ANTARA - Peristiwa |
| MPR: nilai Pancasila sudah terkikis Posted: 24 Oct 2012 07:04 AM PDT Batam (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sudah mulai terkikis di era globalisasi. "Perubahan yang cukup cepat di segala bidang di era globalisasi sangat mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar berbangsa yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga sampai pada titik kritis," kata dia saat menjadi pembicara dalam seminar yang dilaksanakan di Universitas Batam, Rabu. Ia mengatakan pilar tersebut penting untuk membawa masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik sebagai bangsa yang besar dana bermartabat. "Sesunggunya Indonesia memahami pentingnya nilai-nilai yang terkandung didalam empat pilar tersebut untuk kembali ditegakkan dalam ingatan bagi seluruh anak bangsa pada saat sekarang ini. Sehingga jati diri sebagai anak bangsa Indonesia tidak hilang ditelan zaman," kata dia. Yang lebih parah, kata dia, saat ini penyelenggara negara juga sudah banyak yang melupakan nilai-nilai yang diajarkan dalam empat pilar berbangsa tersebut. "Mereka (penyelenggara negara) sudah terjebak dengan rutinitas-rutinitas yang ada, sihingga melupakan nilai-nilai empat pilar tersebut. Sehingga sosialisasi ini perlu digalakkan kembali untuk menyelamatkan bangsa ini," kata Lukman. MPR, kata dia, akan terus mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan ini tidak hanya ditujukan kepada para penyelenggara negara yang memang harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai empat pilar tersebut tapi juga masarakat luas utamanya mahasiswa dan pemuda sebagai penerus bangsa pada masa depan. "Pemahaman terhadap pilar berbagsa harus kembali ditingkatkan, agar masalah bangsa ini seperti korupsi bisa diatasi. Empat pilar berbangsa harus disosialisasikan secara masif," kata dia. Ia mengatakan penyelenggara negara yang baik adalah yang memahami nilai-nilai yang terkandung didalam empat pilar tersebut. "Bangsa ini sudah banyak permasalahan, jadi jangan lagi ditambahkan dengan permasalahan yang tidak terlalu prinsipil. Sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik," katanya. Ia berharap, sekeras atau setajam apapun perbedaan yang terjadi harus disikapi secara arif sehingga tidak sampai mengoyak persatuan dalam NKRI. Pembantu Rektor (Purek) III Universitas Batam (Uniba), Lagat Siadari menyampaikan, pihaknya menyambut baik dengan acara sosialisasi empat pilar bernegara di Kampus Universitas Batam karena hal itu sangatlah penting untuk diketahui oleh seluruh mahasiswa. |
| Kasus korupsi paling sering muncul di media Posted: 24 Oct 2012 06:52 AM PDT  Angelina Sondakh, bekas Puteri Indonesia dan petinggi DPP Partai Demokrat ini sangat sering mengisi halaman-halaman dan waktu penyiaran media massa nasional. Dia menjadi tersangka korupsi yang melibatkan banyak elit politik dan petinggi negara ini. (ANTARA)
Berita Terkait "Tujuh dari 10 berita yang berfrekuensi tinggi adalah tentang kasus suap dan korupsi," kata Peneliti Utama FFH, Dian Permata. Riset analisis isi media tersebut dilakukan 28 Oktober 2011 hingga 22 Oktober 2012 terhadap 28.971 berita yang ditayangkan di 12 media cetak, enam televisi, dan tujuh media online. "Riset menggunakan metode pengambilan contoh secara tertentu, tempat riset terhadap berita tematik dan berdasarkan kategori politik, hukum, dan ekonomi," kata Permata. Pemberitaan kasus Wisma Atlet merupakan berita yang paling sering dipublikasikan yakni 1.310 kali, disusul berita calon presiden 1089 kali, kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia, 1.067 kali, kasus korupsi pengadaan SIM Korlantas Polri 764 kali. Berikutnya kasus suap proyek Hambalang 738 kali, kejatuhan pesawat Sukhoi Super Jet 100, 534 kali, kasus penggelapan pajak oleh Dhana Widyatmika, 503 kali, kasus Nazarudin, 455 kali, kenaikan harga BBM, 433 kali, dan kasus suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 424 kali. Menurut Permata, data tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi merupakan kasus yang paling disorot publik dan harus menjadi perhatian serius Presiden Susilo Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. "Keduanya harus cepat dan asli untuk menanggulangi berlarut-larutnya kasus suap dan korupsi yang masih lamban penanganannya," katanya. Apabila penanganan tetap lamban, kata Dian, maka akan menimbulkan efek pengganda yang bisa membuat akhir pemerintahan SBY-Boediono tidak berlangsung mulus. "Juga berdampak pada semakin terpuruknya citra Partai Demokrat," kata mantan wartawan itu. (S024//E001) Editor: Ade Marboen COPYRIGHT © 2012 Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com |
| You are subscribed to email updates from ANTARA News - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan