KOMPAS.com - Nasional |
| Pelajaran Agama Tak Memuaskan, Jadi Awal Radikalisme Posted: 30 Oct 2012 10:45 AM PDT  Pelajaran Agama Tak Memuaskan, Jadi Awal Radikalisme Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Rabu, 31 Oktober 2012 | 00:29 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Terduga teroris yang duduk bangku sekolah kemungkinan kurang puas dengan materi pelajaran agama yang diperolehnya di sekolah. Sehingga, untuk memuaskan diri, maka mereka mencoba mencari tambahan pengetahuan di luar sekolah. "Pendidikan agama disekolah mungkin tidak memuaskan secara intelektual. Jadi kalau ada tawaran yang lebih memuaskan, mereka akan cari tahu di luar sekolah," kata Abduhzen, Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina kepada Kompas.com, Selasa (30/10/2012). Abduhzen menambahkan, hasrat intelektual mengenai agama yang terus meningkat membuat siswa mencari sumber lain yang terkadang malah memberikan ajaran yang salah. Selain itu, menurut beberapa penelitian, perkumpulan agama di sekolah tak bisa dipungkiri terkadang menyiratkan ajaran radikal yang bisa menyeret para siswa ke dalam pemikiran yang menjurus pada tindakan terorisme. Menurut Abduhzen, peningkatan mutu pelajaran agama di sekolah dapat mencegah rekrutmen teroris pada tingkatan sekolah. Kasus terorisme yang melibatkan anak muda, terlebih mereka yang duduk di bangku sekolah memang sangat memprihatinkan. Tidak hanya pelajaran agama, kata Abduszen, lingkungan tempat tinggal juga bisa mempengaruhi dan memberikan sumbangsih pergeseran sosial kepada siswa. Untuk itu, peran keluarga dan masyarakat bisa mencegah berkembangnya terorisme di kalangan siswa sekolah. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang terduga teroris, Davit Ashari (19), yang ditangkap di Palmerah, Sabtu (27/10/2012), tercatat sebagai pelajar di Sekolah Pelayaran Menengah (SPM) Tri Arga 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Davit terdaftar sebagai siswa kelas tiga sekolah tersebut. Davit ditangkap Densus 88 di kediamannya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat bersama kakak kandungnya, Herman. |
| DPR Minta Dahlan Iskan Terbuka Posted: 30 Oct 2012 08:55 AM PDT Upeti BUMN DPR Minta Dahlan Iskan Terbuka Penulis : Suhartono | Selasa, 30 Oktober 2012 | 22:56 WIB JAKARTA, KOMPAS.com- Pascakonflik antara DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, beredar inisial nama anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi yang dituding sering menerima upeti dari kalangan BUMN. Selain inisial nama SN, AK, MWN dan lainnya, ada juga inisial nama BS. Inisial BS seperti mengarah pada inisial nama Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar. Padahal, inisial BS tak selalu berarti Bambang Soesatyo. "Di Golkar sendiri yang berinisial BS ada beberapa. Di antaranya, saya, Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno dan lainnya. Oleh sebab itu, Dahlan Iskan harus mengklarifikasi dan memperjelas kepanjangan nama-nama itu sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang kebetulan mirip dengan inisial tersebut," ujar anggota Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Susatyo, Selasa (30/10/2012) malam di Jakarta. Sebab, tambah Bambang, beredarnya inisial sejumlah nama anggota DPR dari berbagai fraksi yang diduga kerap melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN,yang katanya bersumber dari informasi Humas BUMN, sangat meresahkan dan merugikan anggota Dewan yang kebetulan namanya mirip denga inisial tersebut. "Untuk itu, saya mendesak Humas BUMN untuk segera mengumumkan nama lengkap dari inisial-inisial itu agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kemiripan inisial tersebut. Misalnyan nama saya," kata Bambang. Menurut Bambang, jika Humas BUMN tidak segera mengklarifikasi dan mengumumkan, maka tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang kebetulan mirip dengan insial itu dapat mengadukan Humas BUMN. "Sebab, patut diduga ada unsur kesengajaan pencemaran nama baik dan upaya pembusukan terhadap sejumlah anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan bidang tugas komisinya baik langsung maupun tidak langsung, melalui modus penyebutan inisial," jelas Bambang lagi. "Beredarnya inisial anggota DPR pemeras BUMN itu sangat disesalkan. Sebab itu, harus dibuka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan fitnah. Kita akan kasih waktu 2x24 pada Humas Kementerian BUMN. Jika benar mereka yang umumkan inisial-inisial tersebut harus dibuka seterang-terangnya. Jika tidak membuka, kami akan melaporkan ke polisi karena menebar fitnah," jelas Bambang lagi. Editor : Tjahja Gunawan Diredja |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan