Rabu, 18 Julai 2012

KOMPAS.com - Internasional

KOMPAS.com - Internasional


Argentina Kekang Transaksi dalam Dollar AS

Posted: 18 Jul 2012 05:54 AM PDT

Argentina Kekang Transaksi dalam Dollar AS

Penulis : Pieter P Gero | Rabu, 18 Juli 2012 | 12:54 WIB

BUENOS AIRES, KOMPAS.com - Pemerintah Argentina memperketat kontrol mata uang keluar untuk mencegah pelarian modal dan mempertahankan cadangan devisa yang ada. Langkah pemerintahan Presiden Cristina Kirchner ini dilakukan sekalipun mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha.

Kantor berita AFP, Rabu (18/7/2012) melaporkan, cadangan devisa Argentina merosot tajam hampir 6 miliar dollar AS menjadi 46,6 miliar dollar AS dalam satu bulan ini. Sebagai perbandingan, cadangan devisa Indonesia sekitar 111 miliar dollar AS.

Kondisi ini membuat pemerintahan Argentina memperketat pengawasan atas pasar valuta dengan membatasi pembelian dollar AS, termasuk semua transaksi dalam dollar AS.

Perang melawan dollarisasi ekonomi ini akan mengarah pada sejumlah pembatasan pembelian dollar AS bagi perbankan, perusahaan besar dan individual. Dollarisasi ekonomi ini di mana semua transaksi besar, begitu juga simpanan dalam suatu perekonomian dalam bentuk dollar AS.

Pengawasan atas perdagangan valuta ini juga untuk mengatasi inflasi yang menurut analis independen saat ini sekitar 25 persen. Pemerintah Argentina memperkirakan inflasi sekitar 10 persen.

Kebijakan ini diperkirakan akan memukul sektor real estate dan konstruksi, dua sektor kunci dalam perekonomian Argentina. Mariano Lamothe, konsultan ekonomi menegaskan, kebijakan ini akan memperdalam jalan menuju resesi ekonomi di Argentina.

Pemerintah Argentina menerapkan larangan transaksi real estate dalam dollar AS demikian juga pembelian dollar AS untuk ditabung. Sebelumnya, pembelian mata uang dollar AS untuk perjalanan ke luar negeri juga dibatasi ketat.

Argentina merupakan ekonomi nomor dua terbesar di Amerika Selatan setelah Brasil. Negara asal pesepakbola Leonil Messi ini harus membayar dua utang dalam dollar AS pada Semester II 2012 yakni obligasi sebesar 2,4 miliar dollar AS pada bulan Agustus dan Jaminan utang senilai 3 miliar dollar AS pada Desember 2012.

Kewajiban membayar utang ini yang membuat Argentina sejak akhir tahun 2011 menjaga ketat kondisi cadangan devisanya agar bisa membayar sejumlah besar kewajiban utang dalam dollar AS.

Thaksin: Amnesti adalah Kunci Rekonsiliasi

Posted: 18 Jul 2012 03:52 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Perdana Menteri Thailand yang kini menjadi pelarian, Thaksin Shinawatra, menyatakan bahwa amnesti adalah "kunci rekonsiliasi".

"Setiap orang mengatakan hal yang sama, bahwa rekonsiliasi harus mencakup amnesti," katanya dalam sebuah diskusi di Strategic Review Forum di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam. "Dan sudah terlambat bagi Thailand untuk mewujudkan rekonsiliasi."

"Jika Anda belajar untuk mengampuni, itulah satu-satunya kunci, itulah kunci rekonsiliasi. Saya mendesak semua pihak di Thailand untuk mengampuni," kata Thaksin.

Juni lalu, Pemerintah Thailand mengatakan menunda pemungutan suara di parlemen untuk proposal "rekonsiliasi" yang kontroversial, yang memicu ketegangan politik di negara kerajaan itu.

Rancangan undang-undang itu ditentang oleh anggota partai oposisi yang khawatir akan digunakan untuk memberi amnesti kepada Thaksin, yang digulingkan oleh militer pada kudeta 2006.

Mantan taipan telekomunikasi itu kini tinggal di Dubai untuk menghindari hukuman penjara dalam perkara korupsi. Dia dicintai warga pedesaan dan kaum miskin Thailand karena kebijakan-kebijakannya yang populis saat masih berkuasa. Sebaliknya, dia menjadi politisi paling dibenci kalangan elite yang menilainya membahayakan kerajaan.

Adik Thaksin, Yingluck Shinawatra, kini menjadi Perdana Menteri Thailand, setelah partainya memenangi pemilihan umum tahun lalu.

Salah satu poin dalam RUU, yang bertujuan mengamandemen konstitusi kerajaan, membuat marah para pendukung kerajaan yang berpendapat RUU merupakan upaya untuk melemahkan kerajaan.

Pengadilan Konstitusi Thailand pada Jumat (13/7/2012) menyatakan bahwa gugatan terhadap rencana partai Yingluck untuk mengamandemen konstitusi adalah tidak berdasar. Perlu diketahui, konstitusi itu dibuat oleh junta militer yang mendongkel Thaksin.

Thaksin sendiri membantah keinginannya kembali ke Thailand itu terkait dengan putusan Pengadilan Konstitusi. "Saya pikir Pengadilan Konstitusi tidak ada hubungannya dengan apakah saya pulang atau tidak," katanya. "Kami ingin melihat konstitusi diamandemen secara demokratis."

Mei lalu, ribuan pengunjuk rasa kaum royalis "Kaus Kuning" memblokade parlemen untuk mencegah wakil rakyat bersidang tentang rencana rekonsiliasi.

Pada 2010, demonstrasi besar-besaran para pendukung Thaksin "Kaus Merah" menentang pemerintah sebelumnya dan berubah menjadi kekerasan sipil terburuk di kerajaan itu selama puluhan tahun. Lebih dari 90 orang terbunuh akibat tindakan keras militer terhadap para demonstran "Kaus Merah".

Tiada ulasan:

Catat Komen