ANTARA - Peristiwa |
| Sosialisasi Pemilu 2014 baru melalui spanduk Posted: 11 Aug 2012 07:02 AM PDT
Berita Terkait "Setiap ada regulasi atau pedoman pelaksanaan pemilu yang hendak disosialisasikan ke parpol, sementara ini baru melalui spanduk dan baliho, karena alamat parpol belum jelas," kata Ketua KPU NTB Fauzan Khalid, di Mataram, Sabtu. Ia mengatakan, ketidakjelasan alamat parpol calon peserta Pemilu 2014 itu juga berpengaruh terhadap kelancaran tahapan verifikasi administrasi dan faktual parpol calon peserta pemilu yang sudah dimulai sejak 9 Agustus dan akan berakhir 7 September 2012. KPU NTB tidak bisa menggundang pengurus parpol tersebut untuk datang ke Sekretariat KPU karena ketidakjelasan alamat itu. Umumnya alamat parpol peserta Pemilu 2009 sudah berubah sehingga KPU di daerah kesulitan berkoordinasi dengan parpol tersebut. Sementara verifikasi administrasi dan faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014 harus dilaksanakan dengan objektif, profesional dan transparan, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. "Makanya kemarin saya minta Ibu Sekretaris KPU NTB untuk menggunakan media massa koran untuk mengumumkan agar pengurus parpol segera menginformasikan alamat jelas partai tersebut," ujarnya. Sesuai ketentuan, pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014 dimulai paling lambat 15 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan verifikasinya harus sudah diselesaikan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU provinsi dan kabupaten/kota akan mulai melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual secara bersamaan pada 4 Oktober 2012. Namun, KPU kabupaten/kota terlebih dahulu harus menerima penyerahan KTA parpol mulai 10 Agustus hingga 7 September 2012. Penyusunan berita acara hasil verifikasi di KPU provinsi akan dilaksanakan pada 27-28 Oktober 2012, sementara penyusunan berita acara hasil verifikasi di KPU kabupaten/kota dilaksanakan 22-25 November 2012. Hasilnya akan ditindaklanjuti oleh KPU provinsi dengan penyusunan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi KPU kabupaten/kota pada 1-5 Desember 2012. Verifikasi parpol harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, antara lain verifikasi terhadap kebenaran persyaratan, yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan parpol, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 30 persen. (A058/H-KWR) Editor: Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| Masyarakat harus paham daging sehat Posted: 11 Aug 2012 06:56 AM PDT Jambi (ANTARA News) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta warga masyarakat memahami daging yang sehat dan baik serta halal agar aman dikonsumsi. "Masyarakat harus mengerti daging yang sehat dan baik dan juga halal, salah satu caranya bisa dilakukan dari cara memotongnya," kata Gubernur, Sabtu. Hal tersebut disampaikan Hasan Basri Agus saat melakukan dialog terkait dengan daging aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sekaligus melakukan panen sapi Bali bersama di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi. Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Ahmad Junaidi dan Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir. Selain memahami daging yang sehat, masyarakat juga harus memperlakukan ternak dengan baik sehingga akan menghasilkan daging yang juga berkualitas. Melihat peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasang Pudak dan keberhasilan yang diraih, Gubernur merasa Jambi akan aman pangan dan bisa melepaskan diri dari ketergantungan pasokan daging dari luar. "Kalau semua daerah (kabupaten/kota, red.) berpikir seperti itu, kebutuhan pangan masyarakat Jambi akan aman," katanya. Sementara itu, Direktur Kesmavet dan Pasca Panen Ahmad Junaidi mengatakan bahwa ketahanan pangan harus memenuhi syarat dan kualitas sehat konsumsi. "Tidak hanya kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai daging yang akan dikonsumsi mengandung penyakit," katanya. Ia juga menyatakan sangat mendukung program integrasi sapi dan sawit (sasa) yang kini mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan perkebunan di Jambi. Junaidi berharap integrasi sapi dan sawit yang sedang dilakukan di Jambi menjadi contoh daerah potensial lainnya. Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir menyatakan bahwa daerahnya sangat cocok untuk program integrasi sapi dan sawit karena ada 130.000 hektare kebun sawit. "Ada 130.000 hektare kebon sawit yang bisa dibuat integrasi sapi sawit. Seandainya dua sapi 1 hektare maka kebutuhan daging Jambi bisa teratasi," katanya. Dikatakan Bupati, daerahnya siap dijadikan sentra peternakan dan pengembangan sapi. Namun, perlu dukungan pemerintah pusat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Sepdinal menjelaskan bahwa panen sapi Bali siap potong serta daging ASUH di Kasang Pudak merupakan program 2011. "Hanya dalam kurun waktu sembilan bulan mampu menghasilkan paling rendah 250 kilogram paling dan paling tinggi 400 kg," katanya. Sebanyak 70 persen hasil peternakan sapi buat petani dan 30 persen untuk pemerintah. Peternak di daerah ini merupakan usaha sampingan yang mampu memberi hasil yang maksimal. (E003/D007) |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan