Ahad, 24 Mac 2013

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Panitia Duga Ada yang Intervensi Kongres HMI

Posted: 24 Mar 2013 03:38 PM PDT

Panitia Duga Ada yang Intervensi Kongres HMI

Penulis : R. Adhi Kusumaputra | Minggu, 24 Maret 2013 | 22:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Pelaksana Kongres ke-28 HMI menduga kuat ada intervensi salah satu partai politik pada pelaksanaan acara.

"Meskipun sudah berjalan selama sembilan hari atau sudah lewat empat hari dari waktu yang ditentukan, agenda Kongres HMI masih berkutat pada sidang pleno dua yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBHMI," kata Ketua Pelaksana Nasional Kongres ke-28 HMI, Muhammad Chairul Basyar dalam siaran persnya, Minggu (24/3/2013) malam.

"Kami berhadapan dengan deadlock karena pelaksanaan sidang sudah lebih dari empat hari dari waktu yang ditentukan. Dalam sembilan hari pelaksanaan Kongres, kami baru sampai pada tahap pembahasan LPJ PBHMI yang belum juga terlaksana," ujar Chairul Basyar.

Menurut Ilung, panggilan akrab Chairul Basyar, panitia menduga kuat ada campur tangan salah satu parpol dalam pelaksanaan kongres tersebut. Dugaan kuat itu berdasarkan pada bukti-bukti bahwa kader parpol turut bermain dalam pengacauan kongres yang sudah berlangsung sejak Jumat (15/3/2013). Campur tangan para tokoh parpol dan juga alumni organisasi itu dinilai sudah sangat berlebihan.

Dijelaskan, pada Jumat 22 Maret, beberapa ketua umum Badan Koordinasi (BADKO) HMI, Presidium Sidang, Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PBHMI bertemu dengan Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum Gokar dan salah satu Ketua Presidium KAHMI, di kediamannya. Hadir dalam pertemuan tersebut Taufik Hidayat Presidium Nasional KAHMI dan yang juga anggota DPR RI dari Partai Golkar.
 
Sebagai kader HMI, Ilung mengatakan, panitia bersama para anggota lain yang aktif akan melawan kepentingan-kepentingan tersebut. 

 

Gerindra: Belum Perlu Demo Besar-besaran

Posted: 24 Mar 2013 03:31 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai oposisi, Partai Gerindra tak akan terlibat dalam aksi yang dilakukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Partai Gerindra menganggap aksi pengulingan pemerintahan belum perlu dilakukan.

"Bagi Gerindra, demo besar-besaran belum perlu dilakukan sekarang. Masih harus menunggu momentum yang tepat. Gerindra tidak akan ikut-ikutan turun ke jalan," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Minggu ( 24/3/2013 ).

Martin mengatakan, pihaknya akan turun ke jalan seperti aksi 1998 jika demokrasi tersendat. Saat ini, kata dia, demokrasi tetap berjalan. Berbagai kalangan seperti DPR, pers, mahasiswa, buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen lain bebas mengeluarkan pendapat.

Hanya saja, Martin menilai kualitas demokrasi masih rendah. Demokrasi saat ini, kata dia, seolah-olah berjarak dengan kepentingan rakyat. "Meski demikian, Gerindra tetap menghormati hak warga untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk demo besok. Hanya saja, kita mengingatkan agar demo jangan sampai anarkis yang akhirnya merugikan kita semua," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, MKRI tetap akan memulai aksi pada Senin ( 25/3/2013 ). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB.

Aksi Senin besok merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Tujuan mereka, yakni menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono sebelum Pemilu 2014 . Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara.

Selama transisi, mereka akan merubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin besok, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat.

Editor :

Erlangga Djumena

Tiada ulasan:

Catat Ulasan