Rabu, 11 Julai 2012

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Megawati: Hasil Survei Bisa Direkayasa

Posted: 11 Jul 2012 02:09 AM PDT

Megawati: Hasil Survei Bisa Direkayasa

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 11 Juli 2012 | 15:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menyebutkan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat elektabilitas teratas sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Bagaimana tanggapan Megawati?

Megawati mengaku tak menjadikan hasil survei itu sebagai acuan. Bukan tidak memercayai kredibilitas lembaga survei, menurut Megawati, melainkan hasil survei bisa diatur untuk kepentingan tertentu.

"Statistik bisa direkayasa. Saya dulu belajar statistik. Saya bukan meniadakan (hasil survei), itu sebagai gambaran saja," kata Megawati ketika ditemui di kediamanannya di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2012).

Dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Megawati berada di posisi pertama dengan angka 18,3 persen. Prabowo Subianto meraih nilai tertinggi kedua dengan 18 persen, berikutnya Aburizal Bakrie dengan 17,5 persen. Begitu pula hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Menurut Megawati, saat ini yang terpenting adalah terus melakukan konsolidasi di internal agar tetap solid untuk menghadapi Pemilu 2014. Adapun di eksternal partai, kata dia, perlu diperbaiki penyelenggaraan pemilu agar berlangsung demokratis.

"Sejak reformasi, masih banyak terjadi kekurangan yang perlu diperbaiki supaya pemilu kita demokratis. Basisnya, pemilih itu dapat sebebas-bebasnya menentukan pilihannya dengan baik. Sekarang DPT (daftar pemilih tetap) saja enggak betul," kata mantan Presiden itu.

DPP PDI-P menilai belum waktunya untuk membicarakan capres dan cawapres. PDI-P masih melihat perkembangan dinamika politik nasional maupun internasional sebelum menentukan sikap mengenai pencapresan.

Megawati Tak Setuju "Quick Count"

Posted: 11 Jul 2012 01:01 AM PDT

Pilkada DKI

Megawati Tak Setuju 'Quick Count'

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 11 Juli 2012 | 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku tak setuju jika metode penghitungan cepat atau quick count dijadikan acuan untuk menentukan hasil Pilkada DKI Jakarta.

"Dari dulu saya kurang setuju adanya quick count. Itu jadi gambaran saja," kata Megawati ketika ditemui di kediamannya, di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2012).

Megawati mengatakan, pengalaman Pilkada mau pun pemilu nasional sebelumnya, hasil quick count itu dijadikan bahan untuk menyerang psikologis pasangan lawan bahwa seolah-olah hasil quick count itu lah yang sebenarnya. Sebaiknya, kata dia, semua pihak menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum.

Mantan Presiden kelima RI itu mengaku optimistis jika pasangan Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama memenangkan Pilkada ini. Adapun, mengenai koalisi jika terjadi pemungutan suara dua putaran, menurut dia, akan dibicarakan di DPP.

Megawati juga mengkritik masih adanya kelemahan dalam penyelenggaraan Pilkada, seperti masalah daftar pemilih tetap. Menurut Megawati, KPU DKI Jakarta seharusnya sudah menyelesaikan berbagai persoalan itu jauh sebelum pemungutan suara.

"Kalau ingin terjadi Pilkada yang baik, jauh hari sudah harus dilakukan. Pemilu itu kan lima tahun sekali, masa enggak banar-benar dari reformasi. Jadi saya kira ini yang harus diselesaikan. Pemilukada atau pemilu nasional nanti barus lebih baik," kata Megawati.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Tiada ulasan:

Catat Ulasan