KOMPAS.com - Internasional |
| Posted: 03 Nov 2011 03:42 AM PDT Aksi Pendudukan Wall Street Demonstran Kepung Pelabuhan Anastasia Joice | Marcus Suprihadi | Kamis, 3 November 2011 | 10:42 WIB OAKLAND, KOMPAS.com- Gerakan perlawanan terhadap kapitalisme dan keserakahan korporasi, Pendudukan Wall Street, kembali beraksi. Mereka menduduki pelabuhan tersibuk kelima di AS, Rabu (2/11/2011) sore waktu setempat. Tindakan tersebut semakin memperluas taktik gerakan yang tadinya hanya berdemonstrasi dan berkemah di distrik finansial New York saja. Polisi memperkirakan mereka berjumlah 3.000 orang dan berkumpul di Pelabuhan Oakland pada siang hari. Beberapa di antaranya berjalan beriringan dari pusat kota California, sementara yang lain menumpang bus ke pelabuhan. Juru bicara pelabuhan Isaac Kos-Read mengatakan, operasional maritim telah dihentikan sementara karena demonstrasi tersebut. Pejabat Kepala Polisi Oakland, Howard Jordan, memperingatkan bahwa demonstran yang menerbos masuk ke dalam gerbang pelabuhan akan dikenakan tuduhan pelanggaran federal. Sementara itu di New York, Los Angeles, dan kota lain gerakan melawan ketidaksetaraan ekonomi terus merebak. Para demonstran merencanakan mengadakan demonstrasi solidaritas dengan para pemrotes di Oakland. Mereka juga menyerukan pemogokan massal setelah seorang veteran Perang Irak terluka akibat bentrokan dengan polisi pekan lalu.
|
| Lima Negara Nordik Kecam Israel soal Palestina Posted: 03 Nov 2011 03:28 AM PDT KOPENHAGEN, KOMPAS.com - Menteri luar negeri lima negara Nordik pada Rabu (2/11/2011) mengecam keras Israel atas rencananya untuk mempercepat pembangunan permukiman dan menahan pajak yang mereka kumpulkan untuk pemerintah Otonomi Palestina. "Kami menentang langkah-langkah hukuman Israel yang sekarang ini dibicarakan. Kebijakan permukiman Israel dan ekspansi permukimannya adalah tidak sah menurut hukum internasional," kata diplomat-diplomat Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia itu dalam sebuah pernyataan bersama. "Sama sekali tidak dapat diterima bagi Israel untuk menahan hasil pajak yang mereka kumpulkan atas nama pemerintah Otonomi Palestina," kata para menteri itu, yang bertemu di sela pertemuan Dewan Nordik di Kopenhagen. "Itu tindakan hukuman yang akan merusak dasar bagi pembicaraan," kata mereka menekankan. Kelima menteri itu mengatakan pengumuman Israel bahwa mereka telah mempertimbangkan untuk menahan pajak dan VAT yang mereka kumpulkan untuk pemerintah Otonomi Palestina, itu khususnya patut disayangkan. Setiap bulan, Israel mengirim ke pemerintah Otonomi Palestina puluhan juta dolar pajak bea cukai yang dipungut terhadap barang-barang yang ditujukan ke pasar Palestina yang transit melalui pelabuhan-pelabuhan Israel. "Uang itu setara dengan sekitar dua pertiga gaji yang dibayarkan pada pegawai negeri di pemerintah Otonomi Palestina dan hilangnya penghasilan itu akan memiliki konsekuensi yang serius," kata pernyataan bersama tersebut. Para menteri itu mengatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina hanya dapat dipecahkan "melalui pembentukan sebuah negara Palestina yang diduduki oleh Israel pada 1967, dengan penyesuaian-penyesuaian yang disetujui bersama". Mereka menambahkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memulai lagi pembicaraan mengenai masalah-masalah yang ada dan menyerukan pada kedua pihak untuk menunjukkan keberanian politik. Pengumuman Israel itu dibuat setelah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menyatakan akan mengakui Palestina sebagai anggota penuh, yang mendorong upaya mereka untuk memperoleh pengakuan sebagai negara di tengah penentangan keras dari Amerika Serikat dan Israel. Full content generated by Get Full RSS. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Internasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan