-diam selama lima tahun, sampai 2016. Berita Terkait Kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun pada tanggal 28 Oktober 1991, tujuh bulan setelah Perang Teluk, yang diperbarui pada Oktober 2001 untuk jangka waktu yang sama. Pada awal 2002, pemerintah mantan presiden AS George W. Bush dan rezim Bahrain menandatangani perpanjangan kesepakatan diam-diam selama lima tahun, sampai 2016, kata surat kabar The Washington Post. Tetapi para pejabat Pentagon menolak untuk mengkonfirmasi tanggal penandatanganan perpanjangan kesepakatan tersebut kepada AFP. Seorang pejabat AS yang meminta tidak disebut namanya mengatakan bahwa "akan akurat untuk mengatakan bahwa kesepakatan itu melampaui tanggal" Oktober 2011. Namun pejabat itu memperingatkan bahwa: "Jelas, ini adalah situasi yang sangat sulit di sana sekarang, sehingga anda tidak pernah tahu apa yang bisa berubah." Pakta pertahanan memungkinkan akses AS ke pangkalan-pangkalan yang berlokasi strategis di Bahrain, markas Armada Kelima AS, dan Amerika Serikat mem-preposisi peralatan militer. Pakta itu juga memberikan konsultasi jika ada krisis keamanan muncul di negara Teluk itu dan bagi Amerika Serikat untuk melatih pasukan Bahrain, menurut Congressional Research Service. Washington menganggap Bahrain, yang terletak di seberang lengkungan Teluk Iran musuh AS, adalah sekutu utama non-NATO. Pasukan keamanan di kepulauan kecil yang dikuasai oleh Dinasti Sunni Al-Khalifa menindak sebagian besar demonstran Syiah pro-demokrasi pada pertengahan Maret setelah didukung oleh pasukan yang bergilir dari monarki Sunni tetangganya di Teluk. Washington mengecam penindasan terhadap para demonstran, dan mendesak penguasa Bahrain untuk berunding dengan pengunjuk rasa serta merespon kebutuhan sah rakyatnya. (H-AK)(C003) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search. |
| Kosovo dan Serbia Capai Perjanjian Perbatasan, Warga Setempat Keberatan Posted: 05 Aug 2011 06:41 PM PDT  Peta wilayah negara Kosovo. (stratfor.com) Pada akhirnya Kosovo dapat merebut perbatasannya di bawah kendalinya dan seluruh masyarakat internasional adalah jaminan ini. Berita Terkait Bagaimanapun, etnik Serbia di bagian utara Kosovo menolak menerima bagian penting dari perjanjian itu dan mengakhiri blokade di jalan-jalan penting yang diterapkan dalam perselisihan yang pada pokoknya mengenai siapa yang akan mengontrol tempat tersebut. "Kami akan tetap di barikade itu karena walikota-walikota di Kosovo utara kami wajibkan untuk menghormati pendapat masyarakat setempat," kata Walikota Dragisa Milovic dari Zvecan, salah satu kota terbesar di wilayah itu. "Kami tidak ingin menentang negara Serbia, tapi kami ingin menghormati keputusan anda," katanya pada beberapa ratus orang yang mempertahankan blokade itu sebagai tantangan pada permintaan dari kepala juru runding Serbia dengan Kosovo yang mengunjungi rintangan jalan tersebut. Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 2008, tapi 60.000 orang etnik Serbia di Kosovo utara masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka. Kekerasan berkobar pekan lalu setelah Kosovo, yang memisahkan diri dari Beograd pada 2008, berupaya untuk merebut pos-pos perbatasan yang diawaki sebagian besar oleh etnik Serbia untuk melaksanakan larangan baru terhadap impor dari Serbia. Pristina bertindak tampaknya untuk menilai bahwa keinginan kuat Beograd untuk mendapatkan status calon anggota Uni Eropa pada Oktober akan melunakkan reaksinya. Tapi warga Serbia setempat bereaksi dengan marah dan berjanji mereka tidak akan diperintah dari Pristina. Perjanjian Jumat adalah upaya untuk meredakan ketegangan setelah seorang polisi Kosovo tewas ditembak pekan lalu dan sebuah pos perbatasan dibakar. Perjajian itu membiarkan tak terpecahkan pembicaraan mendatang mengenai siapa yang akan mengontrol utara dan bagaimana (statusnya) pada pasa depan. PM Kosovo Hashim Thaci mengatakan perjanjian Jumat merupakan pencapaian sangat penting sejak deklarasi kemerdekaan negara kecilnya tiga tahun lalu. Berdasar perjanjian itu, misi KFOR NATO akan terus menjaga dua pos perbatasan tersebut dan akan membiarkan warga sipil lewat masuk dan keluar dari Kosovo, katanya. Misi hukum dan pengadilan Uni Eropa EULEX juga beroperasi di Kosovo. "Pada akhirnya Kosovo dapat merebut perbatasannya di bawah kendalinya dan seluruh masyarakat internasional adalah jaminan ini," kata Thaci pada satu sidang pemerintah. "Penyelundupan akan berhenti seratus persen, semua kejadian negatif akan diperangi oleh KFOR, polisi Kosovo dan EULEX." Menurut perjanjian itu, tidak ada barang dari Serbia akan masuk Kosovo, tapi Pristina tidak akan mengirim polisi dan pejabat pabeannya ke pos perbatasan utara. Situasi itu akan terus demikian hingga pertengahan September ketika Beograd dan Pristina memulai lagi pembicaraan di Brussels untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan, kata beberapa pejabat. Hanya truk-truk dengan bantuan kemanusiaan akan diperbolehkan melintasi perbatasan, dengan NATO memeriksa kargonya. (S008) (H-AK) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2011 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by Used Car Search. |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan