Selasa, 4 September 2012

ANTARA - Berita Terkini

ANTARA - Berita Terkini


Jalan trans Timika-Enarotali ditargetkan rampung 2013

Posted: 04 Sep 2012 07:21 PM PDT

Timika (ANTARA News) - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pengerjaan proyek jalan trans Papua yang menghubungkan Timika-Enarotali, Kabupaten Paniai akan rampung pada tahun 2013.

Jalan trans Timika-Enarotali yang sudah dikerjakan mencapai panjang sekitar 110 kilometer dengan konstruksi jalan perkerasan tahan cuaca (japat). Demikian disampaikan Kepala Satuan Kerja (Satker) PJN Timika, Tarianus Panjaitan, di Timika, Rabu.

"Tahun ini ruas jalan yang dikerjakan sepanjang 20 kilometer," katanya.

Pengerjaan jalan trans Timika-Enarotali dimulai sejak 2010 dan masuk dalam "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia "(MP3EI) tahun 2011-2025 yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta tahun 2011.

Menurut Tarianus, ruas jalan yang dikerjakan Satker PJN Timika saat ini sudah memasuki perbatasan antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paniai.

"Sekarang sudah sampai di kaki gunung di daerah perbatasan dengan Paniai. Teman-teman dari Satker Nabire juga sedang mengerjakan ruas jalan dari arah Paniai. Kemungkinan tahun 2013 sudah bisa tersambung," tutur Tarianus.

Hambatan utama dalam pengerjaan ruas jalan trans Papua yang menghubungkan Timika-Enarotali tersebut, katanya, yaitu adanya sungai-sungai besar dengan kondisi yang curam. Ada sekitar tujuh jembatan besar dengan bentang keseluruhan mencapai 650 meter yang harus dibangun.

Tahun ini, Satker PJN Timika akan mengerjakan dua jembatan dengan anggaran APBN-Perubahan 2012. Kedua jembatan itu masing-masing memiliki bentangan 120 meter dan 100 meter, sedangkan lima jembatan lainnya akan dikerjakan tahun 2013.

(E015)

"BUMN bisa dapatkan pembiayaan lembaga donor"

Posted: 04 Sep 2012 07:06 PM PDT

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai pembiayaan, baik melalui APBN, investasi maupun pembiyaaan lainnya seperti donor.

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa saja mendapatkan pembiayaan dari lembaga donor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air.

"Kita juga akan banyak mendorong BUMN untuk mendukung infrastruktur, kalau perlu donor kita berikan langsung ke BUMN untuk membangun infrastruktur. Nantinya lembaga donor seperti Bank Dunia, JICA yang selama ini selalu lewat mekanisme G to G dalam penyaluran donor, kenapa tidak kita dorong langsung ke BUMN, yang penting BUMN-nya harus punya struktur keuangan yang bagus," kata Lukita, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai pembiayaan, baik melalui APBN, investasi maupun pembiyaaan lainnya seperti donor.

Ditambahkannya, jika dalam pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR diusulkan penambahan anggaran, maka penambahan dana dalam APBN kita akan lakukan untuk infrastruktur.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan Indonesia membutuhkan nilai investasi infrastruktur setidaknya lima persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Tentu investasi infrastruktur tidak hanya dari APBN, sumber-sumber yang lain juga penting," kata Armida.

Ia menyebutkan, belanja infrastruktur pada RAPBN 2013 sebesar Rp188,4 triliun, APBD menyumbang sekitar Rp96 triliun dari Rp518 triliun dana yang disalurkan ke daerah, kemudian dana infrastuktur dari BUMN Rp77 triliun, dan swasta diperkirakan Rp60 triliun namun ini bisa saja lebih besar.

Menurut dia, jika semua sumber tersebut dijumlahkan maka pada 2013 persentasinya masih sekitar 4,56 persen dari PDB, padahal kebutuhan investasi infrastruktur minimal itu 5,0 persen dari PDB.

(ANT)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca

Kirim Komentar

Tiada ulasan:

Catat Ulasan