Khamis, 25 Oktober 2012

detikcom

detikcom


Pemerintah Dampingi Proses Hukum 2 WNI yang Divonis Mati di Malaysia

Posted: 25 Oct 2012 12:32 PM PDT

Jumat, 26/10/2012 02:34 WIB

Rachmadin Ismail - detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda Connect with Facebook

Jakarta - Dua WNI kakak beradik dari Kalimantan Barat Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu divonis mati oleh pengadilan tinggi Malaysia. Pemerintah terus memantau dan mendampingi perkembangan kasus tersebut.

"Kita sudah membantu keberangkatan ibu yang bersangkutan ke Malaysia, namanya Ibu Hui, itu yang kita pertemukan dengan mereka," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Muhaimin mengatakan pengacara dari pemerintah Indonesia melalui KBRI di Malaysia juga terus membantu. "Memang harus didampingi terus. Didampingi secara hukum," imbuhnya.

Ketika ditanya apakah pihak Kemenakertrans mendorong Kemenlu untuk memberikan protes ke Malaysia, pria yang akrab disapa Cak Imin ini tidak menjawab dengan tegas.

"Ya tergantung kasusnya, dalam hal kasus ini kita akan minta tegas dari Kemlu supaya pemerintah Malaysia membantu kita," ungkap Ketua Umum PKB ini.

Cak Imin membantah informasi yang menyebut ada WNI/TKI yang akan dihukum mati di Malaysia sebanyak 150 orang sejak 1999-2012.

"Bukan TKI, mayoritas Narkoba, TKI kita hanya sebagian kecil. Yang Narkoba itu terbesar hampir 60 persen-75 persen," tutupnya.

(mad/mpr)

Tutup
 Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

loadingSending your message

Message has successfully sent


Sponsored Link

Peristiwa di Provinsi Rakhine adalah Konflik Komunal Bukan Agama

Posted: 25 Oct 2012 11:13 AM PDT

Jumat, 26/10/2012 01:13 WIB

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda Connect with Facebook

Myanmar, - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Myanmar menegaskan bahwa konflik yang terjadi di provinsi Rakhine antara etnis Rohingya dan Rakhine bukanlah konflik agama melainkan konflik komunal. Berdasarkan penelusuran KBRI, salah satu penyebab berlarutnya konflik komunal ini, akibat kurangnya penegakan hukum di sana.

"Ini adalah konflik komunal yang dikaitkan ke konflik agama," Kepala Bagian Penerangan Sosial dan Budaya di Kedubes Indonesia di Myanmar, Djumara Supriyadi, Kamis (25/10/2012).

Djumara menjelaskan, konflik ini bermula pada bulan Mei 2012 saat terjadi kasus pemerkosaan kepada salah seorang perempuan di Provinsi Sittwe. Kemudian setelah itu, terjadi aksi swepping yang menewaskan sekitar 10 orang di wilayah yang sama.

"Entah kenapa konflik ini kemudian mulai dikaitkan dengan agama padahal tidak," kata Djumara.

Puncaknya ketika pada 19 Juni 2012, pemerintah Myanmar menyatakan wilayah Provinsi Rakhine menjadi wilayah darurat. Kekerasan kemudian

menjalar di beberapa wilayah yaitu Maungdaw/Sittwe, Buthaidung, Myauk Oo, Rathaedung, Ramree, Ponnagyun. Berdasarkan laporan pemerintah setempat, hingga 17 September 2012, sebanyak 75.075 orang mengungsi.

"Kondisi di sana masih panas dan sensitif," ucapnya.

Djumara juga mengingatkan, beberapa foto yang diposting di internet tidak sepenuhnya benar, terutama foto-foto yang terkait pembantaian.

"Ada foto yang diambil dari Afrika, Tibet dan Thailand. UN (United Nation) juga telah menjelaskan hal ini," terangnya.

Salah satu penyebab meluasnya konflik ini adalah kurangnya penegakan hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai. "Kalau seandainya dari awal ditegakkan tentu tidak akan meluas," ucapnya.

(fiq/mpr)

Tutup
 Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

loadingSending your message

Message has successfully sent


Sponsored Link

Tiada ulasan:

Catat Komen