Isnin, 7 Februari 2011

Republika Online

Republika Online


Presiden Didesak Segera Atasi Permasalahan Ahmadiyah

Posted: 08 Feb 2011 06:19 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bertindak mengatasi persoalan Ahmadiyah.

"Kami mendesak agar Presiden SBY bertindak mengambil langkah-langkah komprehensif atas kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah yang ada di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banteng," kata Hendardi di Jakarta, Selasa (8/2).

Menurut dia, presiden juga harus memerintahkan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, untuk memberikan jaminan keamanan kepada jemaat Ahmadiyah, menangkap dan memproses secara hukum pelaku-pelaku kekerasan serta memeriksa Kapolres Pandeglang akibat kegagalannya memberikan perlindungan dan membiarkan aksi kekerasan terjadi.

Ia menegaskan, pihaknya mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan warga dan kelompok organisasi Islam garis keras yang terus menerus melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Hendardi menyebutkan, jika melihat ke belakang, semua rangkaian peristiwa terhadap jemaat Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI dan provokasi Menteri Agama RI yang terus bertekad membubarkan Ahmadiyah.

"Selain Fatwa MUI dan provokasi Menag. Aksi kekerasan juga terus berlanjut akibat ketundukan aparat Polri pada organisasi-organisasi Islam garis keras tanpa mau mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan aksi kekerasan," papar Hendardi.

Menurut dia, pembiaran terus-menerus terhadap aksi kekerasan telah mempertebal impunitas pelaku kekerasan dan melahirkan "preseden" buruk bahwa seolah-olah tindakan apapun terhadap Ahmadiyah dapat dibenarkan.

"Apapun alasannya kekerasan adalah tindakan kriminal yang harus ditindak dan diproses secara hukum," katanya. Setara Institute mencatat pada tahun 2009 terjadi 33 tindakan pelanggaran dan jumlah itu meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 50 tindakan pelanggaran yang menimpa jemaat Ahmadiyah.

Peningkatan itu, kata Hendardi di antaranya dipicu oleh provokasi pejabat publik yang menyulut kekerasan (condoning) yang dilakukan oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali dan ketundukan aparat Polri pada tekanan organisasi garis keras.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan, kekerasan antarkelompok atas nama apa pun dan argumentasi apa pun tidak dibenarkan, sehingga kekerasan dalam bentuk apa pun harus dihentikan.

"Aparat kepolisian harus menindak pelaku kekerasan dan memproses hukumnya secara adil," katanya. Menurut dia, aparat kepolisian beberapa kecolongan dengan adanya kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah, sehingga daya endusnya tentang kemungkinan adanya kekerasan perlu ditingkatkan, sehingga ada upaya pencegahan tindakan kekerasan.

"Masyarakat harus melakukan dialog dengan Ahmadiyah karena membangun kesadaran bersama membutuhkan waktu, terlebih ada perbedaan pandangan keyakinan. Ikhtiar seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat," kata Anas.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

DPR Nilai KPK Setengah-setengah Tuntaskan Kasus Cek Pelawat

Posted: 08 Feb 2011 06:12 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan DPR menyatakan prihatin atas langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.

"Kami prihatin terhadap langkah-langkah KPK karena ternyata lembaga itu belum mampu menjawab tiga isu besar," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung di Jakarta, Selasa (8/2).

Tiga kasus besar itu adalah penuntasan bailout Bank Century yang semakin lama kian tidak jelas. Juga kasus mafia pajak, justru ketika ditangani KPK, DPR melihat lembaga itu belum meminta data mengenai 100-an perusahaan yang diduga bermasalah pajaknya serta kasus cek pelawat Miranda Goeltom.

Dalam kasus cek pelawat, Priyo menegaskan, KPK dengan kewenangannya yang besar sudah menahan para anggota DPR dan DPR tidak bisa berbuat apa-apa. "Tapi ternyata juga ada ketidak adilan ketika pemberi suap tidak bisa diungkap oleh otoritas KPK," ujarnya.

Kejadian semacam ini, tambah Priyo, telah menimbulkan pertanyaan apakah KPK ceroboh dengan ketidak adilannya itu atau ada alasan-alasan yang lebih kuat dengan langkah-langkah KPK dimana publik masih harus menunggu perkembangan selanjuutnya.

"KPK telah menggunakan otoritas besarnya melakukan penangkapan itu (anggota DPR) tapi jangan lakukan politisasi hukum," ujar politisi Partai Golkar itu.

Secara terpisah, Pramono Anung menyatakan Nunun Nurbaiti yang turut terlibat memberikan cek pelawat kepada anggota DPR hingga kini belum diproses hukum. Karena itu ia mendesak KPK harus membuktikan apakah yang bersangkutan itu benar-benar lupa ingatan atau tidak.

"Tidak mungkin ibu Nunun itu tiba-tiba menjadi pelupa. Kita tahu dulu ibu Nunun adalah satu sosialita yang selalu tampil di acara-acara yang bersifat terbuka, kok tiba-tiba menjadi pelupa," ujar Pramono.

Karenanya, ia menambahkan, menjadi tugas KPK untuk menelusurinya dan tidak ada alasan bagi KPK tidak mengetahuinya mengingat institusi itu telah dibekali dnegan peralatan yang cukup lengkap.

Menurut Pramono, jika KPK sungguh-sungguh mau mengejar dan menyelidiki persoalan Nunun itu, pasti dengan mudah ia ditemukan dan diketahui kondisi sesungguhnya.

"Kalau orang bertanya apakah saya tahu isteri saya dimana, lalu saya jawab tida, artinya saya bohong banget. Pasti saya tahu isteri saya ada dimana," ujarnya.

Pramono mengatakan bahwa publik menaruh harapan besar pada KPK untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Persoalan korupsi di tanah air, imbuhnya benar-benar akut dan hanya bisa diselesaikan tidak dengan obat biasa.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Republika Online

Republika Online


Presiden Didesak Segera Atasi Permasalahan Ahmadiyah

Posted: 08 Feb 2011 06:19 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace, Hendardi, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bertindak mengatasi persoalan Ahmadiyah.

"Kami mendesak agar Presiden SBY bertindak mengambil langkah-langkah komprehensif atas kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah yang ada di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banteng," kata Hendardi di Jakarta, Selasa (8/2).

Menurut dia, presiden juga harus memerintahkan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, untuk memberikan jaminan keamanan kepada jemaat Ahmadiyah, menangkap dan memproses secara hukum pelaku-pelaku kekerasan serta memeriksa Kapolres Pandeglang akibat kegagalannya memberikan perlindungan dan membiarkan aksi kekerasan terjadi.

Ia menegaskan, pihaknya mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan warga dan kelompok organisasi Islam garis keras yang terus menerus melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Hendardi menyebutkan, jika melihat ke belakang, semua rangkaian peristiwa terhadap jemaat Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI dan provokasi Menteri Agama RI yang terus bertekad membubarkan Ahmadiyah.

"Selain Fatwa MUI dan provokasi Menag. Aksi kekerasan juga terus berlanjut akibat ketundukan aparat Polri pada organisasi-organisasi Islam garis keras tanpa mau mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan aksi kekerasan," papar Hendardi.

Menurut dia, pembiaran terus-menerus terhadap aksi kekerasan telah mempertebal impunitas pelaku kekerasan dan melahirkan "preseden" buruk bahwa seolah-olah tindakan apapun terhadap Ahmadiyah dapat dibenarkan.

"Apapun alasannya kekerasan adalah tindakan kriminal yang harus ditindak dan diproses secara hukum," katanya. Setara Institute mencatat pada tahun 2009 terjadi 33 tindakan pelanggaran dan jumlah itu meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 50 tindakan pelanggaran yang menimpa jemaat Ahmadiyah.

Peningkatan itu, kata Hendardi di antaranya dipicu oleh provokasi pejabat publik yang menyulut kekerasan (condoning) yang dilakukan oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali dan ketundukan aparat Polri pada tekanan organisasi garis keras.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan, kekerasan antarkelompok atas nama apa pun dan argumentasi apa pun tidak dibenarkan, sehingga kekerasan dalam bentuk apa pun harus dihentikan.

"Aparat kepolisian harus menindak pelaku kekerasan dan memproses hukumnya secara adil," katanya. Menurut dia, aparat kepolisian beberapa kecolongan dengan adanya kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah, sehingga daya endusnya tentang kemungkinan adanya kekerasan perlu ditingkatkan, sehingga ada upaya pencegahan tindakan kekerasan.

"Masyarakat harus melakukan dialog dengan Ahmadiyah karena membangun kesadaran bersama membutuhkan waktu, terlebih ada perbedaan pandangan keyakinan. Ikhtiar seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat," kata Anas.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

DPR Nilai KPK Setengah-setengah Tuntaskan Kasus Cek Pelawat

Posted: 08 Feb 2011 06:12 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan DPR menyatakan prihatin atas langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom.

"Kami prihatin terhadap langkah-langkah KPK karena ternyata lembaga itu belum mampu menjawab tiga isu besar," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung di Jakarta, Selasa (8/2).

Tiga kasus besar itu adalah penuntasan bailout Bank Century yang semakin lama kian tidak jelas. Juga kasus mafia pajak, justru ketika ditangani KPK, DPR melihat lembaga itu belum meminta data mengenai 100-an perusahaan yang diduga bermasalah pajaknya serta kasus cek pelawat Miranda Goeltom.

Dalam kasus cek pelawat, Priyo menegaskan, KPK dengan kewenangannya yang besar sudah menahan para anggota DPR dan DPR tidak bisa berbuat apa-apa. "Tapi ternyata juga ada ketidak adilan ketika pemberi suap tidak bisa diungkap oleh otoritas KPK," ujarnya.

Kejadian semacam ini, tambah Priyo, telah menimbulkan pertanyaan apakah KPK ceroboh dengan ketidak adilannya itu atau ada alasan-alasan yang lebih kuat dengan langkah-langkah KPK dimana publik masih harus menunggu perkembangan selanjuutnya.

"KPK telah menggunakan otoritas besarnya melakukan penangkapan itu (anggota DPR) tapi jangan lakukan politisasi hukum," ujar politisi Partai Golkar itu.

Secara terpisah, Pramono Anung menyatakan Nunun Nurbaiti yang turut terlibat memberikan cek pelawat kepada anggota DPR hingga kini belum diproses hukum. Karena itu ia mendesak KPK harus membuktikan apakah yang bersangkutan itu benar-benar lupa ingatan atau tidak.

"Tidak mungkin ibu Nunun itu tiba-tiba menjadi pelupa. Kita tahu dulu ibu Nunun adalah satu sosialita yang selalu tampil di acara-acara yang bersifat terbuka, kok tiba-tiba menjadi pelupa," ujar Pramono.

Karenanya, ia menambahkan, menjadi tugas KPK untuk menelusurinya dan tidak ada alasan bagi KPK tidak mengetahuinya mengingat institusi itu telah dibekali dnegan peralatan yang cukup lengkap.

Menurut Pramono, jika KPK sungguh-sungguh mau mengejar dan menyelidiki persoalan Nunun itu, pasti dengan mudah ia ditemukan dan diketahui kondisi sesungguhnya.

"Kalau orang bertanya apakah saya tahu isteri saya dimana, lalu saya jawab tida, artinya saya bohong banget. Pasti saya tahu isteri saya ada dimana," ujarnya.

Pramono mengatakan bahwa publik menaruh harapan besar pada KPK untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Persoalan korupsi di tanah air, imbuhnya benar-benar akut dan hanya bisa diselesaikan tidak dengan obat biasa.

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Sindikasi news.okezone.com

Sindikasi news.okezone.com


Polri Diperintahkan Beberkan Rekening Gendut

Posted: 07 Feb 2011 10:54 PM PST

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan 17 rekening perwira Polri harus dibuka ke publik. Majelis KIP memutuskan hal itu dalam sidang sengketa informasi publik antara Indonesia Corruption Watch dengan Mabes Polri.
 
"Memerintahkan termohon (Mabes Polri) untuk memberikan informasi 17 nama pemiliik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar kepada pemohon (ICW) dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh belas hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Alamsyah Saragih saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/2/2011).
 
Majelis Komisioner menilai, pendapat Polri yang tidak mau membuka rekening gendut tersebut tidak mempunyai dasar. Pasalnya, menurut majelis, pembukaan besaran nilai rekening perwira Polri tidak akan berdampak pada penyelidikan dan penyidikan.
 
Sebelumnya, pihak Polri tidak mau membuka rekening tersebut karena kasus rekening masih dalam penyelidikan dan penyidikan.
 
Di sisi lain, majelis juga tidak sepakat dengan pendapat Polri yang mengatakan jika membuka rekening tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi. "Alasan termohon (Polri) tidak relevan," kata anggota Majelis Komisioner Henny S Widyaningsih.
 
Diketahui, sengketa diajukan oleh ICW ke KIP. Pihak ICW mempermasalahkan dugaan 'rekening gendut' milik sejumlah perwira tinggi di kepolisian. Pihak ICW meminta agar data soal para perwira dan rekening itu ditetapkan sebagai informasi publik. Oleh karena itu, harus dibuka kepada publik.
 
Sebelumnya Mabes Polri menilai bahwa jumlah uang dalam 17 rekening para perwira itu wajar-wajar saja. Karenanya tidaklah patut dibuka ke publik.
 
Kepala Biro Bantuan Hukum Polri Brigjen Pol Iza Fadri ketika dimintai pendapat hakim komisioner mengaku tidak sepakat dengan putusan tersebut. "Kita menolak," katanya singkat. Seusai sidang, Iza mengungkapkan, pihaknya menghargai putusan KIP.
 
"Namun, kita tidak sependapat dengan dalil komisi dalam putusan dan kami akan maju ke PTUN," ujarnya. Dia mengatakan, di PTUN nanti putusan KIP tersebut akan diproses lebih lanjut.
 
Sementara itu, perwakilan ICW Tama S Langkun mengatakan, sidang ajudikasi yang dimohonkan ICW adalah salah satu upaya untuk mengungkap informasi di Kepolisian. Maka, dia mengaku puas dengan putusan KIP. "Kita memberikan apresiasi pada KIP," ujarnya seusai sidang.
 
Tama yang juga aktivis ICW tersebut mengungkapkan, pihaknya masih menunggu tentang langkah selanjutnya dari Kepolisian. Sebab, Kepolisian diberi waktu 14 hari untuk mengajukan putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika kesempatan tersebut akhirnya tidak dilakukan, maka pihaknya akan meminta agar putusan tersebut segera dieksekusi.
(Kholil Rokhman/Koran SI/teb)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Semua Tentang Seks

Posted: 07 Feb 2011 10:48 PM PST

Judul : The Sex Files
Penulis : Gamal Komandoko
Penerbit : Citra Media, Yogyakarta
Tahun : I, November 2010
Tebal : xii+ 184 halaman


Diawali dengan uraian penciptaan manusia, Adam dan Hawa, buku The Sex Files ini mulai membahas betapa pentingnya hubungan seks yang sah telah menjadi pintu terbukanya kehidupan anak manusia dan keindahan rasa bernama cinta. Gamal Komadoko, penulis buku, menukik pembahasan seks dengan lebih dulu "mengkhotbahi" pembaca tentang hikmah penciptaan laki-laki dan perempuan.

Komandoko berkali-kali menyatakan dalam buku ini pentingnya kelestarian rumah tangga dengan kehidupan seks yang rutin dan saling memuaskan pasangan. Bila rumah tangga adalah tubuh, maka seks adalah nyawanya. Nyawa harus terus dipertahankan agar seluruh jaringan dan organ tubuh bekerja dengan baik. Seks, dengan begitu, jadi unsur penting dalam ketubuhan rumah tangga.
 
Meski seks tidak segalanya, namun, dalam kehidupan rumah tangga, segalanya bisa berawal dari seks. Berkali-kali penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi meningkatnya perceraian dan perselingkuhan pasutri (suami-istri) diakibatkan oleh tiadanya kepuasaan dalam melanggengkan nyawa rumah tangga itu, selain faktor ekonomi tentunya.
 
Laki-laki, kata penulis, adalah yang biasa mendapatkan kepuasan namun sering tidak bisa memuaskan istrinya. Sebaliknya, perempuan adalah yang bisa memuaskan laki-laki, namun tak biasa mendapatkan kenikmatan dari pasangannya. Ada dis-harmoni; antara bisa tapi tidak biasa dengan yang biasa tapi tidak bisa, itu. (hlm 24).
 
Se-keterangan penulis, hanya 50 persen perempuan yang dinyatakan pernah mencapai kenikamatan orgasme seksual. Selebihnya, tidak. Nah, buku ini hadir sebagai oase yang mencerahkan tentang banyak hal yang berkaitan dengan teknik berhubungan seksual menuju kepuasan yang simbisos antarpasangan.
 
Seperti dalam Kamasutra (India) dan Keturanggan (Jawa) juga, buku ini mengajak pembaca mengenal titik sensitif seksual antarpasangan, tahapan melakukan hubungan seks, penguatan tubuh dengan senam seks serta berolah nafas, hingga pada pembahasan suplemen makanan penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi sebelum berhubungan intim.

Yang menarik, pembaca akan diajak mempelajari teknik pernafasan. Olah nafas menjadi penting dalam teknik seks karena dari seks-lah nafas kehidupan manusia dimulai. Nafas hidup dimulai dari cinta, bukan nafsu. Tak luput pula penulis mengulas teknik-teknik posisional kala hubungan seks dilangsungkan. Puluhan teknik bercinta dapat Anda pelajari dalam buku ini.

Sayangnya, buku yang sengaja diproyeksikan untuk menunjukkan keluhuran kultur seksologi ala Timur ini lebih sering mendefinisikan perempuan daripada memahaminya. Penulis sering kontras melihat perempuan sebagai subjek dan objek dalam seks. Padahal, seks, dalam dinamika kekinian, telah masuk dalam discourse publik –seperti kata Foucault itu. Kekurangan buku, bisa ditutupi oleh kelihaian penulis mengeksplorasi visi suci janji nikmat jalinan cinta berumah tangga. Buku ini menjelaskannya.

Peresensi adalah M Abdullah Badri, pembaca buku,
studi akhir di IAIN Walisongo Semarang

(//mbs)

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional


Korut-Korsel Memulai Pembicaraan Militer

Posted: 08 Feb 2011 01:04 AM PST

Korut-Korsel Memulai Pembicaraan Militer

Penulis: Egidius Patnistik | Editor: Egidius Patnistik

Selasa, 8 Februari 2011 | 09:04 WIB

(AFP/Jung Yeon-Je)

Ilustrasi

TERKAIT:

SEOUL, KOMPAS.com - Korea Utara (KOrut) dan Korea Selatan (Korsel) akan bertemu di desa gencatan senjata di Panmunjom, Selasa (8/2/2011) ini, untuk memulai perundingan militer level menengah, kata Kementerian Pertahanan Korsel. Pembicaraan itu dimaksudkan untuk membantu dalam membuka jalan bagi perundingan militer tingkat yang lebih tinggi.

Para perwira level kolonel dari kedua belah pihak akan memimpin pertemuan itu, yang diharapkan dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat, demikian menurut kementerian itu. Korsel sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menuntut Pyongyang bertanggung jawab atas provokasi militer tahun lalu dan berjanji untuk tidak melakukan serangan apapun lagi. Pembicaraan militer tingkat tinggi akan diadakan hanya jika Korut berjanji untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut.

Seoul juga telah mengusulkan untuk mengadakan pembicaraan antara pejabat pemerintah tingkat tinggi kedua Korea guna membahas denuklirisasi, sesuatu belum disetujui Korut.

Bulan lalu, Kementerian Unifikasi Korsel mengatakan, pihak telah membuka kembali jalur komunikasi dengan Korut di daerah perbatasan Panmunjom. Itu untuk pertama kalinya dalam delapan bulan kedua belah pihak membuka kembali jalur komunikasi, saat ketegangan di semenanjung itu tetap tinggi. Korut memutus komunikasi pada 26 Mei sebagai protes atas respon Seoul terkait tenggelamnya sebuah kapal angkatan laut negara itu pada bulan Maret. Korsel menyalahkan Korut atas tenggelamnya kapal itu yang menewaskan 46 pelaut. Namun Pyongyang menyangkal keterlibatannya dalam tenggelamnya kapal Cheonan tersebut.

Ketegangan meningkat lagi bulan November, ketika Korut melancarkan tembakan artileri ke pulau Yeonpyeong milik Korsel, yang menewaskan dua marinir Korsel dan dua warga sipil. Pyongyang mengatakan, serangan itu sebagai tanggapan atas latihan angkatan laut Korsel yang menembakan peluru ke wilayah perairan Korut.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Kirim Komentar Anda

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Aristide Dapat Paspor Baru dari Haiti

Posted: 08 Feb 2011 12:31 AM PST

Aristide Dapat Paspor Baru dari Haiti

Editor: Egidius Patnistik

Selasa, 8 Februari 2011 | 08:31 WIB

AP PHOTO/ESTEBAN FELIX

Orang-orang berlarian menghindar dari lemparan gas air mata oleh petugas keamanan Haiti saat berunjuk rasa menuntut lengsernya Presiden Haiti Rene Preval dan mengusir lembaga PBB, Misi Stabilitas PBB di Haiti (Minustah), Selasa (25/5). Mereka berunjuk rasa di depan istana kepresidenan di Port-au-Prince, Haiti, karena kecewa dengan penanganan akibat gempa.

TERKAIT:

PORT AU PRINCE, KOMPAS.com - Pemerintah Haiti, Senin, mengeluarkan paspor baru bagi bekas presiden Jean-Bertrand Aristide, yang memungkinkannya untuk mengakhiri pengasingannya di Afrika Selatan dan kembali ke Haiti. "Paspor itu dikeluarkan Senin. Semua formalitasnya telah selesai," kata seorang pejabat pemerintah, yang berbicara tanpa menyebut nama. Ia menambahkan, dokumen itu telah diserahkan kepada salah seorang pengacara Aristide, Ira Kurzban.

Kurzban, yang berkantor di Miami, telah tiba dalam beberapa hari terakhir ini di Haiti untuk menerima kepemilikan paspor itu, pejabat tersebut menambahkan.

Aristide telah tinggal di Afrika Selatan sejak diusir tahun 2004, dan dalam beberapa bulan belakangan ini ia berulang kali minta diperbolehkan pulang ke negara Karibea itu.

Pemimpin yang pertama terpilih secara demokratis itu, yang terpaksa melarikan diri di tengah pemberontakan rakyat setelah dua masa jabatan sebagai presiden, mengatakan ia ingin pulang untuk membantu orang-orang sebangsanya. Haiti telah dalam kekacauan sejak gempa pada Januari 2010 yang merusak negara itu dan menewaskan 250.000 orang serta membuat 1,3 juta orang tanpa rumah.

Pemilihan presiden juga telah menambah ketegangan, dengan putaran kedua pemilihan dijadwalakn pada 20 Maret setelah cukup lama ditangguhkan. Bulan lalu, bekas diktator Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier kembali dari sekitar dua dasawarsa di pengasingan, juga meningkatkan ketegangan di negara yang beberapa tahun terkenal karena pergolakan politik dan pertumpahan darahnya itu.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Kirim Komentar Anda

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

KOMPASentertainment

KOMPASentertainment


Rick Price: Bangunlah Jembatan dari Hati ke Hati

Posted: 08 Feb 2011 03:29 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com -- Dengan tata panggung yang dibentuk layaknya ruang keluarga yang lengkap dengan sofa, lampu remang-remang, dan berhias sejumlah bingkai foto yaang menggantung begitu saja, vokalis dan pencipta lagu dari Australia Rick Price memanfaatkan konser An Acoustic Evening with Rick Price, di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Senin (7/2/2011) malam untuk menceritakan kehidupan masa kanak-kanaknya di Beaudesert, sebuah kota kecil dekat Brisbane, Queensland. Price mengisahkan sebuah pelajaran hidup yang diperolehnya dari sebuah cerita tentang jembatan kayu yang dibangun di desanya untuk menyeberangkan penduduk dari satu sisi anak sungai yang lebar menuju ke sisi sebelahnya.

Dari kisah yang disampaikan oleh ayah dan kakeknya kepadanya itu Price menangkap pesan penting.  "Mereka bilang bahwa hidup seperti anak sungai yang membuat kita semua terpisah. Anda harus belajar untuk membangun jembatan anda dari hati ke hati untuk ke sisi lain. Ini lagu tentang kisah saya dengan pesan dari ayah saya dan Jack, kakek saya," tutur Price sebelum memetik gitar akustiknya untuk melantunkan "Bridge Building Man" di urutan ketiga dari deretan lagu romantisnya malam itu.

Price, dengan tubuh berbalut blazer dan celana panjang hitam plus kemeja putih dan dasi, tak henti-hentinya membuat kira-kira 3.000 penonton "meleleh" dengan lagu-lagu romantisnya. "Not a Day Goes By " dan "River of Love" membuka pertunjukannya tersebut.

Romantis bagi Price, yang bernyanyi hanya sambil memainkan gitar akustiknya, tidak melulu berarti cinta sejoli. Pria yang pernah tampil di Indonesia pada pertengahan 1990-an itu juga melarutkan suasana dengan sebuah lagu yang diciptanya khusus untuk mengenang sang ibu. "Lagu ini untuk ibu saya yang meninggalkan saya di saat saya berusia 18 tahun. Semua mencintaimu, Ibu," ucapnya disusul petikan intro lagu "Love Never Dies".

Lagu-lagu romantis juga dibawakannya ketika berbagi panggung dengan duo Endah N Rhesa, yang terdiri dari gitaris-vokalis dan pemain bas, serta vokalis Andre Hehanussa. Lagu "Where is the Love" disajikannya bersama Endah N Rhesa, sedangkan hit "If You're My Baybe" disuguhkannya berdua Andre.

Kembali tampil sendiri, Price lalu mengalirkan, antara lain, "Ain't Nobody", "Start with the Kiss", "Walk Away Renee", "You'll Never Alone", "You Change the Shape of My Heart", "Nothing Can't Stop Us Now", dan "Unbreakable Love" hingga ke ujung pertunjukannya. "Heaven Knows" tentu saja menjadi penutup. "Terima kasih Indonesia, kalian telah menyimpan lagu ini (di hati) dengan baik. 'Heaven Knows'," ujar Price, yang mendapat standing applause di akhir konsernya. 

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Sssttt... Ada House in Passion di Red Square!

Posted: 08 Feb 2011 03:17 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Nanti malam (8/2) Red Square (Plaza Senayan Arcadia) akan gelar acara clubbing bertema House in Passion pukul 22.00 WIB.

Berikut para pendukung acara yang akan tampil nanti malam:

Maxiemilianos Rally valky Ruffie.SE Reza Bukan Iwel mic controller : D-to hot wild sexy dancer

Info,GL & RSVP:

087882505165 BB's PIN 223A3D30 rally_valky.nolabel@yahoo.com

See you there, clubbers...! :)

************

"Punya acara clubbing, konser, atau pemutaran film? Silakan kirim email serta gambarnya ke : jakartatonite@kompas.com"

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

ANTARA - Mancanegara

ANTARA - Mancanegara


Wapres Mesir Teman Baik Israel

Posted: 07 Feb 2011 05:10 PM PST

Massa melakukan unjuk rasa di Lapangan Tahrir di Kairo, Minggu (30/1). (FOTO ANTARA/REUTERS/Asmaa Waguih/djo/11)

Hacham menyatakan bahwa Israel yakin Soliman akan menjabat setidaknya sebagai presiden interim jika Mubarak meninggal atau tak mampu lagi (menjalankan fungsinya)

Berita Terkait

London (ANTARA News) - Wakil Presiden Mesir Omar Suleiman memiliki pertalian hubungan yang baik dengan Israel dan negara Yahudi itu akan senang jika Omar memimpin Mesir, demikian kawat rahasia diplomatik AS seperti dikutip suratkabar Inggris, Telegraph, Selasa.

Dalam satu memo diplomatik bertahun 2008, dokumen yang disebarkan koran Inggris itu dari WikiLeask tersebut menyebutkan bahwa David Hacham, seorang penasehat pada Kementerian Pertahanan Israel (MoD), berkata kepada para pejabat AS bahwa Israel mengharapkan Suleiman, yang dieja Soliman dalam sejumlah kawat diplomatik rahasis itu, mengambilalih kekuasaan ( di Mesir).

"Hackam memuji habis-habisan Soliman, dan menyatakan bahwa sebuah 'hot line' (sambungan langsung) antara MoD dengan Dinas Intelijen Umum Mesir (GIS, badan intelijen Mesir) kini bisa dioperasikan tiap hari,"  demikian bunyi pesan rahasia yang dikirimkan Kedutaan Besar AS di  Tel Aviv, Israel.

"Hacham menyatakan bahwa Israel yakin Soliman akan menjabat (pemimpin Mesir) setidaknya sebagai presiden interim jika Mubarak meninggal atau tak mampu lagi (menjalankan fungsinya).

"Kami menyerahkan (rekomendasi ini) ke Kedutaan Besar (AS di) Kairo untuk menganalisis skenario sukses di Mesir, namun tak ada keraguan bahwa Israel sangat nyaman dengan prospek (berkuasanya)  Omar Soliman," papar memo diplomatik bertanggal Agustus 2008 itu.

Sabtu lalu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan mendukung Suleiman sebagai kandidat terbaik untuk memimpin pemerintahan transisi setelah Mubarak yang berjuang mempertahankan kekuasaannya berusaha terus mencengkeram kekuasaan.

Dokumen rahasia itu juga mengungkapkan bahwa Suleiman memamparkan wacana untuk mengizinkan tentara Israel mendekati daerah perbatasan Mesir-Israel di Philadelphi dalam upaya menghentikan penyelundupan senjata ke kelompok perlawanan Palestina  di Gaza.

"Pada momen-momen yang paling membuat mereka frustasi, (Menteri Pertahanan Mesir) Tantawi dan Soliman masing-masing mengklaim bahwa IDF (Angkatan Perang Israel) akan 'disambut' untuk mereinvasi Philadelphi, jika IDF dikira mampu menghentikan penyelundupan itu," tulis laporan para diplomat AS dalam kawat diplomatik yang bocor tersebut.

Memo itu kemudian mengungkapkan bahwa Suleiman menginnginkan Gaza dibuat "lapar, tapi tidak sampai kelaparan" untuk mengisolasi Hamas dari warga Palestina.

Di bagian lainnya dalam kawat diplomatik rahasia itu, Hacham mengaku kaget dengan penampilan Mubarak yang pikun dan berbicara tercadl-cadel, demikian laporan Reuters. (*)

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Mubarak Mau ke Jerman?

Posted: 07 Feb 2011 04:39 PM PST

Hosni Mubarak (reutersa.com)

Rumor yang menyebutkan Mubarak akan tiba di Jerman untuk tinggal sementara menjadi jauh lebih konkret dibandingkan dengan yang dipercaya sebelum ini

Berita Terkait

Berlin (ANTARA News) - Bila kabar berikut ini benar, maka inilah indikasi bahwa akan segera berakhirnya  drama politik di Mesir.

Majalah Jerman, Der Spiegel, melaporkan bahwa persiapan-persiapan telah disusun bagi Presiden Mesir Hosni Mubarak yang tengah berjuang mempertahankan kekuasaannya, untuk kemungkinan mengunjungi Jerman guna sebuah pemeriksaan menyeluruh kesehatannya.

"Rumor yang menyebutkan Mubarak akan tiba di Jerman untuk tinggal sementara menjadi jauh lebih konkret dibandingkan dengan yang dipercaya sebelum ini," tulis mingguan ini dalam versi online-nya seperti dikutip AFP.

"Pembicaraan pendahuluan dengan rumah sakit-rumah sakit yang cocok (untuk merawat Mubarak) tengah berlangsung, khususnya dengan klinik Max-Grundig di Buhl di wilayah Bade-Wurtemberg," sambung media itu mengutip sejumlah sumber di klinik tersebut.

AFP tidak dapat mengonfirmasi laporan ini.

Saat ditannya kemungkinan Mubarak mengunjungi Jerman, juru bicara pemerintah Jerman  Steffen Seibert menjawab, "Belum ada baik permintaan resmi maupun tidak resmi berkaitan dengan ijin tinggal dimaksud."

Mubarak yang Senin kemarin terus menghadapi gelombang protes yang menyerunya untuk mundur, sebelumnya telah mendapatkan perawatan medis di Jerman sekurang-kurangnya dua kali.  (*)

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

ANTARA - Berita Terkini

ANTARA - Berita Terkini


Merombak SKB Tiga Menteri

Posted: 07 Feb 2011 07:12 PM PST

Seorang anggota Tim Pusat Identifikasi Mabes Polri memasang garis polisi di halaman rumah milik Suparman anggota Jemaah Ahmadiyah (FOTO ANTARA/Asep Fathulrahman )

Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama pada umumnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal

Berita Terkait

Video Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Ratusan orang menyerbu sebuah rumah di Desa Cibede, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Hari itu, Minggu (6/2) menjelang siang, massa hendak menghentikan kegiatan ajaran Ahmadiyah yang diduga dilakukan oleh beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut.

Upaya itu berujung pada kekerasan. Ratusan warga menyerang. Sedangkan para penganut Ahmadiyah--menurut pengakuan warga--memprovokasi dan melakukan perlawanan.

Pertumpahan darah tak terhindarkan. Akibatnya, tiga orang tewas akibat bacokan benda tajam dan beberapa orang lainnya terluka parah.

Sesaat setelah bentrok, pejabat pemerintah, aktivis, dan pemerhati masalah HAM menyampaikan simpati dan duka cita. Seperti biasa pula, mereka seperti berlomba menganalisis akar masalah tersebut dan--tentu saja--mencari kambing hitam yang patut disalahkan.

Pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamananan, segera menyikapi kejadian tersebut. Sejumlah petinggi institusi pemerintah yang membidangi hukum dan keamanan berkumpul dan akhirnya mengeluarkan sejumlah instruksi untuk menenangkan suasana.

Salah satu topik yang mengemuka dalam forum itu adalah wacana mengevaluasi Keputusan Bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri atau yang sering disebut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Menko Polhukam, Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah akan meninjau kembali SKB yang mengatur Ahmadiyah tersebut, sehingga kekerasan seperti di Cikeusik tidak terjadi lagi.

"Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam," kata Djoko Minggu (6/2) malam.

Djoko menjelaskan, evaluasi perlu dilakukan agar keyakinan, kepercayaan seseorang atau sekelompok orang, tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada.

Djoko menegaskan, "intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,".

Djoko tak main-main. Menurut dia, evaluasi SKB adalah perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah disahkan pada 9 Juni 2008. Secara utuh--seperti dimuat dalam laman Kementerian Dalam Negeri--keputusan itu berisi tentang "Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat".

Keputusan bersama itu berisi tujuh peringatan dan perintah kepada penganut Ahmadiyah dan masyarakat.

Pertama, keputusan bersama itu memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kedua, keputusan itu juga memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Diktum ketiga keputusan itu secara jelas mencantumkan ancaman hukuman bagi para penganut Ahmadiyah. Diktum ketiga itu berbunyi "Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya".

Dalam diktum kelima, keputusan bersama tiga menteri itu memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Warga masyarakat yang melanggar juga terancam dihukum. Hal itu termaktub dalam diktum kelima yang selengkapnya berbunyi "Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam diktum keenam, tiga menteri memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.

Keputusan Bersama itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, seperti dinyatakan dalam diktum ketujuh.

Tidak efektif

Keputusan bersama itu memang telah secara eksplisit menyatakan ancaman hukuman bagi penganut Ahmadiyah dan masyarakat yang tidak taat. Namun, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indriaswati D. Saptaningrum, keputusan bersama itu belum efektif.

"Selama ini tebukti, SKB tidak mampu mencegah terjadinya aksi kekerasan," kata Indriaswati dalam pernyataan resmi ELSAM.

Indriaswati menyatakan, SKB itu semakin terbukti tidak berfungsi sebagai mana mestinya karena tetap saja terjadi bentrok yang mengatasnamakan agama--salah satu hak dasar manusia.

Berdasarkan catatan ELSAM, bentrok di Cikeusik pada awal 2011 itu adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya.

Selama 2010, menurut catatan ELSAM, telah terjadi empat bentrokan yang melibatkan penganut Ahmadiyah dan masyarakat. Keempat kasus itu terjadi di Kuningan (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), dan Kebayoran Lama (Jakarta Selatan).

SKB tiga menteri memang mencantumkan ancaman hukuman bagi penganut Ahmadiyah dan masyarakat. Namun, kata Indriaswati, tidak ada ketentuan yang bisa mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kerusuhan, baik itu penganut Ahmadiyah maupun masyarakat pada umumnya.

Lembaga tersebut berpendapat, kekerasan yang terkait dengan agama atau kepercayaan apapun adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius.

"Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama pada umumnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Indriaswati.

ELSAM secara resmi meminta pemerintah secara khusus mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan sigap. Aparat diminta menindak siapapun yang terbukti melakukan kekerasan atau menghasut untuk melakukan kekerasan dalam kejadian tersebut.

Menurut Indriaswati, aparat tidak bertindak maksimal setiap kali terjadi tindak kekersasan atas dasar agama atau kepercayaan. Hal itu bisa menimbulkan kesan negatif terhadap aparat penegak hukum.

"Kesannya polisi melegitimasi tindakan kekerasan dan pengrusakan, pengancaman, serta penganiayaan," katanya.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Presiden Bertolak ke Kupang

Posted: 07 Feb 2011 07:05 PM PST

Susilo Bambang Yudhoyono,Ny Ani Yudhoyono (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Berita Terkait

Video Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa pukul 10:00 WIB bertolak menuju Kupang Nusa Tenggara Timur untuk kunjungan kerja hingga Jumat (11/2).

Kepala Negara didampingi Ibu Ani Yudhoyono selama berada di Kupang akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional tahun 2011 serta berkunjung ke Atambua.

Selasa sore, sekitar pukul 14:23 WITA, Presiden akan meresmikan gong perdamaian, sekaligus menanam pohon serta meresmikan rumah pintar Sonaf Soet Hinef.

Pada Rabu pagi Presiden dan Ani Yudhoyono akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

Kamis, Presiden dan rombongan dijadwalkan menuju Atambua dan bermalam hingga Jumat pagi untuk kemudian kembali ke Kupang dan bertolak ke Jakarta.

Presiden dan rombongan akan bertolak ke Atambua, Belu, sekitar 300 km arah timur Kupang, melalui jalan darat dengan menempuh perjalanan sekitar delapan jam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono rencananya akan menginap di tenda saat mengunjungi Yonif 744/SYB di Atambua, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden selama kunjungan kerja tersebut antara lain Mensesneg Sudi Silalahi dan sejumlah pejabat lainnya.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Utusan Online - Luar Negara

Utusan Online - Luar Negara


Gencatan senjata gagal

Posted:

Gencatan senjata gagal

Gencatan senjata gagal


Tentera Kemboja berdiri di atas sebuah kereta kebal berkawal di Kuil Preah Vhear di wilayah Preah Vihear, kira-kira 500 kilometer ke barat laut Phnom Penh, kelmarin. - AFP


BANGKOK 7 Feb. - Tiga belas tentera Thai dan seorang orang awam cedera dalam pertempuran terbaru dengan tentera Kemboja di mana kawasan pertempuran diperluaskan di luar kawasan sempadan yang dipertikaikan ketika gencatan senjata berlangsung tidak sampai 24 jam.

Jurucakap Tentera Thai Kol. Sansern Keowkamnerd hari ini berkata, mereka mengalami kecederaan ketika berlaku pertempuran pada pukul 6.30 petang semalam di daerah Kantharalak, wilayah Si Sa Ket, kira-kira 550km timur Bangkok.

Kedua-dua pihak menggunakan senjata berat termasuk roket, mesingan, meriam, dan artileri dengan tentera Kemboja dilaporkan melancarkan serangan dari stesen mereka di Bukit Phu Ma Khua dan Chong Don Aou.

Kol. Sansern mendakwa tentera Kemboja terlebih dahulu memulakan serangan di bumi Thai dan segera dibalas oleh pihak Thai.

"Sekolah dan banyak kampung terkena tembakan," katanya, sambil menambah kata, insiden itu memaksa beribu-ribu penduduk kampung dipindahkan sementara ke kubu bawah tanah dan tempat lebih selamat.

Pihak berkuasa Si Sa Ket telah menjadikan dewan orang ramai dan stadium sebagai tempat perlindungan sementara.

Kedua-dua pihak mencapai perjanjian gencatan senjata pada pukul 7 petang Sabtu lepas, berikutan pertempuran yang tercetus di kawasan sempadan yang dipertikaikan pada Jumaat, yang mengorbankan dua rakyat Thai, seorang daripadanya orang awam, manakala 12 tentera cedera, selain mengakibatkan kerosakan sebuah sekolah dan beberapa buah rumah dalam pertempuran yang berlangsung selama dua hari.

Pertempuran semalam berlangsung kira-kira tiga jam dan disambung semula pada kira-kira 8.30 pagi ini.

Dalam perkembangan lain, laporan dari Phnom Penh menyebut Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen menghantar surat kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu malam semalam untuk meminta campur tangan badan dunia itu.

Phnom Penh mahu Majlis Keselamatan mengadakan sidang tergempar untuk menghentikan pencerobohan Thai ke dalam wilayah Kemboja. - Bernama

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

Jerman sedia terima Mubarak jalani perubatan

Posted:

Jerman sedia terima Mubarak jalani perubatan

Jerman sedia terima Mubarak jalani perubatan

BERLIN 7 Feb. - Anggota parti pemerintah Jerman menyokong cadangan supaya Presiden Mesir, Hosni Mubarak datang ke Jerman untuk menjalani pemeriksaan perubatan berpanjangan sebagai jalan keluar daripada krisis politik di negaranya.

Ahli Parlimen daripada Parti Demokrat Kristian (CDU) pimpinan Canselor Angela Merkel dan rakan mereka dalam kerajaan campuran, Demokratik Bebas (FDP) mengalu-alukan langkah itu sebagai cara terhormat untuk Mubarak meninggalkan politik, lapor akhbar Bild am Sonntag, semalam.

"Kita perlu melihat peralihan kuasa berlaku secara aman di Mesir.

"Jika Jerman boleh memberi sumbangan positif dalam konteks antarabangsa, kita harus menerima kedatangan Mubarak jika beliau bersetuju," kata anggota Parlimen CDU, Andreas Schockenhoff yang juga pakar dasar luar.

Jurucakap FDP di Parlimen, Elke Hoff berkata, beliau mengalu-alukannya jika Mubarak datang ke Jerman, 'sekiranya langkah ini dapat membantu menstabilkan situasi di Mesir'.

"Lagi pun ini bukan kes perlindungan politik," tambah Hoff.

Sumber kerajaan berkata, Mubarak akan dibenarkan masuk ke Jerman untuk mendapat rawatan perubatan.

Kelmarin, akhbar New York Times (NYT) di Amerika Syarikat (AS) melaporkan, satu cara untuk Mubarak, 82, meninggalkan negara tanpa secara terang-terangan dilihat tunduk kepada desakan supaya beliau meletakkan jawatan ialah dengan melakukan lawatan berpanjangan ke Jerman atas sebab perubatan.

Mubarak sebelum ini pernah menjalani rawatan perubatan di Jerman, dan pada Mac lalu menghabiskan masa tiga minggu di sebuah klinik di Heidelberg untuk menjalani pembedahan membuang pundi hempedunya. - dpa

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

The Malaysian Insider :: World

The Malaysian Insider :: World


Tunisia calls up army reserve to tackle violence

Posted: 07 Feb 2011 05:47 PM PST

A soldier stands guard behind a wire fence cordon outside the interior minister's office in Tunis yesterday, February 7, 2011. — Reuters pic

TUNIS, Feb 8 — Tunisia asked military reservists to report for duty and warned police they would be fired for skipping work yesterday, in a new drive to restore order three weeks after an uprising overthrew the president.

Security officials in the coalition government put in place after President Zine al-Abidine Ben Ali fled to Saudi Arabia have said there is a conspiracy by officials close to the old administration to spread chaos and take back power.

After days of gunfights and looting immediately after Ben Ali was pushed out, it had seemed security was being restored but since last week violence has flared again, raising new questions about Tunisia's stability.

The military has for weeks been in the streets helping keep order and filling the gap left by a police force whose ranks have been thinned by desertions and absenteeism.

"The Defence Ministry has called on retired members of the army, navy and air force ... to go to the regional centres of conscription and mobilisation nearest to their place of residence," said a ministry statement reported by the official TAP news agency.

Tunisia's uprising against Ben Ali's authoritarian rule inspired protest movements elsewhere in the Arab world, notably in Egypt, and its halting progress towards stability is being watched closely in the region.

Britain announced its Foreign Minister William Hague will have talks with officials in Tunisia today, becoming the highest-ranking Western official to visit since Ben Ali was overthrown.

In a further effort to help restore order, Tunisian lawmakers voted to give interim President Fouad Mebazza the power to rule by decree, allowing him to bypass Parliament.

Addressing the chamber, Prime Minister Mohamed Ghannouchi said those powers were needed to allow the government to respond quickly to the challenges it faces.

The Interior Ministry urged police to play their role in bringing back security.

Public respect for the police is low because many Tunisians blame them for carrying out acts of violent repression during Ben Ali's rule, and suspect them of trying to undermine the new government after he fled.

"The Ministry of Interior calls on police officers to guarantee the security of the country and to act to help all those who ask their help in case of danger," the official news agency quoted the ministry as saying.

"In cases where police leave their workplace to answer urgent calls they must return as soon as the emergency is dealt with. If they do not return they will be considered as having left their job," the ministry said.

At least five people have been killed in provincial towns since Friday, including two shot dead in the northern city of El Kef when police tried to disperse protesters.

There were no reports of any deaths or injuries yesterday but protesters clashed with police again in El Kef and set fire to buildings in the town, local media reported.

In the Tunisian capital, about 300 employees of the Foreign Ministry staged a protest rally outside their workplace to demand that the minister, Ahmed Ounaiss, step down.

He had angered many Tunisians by lavishing praise on French Foreign Minister Michele Alliot-Marie, who is under fire at home from opposition politicians who accuse her of having cosy relations with Tunisia's ousted administration. — Reuters

 

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.

US Marine gets 6-year prison term for Iraq fraud

Posted: 07 Feb 2011 05:43 PM PST

LOS ANGELES, Feb 8 — A US Marine Corps captain who last year pleaded guilty to skimming nearly US$1.7 million (RM5.2 million) from government contracts in Iraq was sentenced to six years in federal prison yesterday.

Captain Eric Schmidt, who is assigned to the First Marine Division at Camp Pendleton in Southern California, pleaded guilty last May to conspiracy to commit wire fraud and filing a false tax return with the US Internal Revenue Service.

His wife, Janet Schmidt, pleaded guilty to a tax offence in connection with the scheme and faces three years in prison when she is sentenced in March.

Schmidt, who is still in the Marine Corps, was sentenced by US District Judge Virginia A. Phillips in a civilian federal court.

Prosecutors say Schmidt, 40, who was deployed to Iraq in 2008, used his position to steer business to an Iraqi contractor, Al-Methwad Company.

Once Al-Methwad had been awarded the contracts, prosecutors say, Janet Schmidt used money from Al-Methwad to purchase fewer or inferior goods than those required by the contract and arranged for their delivery to Marines in Iraq.

Prosecutors say the Schmidts caused the US Defence Department to suffer losses of US$1.69 million and the Internal Revenue Service to suffer losses of more than US$450,000.

During the course of the investigation, government agents seized two California properties, two luxury vehicles and about US$40,000 in cash from the couple.

"The Schmidts defrauded US taxpayers, cheated the Iraqi people and betrayed the trust placed in them," said Stuart Bowen, attorney for the Special Inspector General for Iraq Reconstruction. "They will now pay a price for their criminal wrongdoing." — Reuters

 

Full Feed Generated by Get Full RSS, sponsored by USA Best Price.